MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | PEMKOT | BENUA KUTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

SANGATTA POST

Sabtu, 09 September 2017 00:02
Gara-Gara Selingkuh dan Ekonomi, 15 PNS Ajukan Rekomendasi Cerai
Ilustrasi

PROKAL.CO, SANGATTA - Angka kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hingga bulan Agustus tahun ini saja, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat saja mencatat ada 15 kasus yang ditangani. Padahal, tahun lalu jumlah PNS yang meminta pengajuan rekomendasi cerai hanya 15 orang. Mereka bukan hanya dikalangan staf PNS biasa saja, namun hingga ke level pejabat esselon.

Kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspan mengaku, memang cukup kompleks permasalahan yang menjadi alasan diajukannya tuntutan perceraian. Mulai dari karena merasa sudah tidak cocok lagi, sering bertengkar, alasan ekonomi, hingga hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga.

"Umumnya kasus perselingkuhan justru terjadi diantara sesama rekan kerja. Padahal mereka juga sudah sama-sama berumah tangga," sebut Zainuddin, Kamis (7/9) ditemui di ruang kerjanya.

Meskipun sudah ada 15 PNS yang meminta rekomendasi cerai, lanjut dia, baru tujuh berkas yang sudah diberikan Serat Keputusan (SK) izin perceraian. Sementara, sisanya ada yang dalam proses SK, hingga masih diupayakan untuk mediasi.

"Jadi dua masih tunggu SK keluar, satu dipending karena dinilai alasannya belum cukup kuat, dua berkas dalam mediasi, dua belum cukup berkas, dan satu berhasil dimediasi. Bahkan baru-baru ini sudah ada lima PNS yang berkonsultasi terkait masalah rumahtangganya," jelasnya.

Zainuddin mengaku, memang untuk pengajuan perceraian di kalangan PNS berbeda dengan warga sipil biasa. Sebab, PNS tidak bisa serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Sangatta. Karena terlebih dahulu harus mendapat surat rekomendasi dari pemerintah yang diterbitkan Sekretaris Daerah (Sekda). Jika tidak, namun gugatan cerai sudah dilayangkan, maka PNS tersebut bisa mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

"Sanksinya mulai dari penurunan pangkat dan golongan, hingga dinonaktifkan dari jabatan. Lama sanksi yang diberikan ada yang sampai dua atau tiga tahun. Sesuai perkara dan beratnya sanksi yang diberikan," tutur Zainuddin. (aj)


BACA JUGA

Jumat, 22 September 2017 00:24

Gelar Pelatihan Jurnalistik Pelajar, PWI Kutim Gandeng Disdik

SANGATTA - Kepala Dinas Pendidikan Kutim, Akhmadi Baharuddin mendukung program kerja Persatuan Wartawan…

Kamis, 21 September 2017 00:19

KUPA-PPAS APBD Perubahan Diketok, APBD Diproyeksikan Turun Rp 78 M

SANGATTA – Rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara…

Kamis, 21 September 2017 00:18

Pungutan RT akan Diambil Alih

SANGATTA - Pungutan sampah yang diterapkan sebagain RT kepada warganya kemungkinan akan diambilalih…

Kamis, 21 September 2017 00:17

Pajak Menunggak, Kendaraan Ditilang

SANGATTA - Masyarakat Kutim yang belum membayar pajak kendaraan mati, maka segera mengurusnya. Pasalnya,…

Kamis, 21 September 2017 00:16

Kutim Belum Memiliki Terminal Umum, Bus Nongkrongnya di Sini....

SANGATTA - Terpaksa bus angkutan umum yang melayani beberapa rute di Kutim memarkir kendaraannya di…

Rabu, 20 September 2017 00:53

WADUH..!! Hutan Mangrove Dibabat untuk Sawit

SANGATTA - Berubahnya lahan produktif menjadi kebun kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bukan…

Rabu, 20 September 2017 00:52

Gara-Gara Pejabat Malas Pimpin Apel, Banyak PNS Belum Disiplin

SANGATTA - Sorotan masyarakat terkait masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum bisa menjalankan…

Rabu, 20 September 2017 00:51

Sudah Final, Ini Nama Resmi Masjid Agung Sangatta

SANGATTA - Setelah sekian lama menunggu nama Masjid Agung Sangatta yang berlokasi di Perkantoran Bukit…

Rabu, 20 September 2017 00:50

Banyak Sekolah Kekurangan SDM

SANGATTA - Sekolah tingkat SMA/SMK di Kutim kian marak yang kekurangan tenaga pengajar. Terlebih, sejak…

Rabu, 20 September 2017 00:49

Sistem Penilaian Umum, Kuota Khusus TK2D Minim

SANGATTA – Pemkab Kutim mengaku tak dapat berbuat banyak agar pegawai TK2D yang sudah lama mengabdi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .