MANAGED BY:
SENIN
23 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Kamis, 14 September 2017 00:34
CATAT..!! Pengusaha Walet Wajib Bayar Pajak

Tak Pernah Sumbang PAD, Proses Pendataan Rampung Tahun Ini

Sosialisasi: BPKD saat menggelar sosialisasi terkait pemungutan pajak kepada perwakilan pengusaha burung walet di Kantor BPKD, Rabu (13/9) kemarin.(Nugrah/Bontang Post)

PROKAL.CO, BONTANG – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memungut pajak bisnis sarang burung walet sebesar 10 persen, dari hasil total produksi pengusaha walet di Kota Taman. Langkah ini sekaligus memberi sinyal kuat Pemkot bakal serius menerapkan regulasi tentang bisnis  walet yang dianggap mandul selama ini.

Penarikan pajak sarang burung walet yang ditetapkan sekitar 10 persen dari hasil produksi tersebut, bertujuan meningkatkan PAD dari sektor pajak, khususnya dari aktivitas usaha sarang burung walet yang hingga kini masih belum memberikan sumbangsih  apapun terhadap pemasukan daerah.

“Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak kemudian turunannya  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah didalamnya mengatur tentang pajak daerah seharusnya sudah sejak tahun 2010 kami lakukan pungutan. Dengan era pasca migas sekarang, Bontang dituntut untuk meningkatkan PAD salah satunya pajak daerah didalamnya mengatur pajak sarang burung walet,” kata Kepala Bidang Pendapatan BPKD Yessy Waspo Prasetyo, saat menggelar sosialisasi terkait pemungutan pajak kepada perwakilan pengusaha burung walet, di Kantor BPKD Rabu (13/9) kemarin.

Dia menjelaskan, potensi pajak sarang burung walet di wilayah Bontang  cukup besar namun belum tergali secara maksimal. Saat ini ada sekitar ratusan petani dan pengusaha walet  yang tersebar di tiga kecamatan. Menurut ia, belum maksimalnya pemungutan pajak sarang burung walet karena sistem monitoring terhadap laporan produksi sarang walet dari masing-masing petani dan pengusaha walet sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Yessy memastikan proses pendataan masih berlangsung dan ditarget rampung pada 2017 ini. Baru setelahnya akan dilakukan penarikan pajak agar bisa menambah pundi-pundi PAD Bontang. "Untuk jumlahnya kami belum bisa menyebutkan, karena masih dilakukan pendataan," ungkapnya.

Selama ini, pihaknya tidak mengetahui secara pasti omzet yang didapat dari pelaku usaha sarang burung walet di wilayah Bontang. Diharapkan dengan pendataan ini akan menghasilkan data yang valid sehingga bisa menjadi database untuk mendongkrak PAD di sektor ini.

Disinggung apakah sarang walet di Bontang sudah mengantongi izin  semuanya, dirinya tidak bisa memberikan jawaban mengenai hal tersebut. Karena bukan merupakan wewenangnya. Meskipun demikian, antara berizin atau tidak, pihaknya tetap melakukan pungutan pajak.

“Silahkan dicek, memang dalam  aturan, tidak ada yang menyebutkan bahwa usaha walet harus mempunyai izin dulu baru bisa dilakukan penarikan pajak," tutupnya.

Lebih lanjut, ia berharap para pelaku bisnis usaha sarang burung walet dapat memahami kebijakan yang bakal dilakukan Pemkot. (*/nug)

 

PAJAK  BISNIS SARANG BURUNG WALET

-  Dasar Pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet

-         Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di wilayah Kota Bontang dengan volume sarang burung walet

-         Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10 persen

-         Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sarang burung walet 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.


BACA JUGA

Sabtu, 21 Juli 2018 00:23

Wali Kota Wacanakan Mutasi Jilid III

MENINGAT masih adanya beberapa posisi yang kosong untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Wali Kota Bontang…

Sabtu, 21 Juli 2018 00:22

Gerbong Mutasi Bergerak Lagi

BONTANG – Mutasi pejabat kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Sebanyak…

Sabtu, 21 Juli 2018 00:21

Wali Kota Larang Penggunaan Pekerja Asing Tanpa Keahlian

“Dengan hadirnya TKA di Bontang, harus ada transfer pengetahuan. Oleh karena itu yang dikirim…

Sabtu, 21 Juli 2018 00:20

Hindari Perselisihan, Kejari Gelar Mediasi Antara Muhammadiyah dan Ahli Waris

BONTANG – Agar persoalan di masjid Al-Ikhlas yang terjadi antara pihak ahli waris dan Muhammadiyah…

Sabtu, 21 Juli 2018 00:19

Berawal dari Hobi, Berbuah Inovasi

Berkarya dan berinovasi itulah yang harus melekat di tubuh generasi muda zaman milenial ini untuk meraih…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Tergiur Ayam Murah, Rp 44 Juta Raib

BONTANG – Nasib sial dialami seorang pedagang ayam potong di salah satu pasar di Bontang. Ia kehilangan…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Data TKA Proyek PLTU Teluk Kadere Simpang Siur

BONTANG – Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di proyek pembangunan PLTU berkapasitas 2x100 MW, Teluk…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Minimarket Bertambah, Asosiasi Pedagang Marah

BONTANG – Kehadiran minimarket di Bontang dianggap Asosiasi Pedagang Kota Bontang (APKB) mematikan…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Polres Bontang Nobar Film 22 Menit

BONTANG - Film 22 menit garapan Mabes Polri perdana diputar pada 19 Juli 2018 di seluruh bioskop di…

Kamis, 19 Juli 2018 00:16
PLTU Teluk Kadere

Perusahaan Siap Paparkan Data

POLEMIK penggunaan tenaga asing dalam proyek strategis PLTU 2x100 MW, Teluk Kadere, Bontang Lestari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .