MANAGED BY:
SENIN
20 NOVEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | PEMKOT | BENUA KUTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

SANGATTA POST

Senin, 20 Maret 2017 16:33
Kerja DP3A Sebatas Koordinasi

Akibat Minim Anggaran

Foto: Dirhan/Sangatta Post Foto Wajah: Kepala DP3A Kutim Aisyah

PROKAL.CO, SANGATTA – Tahun ini menjadi tahun yang berat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim. Pasalnya, minimnya anggaran membuat mereka tidak memiliki program kerja yang cukup signifikan.

Bahkan jika nantinya DP3A tidak mendapat support anggaran di APBD Perubahan tahun ini, maka lembaga anti bodi bagi permasalahan perempuan dan anak ini terancam berjalan tanpa ada kegiatan kedinasan.

Kepala DP3A Kutim Aisyah mengungkapkan, tahun ini instansi yang dipimpinnya hanya kebagian Rp 1,2 miliar APBD 2017. Dana ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan kesekretariatan. Semisalnya persuratan dan administrasi.

“Kalau memang ada permasalahan perempuan dan anak yang berkaitan dengan kami, ya kami hanya sebatas berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait,” kata dia ditemui belum lama ini di kantornya.

Meski begitu, Aisyah bersyukur karena dari anggaran yang diterima pihaknya tersebut masih ada sebagian yang bisa dialokasikan untuk dana pendampingan kasus anak. Dana itu diperlukan mengingat kasus anak masih cukup tinggi di Kutim.

“Nilainya saya lupa. Tapi yang jelas ada anggaran yang disiapkan dibagian pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TPA). Dana itu digunakan untuk penangganan dan konsultasi kekerasan bagi wanita dan anak. Karena ada bimbingan psikologis,” sebutnya.

Namun demikian, mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim ini mengaku tetap akan berupaya bekerja semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Diantaranya dengan terus meningkatkan koordinasi dengan semua steakholder terkait.

“Program kerja yang bisa dikoordinasikan dengan instansi, tentu akan kami perkuat. Karena masalah pendampingan dan pembinaan terhadap perempuan dan anak tidak boleh terhenti. Karena itu adalah hak mereka yang harus dilindungi pemerintah,” tandasnya. (drh)

 


BACA JUGA

Senin, 20 November 2017 16:49

Warga Mendukung, Minta Pungutan di RT Dihapus

SANGATTA - Pungutan restribusi sampah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim mendapatkan…

Senin, 20 November 2017 16:48

Januari, Buang Sampah Bayar

  SANGATTA - Dimulai pada Januari 2018 nanti, masyarakat yang membuang sampah akan dikenakan pungutan.…

Senin, 20 November 2017 16:47

Faktor Ekonomi Buat Pria Ini Nekat Edarkan Sabu

SANGATTA - Gara gara miskin, Oktavianus Manase Paung Alias Oteng warga  Jalan Sawit RT 04 Desa…

Senin, 20 November 2017 16:45

Muhammadiyah Minta Jaga Persatuan

SANGATTA- Perwakilan Pimpinan Muhammadiyah Kutim, Yakub Fadilah berpesan kepada peserta Musyawarah Cabang…

Senin, 20 November 2017 16:44

‘Tak Tertarik’ Pilgub Kaltim, Mahyudin: Saya Enggak Mau Serakah

SANGATTA - Mahyudin mengaku ogah turun gunung untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim…

Senin, 20 November 2017 16:43

WPP Bantu Korban Kebakaran

SANGATTA – Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Kutim ikut meringankan duka korban kebakaran di…

Senin, 20 November 2017 16:42

Terus Galakkan Senam Sehat

SANGATTA – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Herlang Mappatitti terus…

Senin, 20 November 2017 16:41

Pansus RPPPI Tinjau PPI Selili

SANGATTA – Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Pelayanan…

Minggu, 19 November 2017 00:23

PATUT DICONTOH..!! Desa Pampang Baliho APBDes

SANGATTA – Sesuatu yang unik dilakukan di beberapa desa di Kutim. Yaitu memasang baliho jumbo…

Minggu, 19 November 2017 00:22

PERINGATAN!!! Merokok di KTR, Denda Rp 500 Ribu Menanti

SANGATTA - Untuk para perokok aktif, kini harus lebih berhati-hati saat merokok. Jangan sampai lokasinya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .