MANAGED BY:
JUMAT
18 AGUSTUS
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | PEMKOT | BENUA KUTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

BONTANG

Sabtu, 17 Juni 2017 00:26
Kasus Dugaan Mark Up Eskalator
Terkait Pemanggilan Anggota DPRD Masih Terbentur Izin Gubernur
Kepala Kejari Bontang Mochammad Budi Setyadi

PROKAL.CO, BONTANG – Rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang untuk memanggil sejumlah anggota DPRD yang diduga mengetahui dan terlibat kasus dugaan mark up proyek pengerjaan tangga berjalan atau eskalator di Gedung DPRD Bantang mengalami hambatan.

Pasalnya, hingga kini izin dari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tak kunjung terbit. Kepada Bontang Post, Kepala Kejari Bontang Mochammad Budi Setyadi mengaku, pihaknya  telah bersurat ke Kemendagri melalui Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 17/ 2014 Tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD (MD3) secara gamblang menyebutkan, pemanggilan anggota DPRD di daerah harus melalui persetujuan pemerintah, dalam hal ini Gubernur Kaltim.

“Belum ada yang kami jadikan tersangka untuk kasus ini. Sedangkan untuk pemeriksaan anggota dewan, sesuai aturan menunggu izin Gubernur. Sampai sekarang belum turun,” ungkapnya, Jumat (16/6).

Budi menjelaskan, kasus yang sekira dua bulan sudah ditangani pihaknya ini sangat dinamis dan sesuai perkiraan di awal penyidikan, bahwa pengadaan eskalator memang bermasalah.

“Untuk penghitungan kerugian negara, info dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim baru akan dilaksanakan setelah Idulfitri,” tuturnya.

Dia memastikan, proses pengusutan kasus ini terus berjalan. Dia juga membantah beberapa statement di media sosial yang menyebutkan bahwa, pihak kejaksaan menghentikan penyidikan kasus ini. Menurutnya, hal tersebut tidak benar.

“Saya tidak punya beban untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas. Saya janji kasus ini akan saya rampungkan pengusutannya,” tandasnya.

Budi mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan keterangan 16 saksi yang terlibat dalam kasus ini. Mereka telah menyampaikan informasi kepada penyidik. Hanya saja, sejumlah keterangan kunci dibutuhkan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi.

Untuk itu , selain pakar eskalator pihaknya juga mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim. Mereka diminta untuk mengkalkulasi temuan kerugian dari pengadaan tangga eskalator senilai Rp 2,9 milliar lebih ini.

“Kita sengaja menghadirkan pakar dan BPK untuk menghitung adakah kerugian negara akibat pengadaan barang ini,” katanya.

Untuk diketahui, proyek pengadaan eskalator yang menghubungkan lantai dasar dan lantai 1 di gedung DPRD Bontang menjadi temuan Kejari Bontang adanya dugaan mark up. Proyek dengan dana anggaran dari APBD Bontang Tahun Anggaran 2015 ini bernilai Rp 2,9 miliar.

Meski menggunakan APBD TA 2015, proyek tersebut baru selesai tahun 2016 awal dan dibayarkan di APBD Perubahan tahun 2016. Pengerjaan yang harusnya rampung pada 26 Desember 2015 tak bisa dipenuhi CV Etika Sejahtera selaku kontraktor.

Saat itu, kontraktor beralasan eskalator yang didatangkan dari Tiongkok itu tertahan di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Jadi, diberikan adendum selama 50 hari untuk merampungkan pekerjaan.

Akibatnya, meski pekerjaan selesai pada Januari 2016, eskalator yang diklaim hemat listrik itu baru bisa digunakan pada pertengahan 2016. Pasalnya, sekretariat DPRD tidak berani menggunakan sebelum adanya pembayaran kepada kontraktor. (*/nug)


BACA JUGA

Jumat, 18 Agustus 2017 00:42

Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan (1) Diwarnai Hujan, Dimeriahkan Drama Kolosal

BONTANG - Guyuran hujan mewarnai upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia…

Jumat, 18 Agustus 2017 00:41

Lapas Bontang Overload, Pengeluaran Bengkak

BONTANG – Meningkatnya angka kriminalitas tidak hanya membuat sesak lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Jumat, 18 Agustus 2017 00:39

Gelar Pesta Narkoba, 4 Orang Diringkus Satreskoba Polres Bontang

BONTANG - Satreskoba Polres Bontang kembali meringkus pengguna narkotika usai menggelar pesta narkoba…

Jumat, 18 Agustus 2017 00:37

Momen Spesial, Bayi Lahir di 17 Agustus, Diberi Nama Pelangi

BONTANG – Wajah bahagia terpancar dari pasangan Wawan Kurniawan dan Sofianti, Kamis (17/8) kemarin.…

Jumat, 18 Agustus 2017 00:36

Polisi Cilik yang Meramaikan HUT ke-72 Kemerdekaan RI

  Polisi cilik (Pocil) Polres Bontang tampil memukau pada upacara peringatan detik-detik proklamasi…

Kamis, 17 Agustus 2017 00:12

Semarak HUT RI ke-72, Permainan Tradisional Masih Dilombakan

Perlombaan 17 Agustus tidak harus selalu identik dengan lomba-lomba yang sudah sering dilakukan. Seperti…

Kamis, 17 Agustus 2017 00:11

Menilik Kemeriahan HUT RI di Kota Taman

BONTANG – Atmosfer semarak perayaan kemerdekaan terlihat di beberapa daerah di Kota Taman. Salah…

Kamis, 17 Agustus 2017 00:10

Abdul Hakim Siap Pimpin Kadin

BONTANG – Teka-teki siapa yang masuk bursa bakal calon Ketua Umum Dagang dan Industri (Kadin)…

Rabu, 16 Agustus 2017 00:33

Pekan Ini, Penandatanganan Hak Penggunaan Rusunawa

BONTANG - Peraturan wali kota (Perwali) sehubungan dengan besaran tarif yang dikenakan bagi penghuni…

Rabu, 16 Agustus 2017 00:32

Tak Boleh Bisnis, Beratkan Penguni Rusunawa

BONTANG – Ketua Komisi III DPRD justru menemukan persyaratan yang memberatkan bagi para penghuni…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .