MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | PEMKOT | BENUA KUTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

BONTANG

Senin, 17 Juli 2017 00:14
Klausul Baru Rugikan Kontraktor, Hari Ini Hipmi dan Kadin Surati Walikota
Ilustrasi

PROKAL.CO, BONTANG – Ini peringatan bagi kontraktor agar lebih berhati-hati dalam mempelajari dokumen penawaran pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang khususnya dalam bidang konstruksi.

Pasalnya dalam klausul dokumen pengadaan secara elektronik mengalami perubahan baru. Informasi yang dihimpun Bontang Post, Minggu (16/7) di jejaring media sosial akun facebook mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bontang Fahruddin  Ismail (Oca Fahruddin) mengupload sebuah foto screen shoot  situs di  lpse.bontangkota.go.id tentang klausul paket pekerjaan pembangunan gedung kantor Kelurahan Bontang Baru.

Dalam poin b terkait sumber dana pekerjaan,  di situ tertulis pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kota Bontang Tahun 2017. Kemudian di bawah tulisan tersebut ada imbauan yang menyebutkan,  apabila Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) kegiatan ini ditiadakan atau alokasi anggaran yang ditetapkan berkurang dari nilai pengadaan yang diadakan, maka penyedia barang/jasa tidak diberikan ganti rugi dalam bentu apapun.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Fahruddin dibuat bingung dengan klausul baru tersebut. Aturan ini, kata dia dibuat secara sepihak oleh pemberi kerja, dalam hal ini Pemkot Bontang. Di mana pekerjaan yang dilelang tidak memberikan kepastian pembayaran.

“Jujur ini sangat meresahkan rekanan kontraktor. Pertanyaannya kenapa mesti dilelang kalau anggarannya belum pasti. Bisa saja pekerjaan selesai dan kami tidak bisa menuntut secara hukum karena sudah ada klausul kontrak yang dibuat Pemkot,” ucapnya.

Menurutnya, Pemkot semestinya tidak memaksakan pekerjaan untuk dilelang apabila tidak jelas pembayaran dan sumber dananya. “InsyaAllah Hipmi bersama Kadin, Senin (17/7, hari ini, Red.) akan menyurat ke Wali Kota Bontang untuk meminta penjelasan terkait masalah ini,” ungkapnya.

Senada, anggota Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB) Muhammad Muqrim . Ia mengaku miris melihat klausul tersebut. Hampir semua kegiatan lelang yang bersumber dari APBD Bontang tidak jelas sumber dananya kendati sudah ada dalam DPA. Kejadian ini kata dia, buka kali pertama, juga terjadi di tahun 2016.

“Ada yang sudah dilelang tapi anggaran di rasionalisasi, sehingga kegiatan itu dibatalkan. Jelas ini sangat merugikan teman-teman kontraktor atau calon penyedia jasa. Perlu diketahui calon peneyedia jasa itu tidak gratis, banyak biaya yang dikeluarkan,” tandasnya.

Muqrim mengatakan, klausul tersebut hanya menguntungkan Pemkot. Dikatakannya Pemkot terkesan melakukan diskriminasi dokumen kualifikasi di LPSE, karena ketidakmampuan mengelola keuangan daerah.

“Klausul itu hanya berlaku bagi kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bontang, untuk Bankeu Provinsi dan DAK tidak berlaku. Artinya Pemkot terkesan melakukan diskriminasi dokumen kualifikasi di LPSE,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Bontang Post masih melakukan konfirmasi ke Kabag Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Sekretariat Bontang melalui konfirmasi melalui sambungan telepon. (*/nug)


BACA JUGA

Minggu, 19 November 2017 00:30

Bertabur Doorprize, Tiga Unit Motor Menunggu Pemilik

BONTANG – Tiga unit sepeda motor matic serta puluhan hadiah menarik lainnya bakal tersaji di event…

Minggu, 19 November 2017 00:29

KPM Dapat Kartu Rekening

BONTANG – Nantinya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh kartu rekening sebagai saluran…

Minggu, 19 November 2017 00:28

Proses Validasi PKH Minim Sosialisasi

BONTANG – Kurangnya sosialisasi dikeluhkan oleh calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan…

Minggu, 19 November 2017 00:28

Piton Tiga Meter Berhasil Dieksekusi

BONTANG – Teror ular di pemukiman warga kembali berhasil diamankan oleh petugas Dinas Pemadam…

Minggu, 19 November 2017 00:27

Selasa, Dissos-P3M Salurkan Santunan Kematian

BONTANG – Selasa (21/11) mendatang, sebanyak 220 orang akan menerima santunan kematian. Kasi Jaminan…

Sabtu, 18 November 2017 00:16

WOW..!! Wakil Ketua DPRD Kaltim Janji Serahkan Diri 4 Desember

BONTANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim,…

Sabtu, 18 November 2017 00:15

Kuasa Hukum Dodi Akui Belum Terima Salinan Putusan

TERBITNYA Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 739K/PID.SUS/2017 ternyata belum sampai di pihak terpidana…

Sabtu, 18 November 2017 00:15

Kejari ‘Panggil’ Dody Rondonuwu

BONTANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang sudah melayangkan surat panggilan kepada terdakwa Dody Rondonuwu…

Sabtu, 18 November 2017 00:14

Senin,Polres Bontang Uji Coba Tilang dengan CCTv

BONTANG - Polantas Polres Bontang akan menerapkan sistem pemantauan arus lalu-lintas dengan bantuan…

Sabtu, 18 November 2017 00:12

Penerima PKH Berpotensi Bertambah

BONTANG – Berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 maka akan terjadi penambahan calon…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .