MANAGED BY:
MINGGU
26 MARET
BONTANG | BESSAI BERINTA | KUTIM | SAMARINDA | KALTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

SAMARINDA

Senin, 20 Maret 2017 17:50
Jaang Dicecar Enam Jam

Terkait OTT di TPK Palaran, Sempat Marahi Bawahan

BERI KLARIFIKASI: Syaharie Jaang (pegang mix) saat menyampaikan kasus OTT di TPK Palaran yang menyeret namanya, Minggu (19/3) kemarin. (FACHRIZAL/KPG)

PROKAL.CO, Penerimaan Pajak Parkir dari KSU PDIB 

Sejarah Penerbitan SK Pengelolaan Parkir Otonom oleh PDIB

• Pada 24 November 2015 Koperasi Serba Usaha (KSU) PDIB mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir kepada pemkot lewat surat nomor: 180/KOP-PDIB/XII/2015. Selain itu pada 8 Januari 2016 juga mengajukan surat Nomor: 202/KOP-PDIB/I/2016 tentang pengelolaan dan struktur tarif parkir.

• Atas permohonan tersebut Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berkoordinasi untuk melakukan rapat terpadu. Kemudian dijadwalkan pertemuan dengan KSU PDIB.

• Pada 16 Desember 2015 KSU PDIB melakukan presentasi di Kantor Dispenda. Presentasi dihadiri Dishub Samarinda, Bagian Hukum Pemkot Samarinda, dan semua unsur bidan dan seksi Dispenda yang terkait. Dalam pertemuan itu dibicarakan mengenai teknis parkir, tarif, dan penambahan tenaga teknis. Dalam pertemuan itu juga disepakati Dishub sebagai instansi teknis akan melakukan tinjauan lapangan.

• Usai survei, Dishub memberikan advis teknis kepada wali kota melalui Dispenda. Kemudian Dispenda membuat telaah untuk wali kota. Telaah tersebut disetujui kepala Bagian Hukum Setkot Samarinda, Asisten IV, Plh Sekkot, dan Pj wali kota.

• Setelah Pj wali kota setuju, Dispenda mengajukan draft penerbitan SK Wali Kota terkait pengelolaan parkir di area Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran oleh KSU PDIB. Kemudian usulan tersebut diproses kabag Hukum Sekkot Samarinda.

• Pada 25 Februari 2016 terbit SK Wali Kota Nomor: 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Pengelolaan dan Struktur Tarif Parkir di Area TPK Palaran alias sembilan hari setelah Syaharie Jaang dilantik sebagai Wali Kota Samarinda untuk kedua kalinya. SK tersebut kemudian diberikan kepada PDIB. SK tersebut terhitung dipakai pada 1 Maret 2016, jadi penarikan pajak dilakukan pada 1 April 2016. Besaran pajak adalah 25 persen dari omzet.

Sumber: Hasil Konferensi Pers Syaharie Jaang

 SAMARINDA - Nama Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang disebut-sebut terseret dugaan pungutan liar (pungli) di terminal peti kemas (TPK) Palaran. Untuk mengklarifikasinya, ketua Demokrat Kaltim itu pun menjalani pemeriksaan selama enam jam di Mako Den B Pelopor Brimob Polda Kaltim, Samarinda Seberang.

Jaang diperiksa terkait Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 551.21/083/HK-KS/11/2016, yang diduga disalahgunakan. Pasalnya, Jumat (17/3) lalu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Direskrimsus Polda Kaltim melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pegawai Tenaga Kerja Bongkar Muat Koperasi Samudra Sejahtera (TKBM Komura) dan Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (KSU PDIB).

Wali kota dua periode itu diperiksa mulai Sabtu (18/3) sekira pukul 20.00 Wita, hingga Minggu (19/3) sekira pukul 02.00 Wita dini hari. Sebenarnya, Sabtu pagi Jaang sudah diperiksa penyidik. Namun karena harus menemani Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI) Budi Karya Sumadi, akhirnya pemeriksaan ditunda.

“Sudah kami periksa sampai pukul dua pagi,” kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim AKBP Winardi.

Selama diperiksa, penyidik menanyakan seputar SK wali kota yang dijadikan dasar memungut biaya menuju TPK Palaran. Pungutan itu dikelola TKBM Komura dan KSU PDIB. “Semuanya masih dalam pengembangan,” katanya lagi.

Kemarin di rumah jabatan, Jaang menggelar konferensi pers. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ikut menemani. Di antaranya, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda, kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda, kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, dan Inspektorat Daerah Samarinda.

Di hadapan awak media, Jaang menjelaskan, pemanggilan dirinya bukan karena terlibat kasus. “Di sini ada dua kasus. Yang pertama soal dugaan pungli TKBM Komura, selain itu masalah pungli di KSU PDIB. Saya diperiksa untuk masalah kedua (KSU PDIB, Red.),” jelasnya

Dia menjelaskan, yang dipermasalahkan adalah landasan KSU PDIB melakukan praktik pungli. “Mereka berlandas pada SK Wali Kota Nomor: 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang pengelolaan parkir otonom yang dikeluarkan pada 25 Februari 2016,” ujarnya.

Jaang mengakui menandatangani SK. Namun, untuk proses penerbitan SK tersebut dilaksanakan saat dirinya tak menjabat wali kota.

Jaang mengungkapkan, KSU PDIB mengirimkan permohonan pada 24 November 2015 atau sehari setelah dirinya melepas masa jabatan. “Lalu, mengapa baru melayangkan permohonan sehari setelah saya tidak jadi wali kota, ada apa?” tuturnya dengan nada tinggi.

Dijelaskan, proses penerbitan SK tersebut, mulai pengajuan hingga terbit. Menurut SK tersebut, KSU PDIB akan mengelola parkir diri area TPK Palaran. Dari tinjauan teknis oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, tidak ada masalah.

Makanya SK Wali Kota itu bisa terbit. Lalu, apakah hanya PDIB yang mengajukan pengelolaan parkir di sana? Jaang menjawab, semuanya bisa mengajukan pengelolaan parkir otonom. “Termasuk masyarakat yang punya lahan untuk dijadikan kantong parkir,” ujarnya. Nah, di dalam SK tersebut tarif yang ditentukan adalah Rp 18 ribu.

Lanjut ke inti permasalahan hingga Jaang dipanggil. Pertama soal penyalahgunaan kewenangan oleh KSU PDIB. Realita di lapangan PDIB bukannya mengelola lahan parkir, melainkan memportal jalan masuk menuju TPK Palaran.

Jadi, kendaraan yang masuk mesti membayar kepada PDIB bukan untuk parkir, melainkan untuk melewati akses masuk TPK Palaran. Nah, yang kedua adalah masalah tarif. “Di SK tarifnya Rp 18 ribu, namun ditarik Rp 20 ribu,” terangnya.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 25 Maret 2017 00:14

Komisi IV Sempat Khawatirkan Pembiayaan UNBK dan UNKP

SAMARINDA - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kaltim sempat dikhawatirkan akan terganggu. Baik Ujian…

Sabtu, 25 Maret 2017 00:13

Hari Ini PKS Tentukan Sikap Politik

SAMARINDA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai membahas Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim. Siapa…

Sabtu, 25 Maret 2017 00:10

Budidaya dan Perkenalkan Tanaman Obat Asli Kaltim

Cerita Hery Romadan, Owner CV Abihira Herba Center Hutan tropis Kaltim kaya akan beragam potensi, salah…

Jumat, 24 Maret 2017 00:28

Ujian Bisa Pakai Laptop Pinjaman

Ada sekolah yang menumpang pada sekolah lain untuk menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK).…

Jumat, 24 Maret 2017 00:27

Tak Semua Sekolah Siap UNBK

Ujian nasional (UN) tinggal menghitung hari. Namun, tidak semua sekolah di Benua Etam siap menggelar…

Jumat, 24 Maret 2017 00:25

Sepakati Tarif Bersama, Tersangka OTT Minta Penangguhan

SAMARINDA - Aparat kepolisian mesti jeli dalam menjerat kasus operasi tangkap tangan (OTT) Tenaga Kerja…

Jumat, 24 Maret 2017 00:24

Khairuddin-Fakhruddin Gugur, Donna Menang sebelum Berperang

SAMARINDA - Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim yang rencananya…

Jumat, 24 Maret 2017 00:22

Dody Makan Gaji Buta, Negara Dirugikan

SAMARINDA – Terantup kasus korupsi berjemaah, Dody Rondonuwu lama bolos dari kantornya di DPRD…

Kamis, 23 Maret 2017 00:46

‘Bolos’ sejak Oktober, Batal Dieksekusi, Dody ‘Aman’ Lagi

SAMARINDA - Posisi Dody Rondonuwu sebagai wakil ketua DPRD Kaltim terancam. Musababnya, politikus PDI…

Kamis, 23 Maret 2017 00:45

Wow! Komura Punya Deposito Rp 320 M

BALIKPAPAN - Perkara pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Koperasi Samudera Sejahtera (Komura)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .