MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | PEMKOT | BENUA KUTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

SANGATTA POST

Sabtu, 09 September 2017 00:02
Gara-Gara Selingkuh dan Ekonomi, 15 PNS Ajukan Rekomendasi Cerai
Ilustrasi

PROKAL.CO, SANGATTA - Angka kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hingga bulan Agustus tahun ini saja, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat saja mencatat ada 15 kasus yang ditangani. Padahal, tahun lalu jumlah PNS yang meminta pengajuan rekomendasi cerai hanya 15 orang. Mereka bukan hanya dikalangan staf PNS biasa saja, namun hingga ke level pejabat esselon.

Kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspan mengaku, memang cukup kompleks permasalahan yang menjadi alasan diajukannya tuntutan perceraian. Mulai dari karena merasa sudah tidak cocok lagi, sering bertengkar, alasan ekonomi, hingga hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga.

"Umumnya kasus perselingkuhan justru terjadi diantara sesama rekan kerja. Padahal mereka juga sudah sama-sama berumah tangga," sebut Zainuddin, Kamis (7/9) ditemui di ruang kerjanya.

Meskipun sudah ada 15 PNS yang meminta rekomendasi cerai, lanjut dia, baru tujuh berkas yang sudah diberikan Serat Keputusan (SK) izin perceraian. Sementara, sisanya ada yang dalam proses SK, hingga masih diupayakan untuk mediasi.

"Jadi dua masih tunggu SK keluar, satu dipending karena dinilai alasannya belum cukup kuat, dua berkas dalam mediasi, dua belum cukup berkas, dan satu berhasil dimediasi. Bahkan baru-baru ini sudah ada lima PNS yang berkonsultasi terkait masalah rumahtangganya," jelasnya.

Zainuddin mengaku, memang untuk pengajuan perceraian di kalangan PNS berbeda dengan warga sipil biasa. Sebab, PNS tidak bisa serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Sangatta. Karena terlebih dahulu harus mendapat surat rekomendasi dari pemerintah yang diterbitkan Sekretaris Daerah (Sekda). Jika tidak, namun gugatan cerai sudah dilayangkan, maka PNS tersebut bisa mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

"Sanksinya mulai dari penurunan pangkat dan golongan, hingga dinonaktifkan dari jabatan. Lama sanksi yang diberikan ada yang sampai dua atau tiga tahun. Sesuai perkara dan beratnya sanksi yang diberikan," tutur Zainuddin. (aj)


BACA JUGA

Jumat, 17 November 2017 00:21

Perda KTR Disosialisasikan Lebih Dulu

SANGATTA - Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Dewan Perwakilan…

Jumat, 17 November 2017 00:20

INGAT!!! Semua Pelayanan Desa Gratis

SANGATTA - Semua pelayanan di kantor desa tak satupun yang dipungut biaya. Baik pembuatan rekomendasi,…

Jumat, 17 November 2017 00:19

MERISTA..!! Kutim Ternyata Tak Punya Terminal

SANGATTA - Saat ini Kutim tak lagi memiliki terminal kota. Pasalnya, terminal yang terletak di KM 3…

Jumat, 17 November 2017 00:19

Maju di Pilgub, Mahyunadi Dapat Dukungan Warga

SANGATTA -  Mahyunadi mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Kutim untuk bertarung dalam Pemilihan…

Jumat, 17 November 2017 00:18

Terkait Pengelolaan 15 Titik Pantau Adipura, Semua OPD Diminta Terlibat

SANGATTA - Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Kasmidi Bulang meminta semua Organisasi Perangkat…

Jumat, 17 November 2017 00:17

Otak Perampokan MPI, Dibui 7,6 Tahun

  SANGATTA - Terbukti bersalah sebagai otak perampokan PT Multi Pasific Indonesia (MPI), Musliadi…

Jumat, 17 November 2017 00:14

Sarpras Sekolah di Sangsaka Masih Minim

SANGATTA – Sarana dan prasarana sekolah di Sangsaka (Sangkulirang, Sandaran, Kaubun, Kaliorang,…

Jumat, 17 November 2017 00:13

Alat Tangkap Minim, Hasil Laut Nelayan Belum Maksimal

SANGATTA – Hasil laut nelayan di Kutai Timur (Kutim) ini masih tergolong minim. Hal tersebut,…

Kamis, 16 November 2017 00:08

Jadi Jagoan Kutim, Mahyunadi Lobi Rizal ke Pilgub

SANGATTA - Ketua DPRD Kutim Mahyunadi yang belakangan viral di media sosial diisukan maju pilgub karena…

Kamis, 16 November 2017 00:07

Akhir Operasi Zebra, 1.368 Pengendara Langgar Aturan

SANGATTA - Masyarakat Kutim tampaknya masih belum memiliki kesadaran tinggi untuk menaati peraturan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .