MANAGED BY:
KAMIS
18 JANUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | PEMKOT | BENUA KUTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

BONTANG

Kamis, 14 September 2017 00:34
CATAT..!! Pengusaha Walet Wajib Bayar Pajak

Tak Pernah Sumbang PAD, Proses Pendataan Rampung Tahun Ini

Sosialisasi: BPKD saat menggelar sosialisasi terkait pemungutan pajak kepada perwakilan pengusaha burung walet di Kantor BPKD, Rabu (13/9) kemarin.(Nugrah/Bontang Post)

PROKAL.CO, BONTANG – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memungut pajak bisnis sarang burung walet sebesar 10 persen, dari hasil total produksi pengusaha walet di Kota Taman. Langkah ini sekaligus memberi sinyal kuat Pemkot bakal serius menerapkan regulasi tentang bisnis  walet yang dianggap mandul selama ini.

Penarikan pajak sarang burung walet yang ditetapkan sekitar 10 persen dari hasil produksi tersebut, bertujuan meningkatkan PAD dari sektor pajak, khususnya dari aktivitas usaha sarang burung walet yang hingga kini masih belum memberikan sumbangsih  apapun terhadap pemasukan daerah.

“Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak kemudian turunannya  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah didalamnya mengatur tentang pajak daerah seharusnya sudah sejak tahun 2010 kami lakukan pungutan. Dengan era pasca migas sekarang, Bontang dituntut untuk meningkatkan PAD salah satunya pajak daerah didalamnya mengatur pajak sarang burung walet,” kata Kepala Bidang Pendapatan BPKD Yessy Waspo Prasetyo, saat menggelar sosialisasi terkait pemungutan pajak kepada perwakilan pengusaha burung walet, di Kantor BPKD Rabu (13/9) kemarin.

Dia menjelaskan, potensi pajak sarang burung walet di wilayah Bontang  cukup besar namun belum tergali secara maksimal. Saat ini ada sekitar ratusan petani dan pengusaha walet  yang tersebar di tiga kecamatan. Menurut ia, belum maksimalnya pemungutan pajak sarang burung walet karena sistem monitoring terhadap laporan produksi sarang walet dari masing-masing petani dan pengusaha walet sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Yessy memastikan proses pendataan masih berlangsung dan ditarget rampung pada 2017 ini. Baru setelahnya akan dilakukan penarikan pajak agar bisa menambah pundi-pundi PAD Bontang. "Untuk jumlahnya kami belum bisa menyebutkan, karena masih dilakukan pendataan," ungkapnya.

Selama ini, pihaknya tidak mengetahui secara pasti omzet yang didapat dari pelaku usaha sarang burung walet di wilayah Bontang. Diharapkan dengan pendataan ini akan menghasilkan data yang valid sehingga bisa menjadi database untuk mendongkrak PAD di sektor ini.

Disinggung apakah sarang walet di Bontang sudah mengantongi izin  semuanya, dirinya tidak bisa memberikan jawaban mengenai hal tersebut. Karena bukan merupakan wewenangnya. Meskipun demikian, antara berizin atau tidak, pihaknya tetap melakukan pungutan pajak.

“Silahkan dicek, memang dalam  aturan, tidak ada yang menyebutkan bahwa usaha walet harus mempunyai izin dulu baru bisa dilakukan penarikan pajak," tutupnya.

Lebih lanjut, ia berharap para pelaku bisnis usaha sarang burung walet dapat memahami kebijakan yang bakal dilakukan Pemkot. (*/nug)

 

PAJAK  BISNIS SARANG BURUNG WALET

-  Dasar Pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet

-         Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di wilayah Kota Bontang dengan volume sarang burung walet

-         Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10 persen

-         Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sarang burung walet 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.


BACA JUGA

Kamis, 18 Januari 2018 00:17

WASPADA!!! Siswi SD Nyaris Diculik

BONTANG- Masyarakat Bontang diminta waspada terhadap kasus penculikan anak. Baru-baru ini, salah satu…

Kamis, 18 Januari 2018 00:15

Bukan BEM, Penulis Komentar Miring untuk Anggota Dewan Itu Ternyata.....

BONTANG – Beberapa waktu lalu muncul kiriman tulisan bernada miring di jejaring Facebook atas…

Kamis, 18 Januari 2018 00:13

Legislator Sebut PT KNE Lepas Tangan

Komisi I DPRD menyesalkan adanya sikap lepas tanggung jawab dari Dirut PT Kaltim Nusa Etika (KNE) selaku…

Kamis, 18 Januari 2018 00:12

Tuntut Pesangon Eks Karyawan PT KE Mengadu ke Dewan

BONTANG – Kekecewaan 53 eks karyawan PT Kaltim Equator (KE) tumpah ruah saat menghadiri rapat…

Rabu, 17 Januari 2018 00:25

Harga Beras Naik, Pedagang Diprotes IRT dan Pemilik Warung Makan

Kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT) dan para pedagang-pedagang rumah makan ikut merasakan dampak dari naiknya…

Rabu, 17 Januari 2018 00:24

Beras Naik, Pedagang Menjerit

BONTANG – Kenaikan harga beras yang terjadi dalam sebulan terakhir telah membuat limbung bukan…

Rabu, 17 Januari 2018 00:23

Wacana Ganti Warna Plat Nopol

BONTANG – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri berencana mengganti warna pelat kendaraan…

Rabu, 17 Januari 2018 00:22

Cegah Aksi Penyuapan, Pengadilan Negeri Bontang Luncurkan Aplikasi PTSP dan e-SKUM

BONTANG – Inovasi dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Bontang berkaitan dengan segi pelayanan.…

Rabu, 17 Januari 2018 00:21

2018, Jumlah TPS Berkurang

BONTANG – Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Bontang pada Pilkada serentak 2018 ini akan…

Selasa, 16 Januari 2018 00:20

Sengkarut “Pindah Tangan” Yayasan Stitek

AKHIR-AKHIR ini, Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang diperhadapkan prahara perubahan struktur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .