MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | PEMKOT | BENUA KUTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

BONTANG

Kamis, 14 September 2017 00:35
Pajak Walet Dianggap Memberatkan Pengusaha
Ilustrasi

PROKAL.CO, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet Thalib mengatakan, pungutan pajak dianggap memberatkan pengusaha sarang burung walet. Kebijakan tersebut dinilai belum waktunya untuk diterapkan, sebab kondisi usaha bisnis sarang burung walet sedang pasang surut. Apalagi, musim kemarau selama setahun pada 2016  lalu membuat mereka gagal panen.

Diakui pihaknya, belum banyak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang pajak sarang burung walet. Saat proses penggodokan Perda tersebut, pihaknya mengusulkan agar besaran tarif pungutan pajak adalah 2,5 persen, sementara dewan kukuh tarif pajak 10 persen, jika mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Tapi dari dewan tidak menggubris dan menerima. Akhirnya terus berlanjut sampai diketuk (disahkan, Red),” ungkapnya, Rabu (13/9) saat mengikuti sosialisasi pungutan pajak sarang burung walet.

Menurut dia, belum waktunya Pemkot melakukan pungutan, sebab tak sedikit pengusaha yang masih memiliki tanggungan untuk membayar pinjaman selama menjalankan usaha tersebut. Terlebih untuk skala pengusaha walet, di Bontang hanya sebagian yang boleh dikata berhasil, selebihnya nihil. Lantas jika mereka dibebankan pembayaran pajak, pihaknya sangsi akan bisa membayar.

“Karena hasilnya tidak ada, untuk bayarnya kami bisa keteter. Alangkah bijaknya pemerintah bisa arif menimbang persoalan ini,” ucapnya.

Senada, Akhiruddin dengan lantang meminta untuk menunda langkah Pemkot melakukan pungutan. Ia bahkan mempertanyakan kewenangan Pemkot untuk menarik pajak bagi pengusaha yang tak berizin. Pasalnya, hampir seluruh bangunan sarang burung walet tak berizin. Jika Pemkot kukuh memungut pajak. Apakah hal tersebut bukan sebuah pelanggaran.

Udin, --begitu akrab disapa mengatakan, usaha sarang burung walet saat ini tidak seperti waktu disahkannya Perda tentang sarang burung walet. Musim kemarau berkepanjangan membuat burung walet banyak yang mati. Alhasil  sekitar 60-70 persen usaha di sektor ini mengalami gagal produksi. Adapun  yang masih hidup adalah anakan burung yang belum bisa memproduksi sarang. Dibutuhkan waktu sekira 7-8 tahun untuk memproduksinya.

“Kalau untuk posisi sekarang belum waktunya ditarik,  Izin Mendirikan Bangunan saja belum diterbitkan Pemkot, termasuk belum memberikan kami akses untuk kemudahan mengurus IMB. Nah sekarang logikanya kita mau ditarik pajak tapi kok IMB-nya tidak ada. Di mana-mana itu IMB ada, baru pajak ditarik supaya legal,” terangnya.

Dia menambahkan, besaran tarif 10 persen sangat memberatkan para pengusaha. Sedangkan dalam aturan sudah jelas mengatur tarif pajak maksimal 10 persen. Artinya, Pemkot masih bisa memungut pajak minimal, sesuai yang mereka sanggupi yakni 2,5 persen.  “Pemerintah harus ikut andil juga terhadap kami, jangan ujuk-ujuk melakukan pungutan. Kami minta perizinan IMB dilakukan  pemutihan agar kami juga dimudahkan.

Selain kami juga mendorong agar Pemerintah melakukan study banding di luar daerah, utamanya Sumatera. Di sana ada daerah yang pemerintahnya yang memasarkan hasil usaha sarang burung walet. Sehingga pemerintah terbantu, dan kami juga pengusaha diuntungkan,” pungkasnya. (*/nug)               


BACA JUGA

Minggu, 19 November 2017 00:30

Bertabur Doorprize, Tiga Unit Motor Menunggu Pemilik

BONTANG – Tiga unit sepeda motor matic serta puluhan hadiah menarik lainnya bakal tersaji di event…

Minggu, 19 November 2017 00:29

KPM Dapat Kartu Rekening

BONTANG – Nantinya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh kartu rekening sebagai saluran…

Minggu, 19 November 2017 00:28

Proses Validasi PKH Minim Sosialisasi

BONTANG – Kurangnya sosialisasi dikeluhkan oleh calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan…

Minggu, 19 November 2017 00:28

Piton Tiga Meter Berhasil Dieksekusi

BONTANG – Teror ular di pemukiman warga kembali berhasil diamankan oleh petugas Dinas Pemadam…

Minggu, 19 November 2017 00:27

Selasa, Dissos-P3M Salurkan Santunan Kematian

BONTANG – Selasa (21/11) mendatang, sebanyak 220 orang akan menerima santunan kematian. Kasi Jaminan…

Sabtu, 18 November 2017 00:16

WOW..!! Wakil Ketua DPRD Kaltim Janji Serahkan Diri 4 Desember

BONTANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim,…

Sabtu, 18 November 2017 00:15

Kuasa Hukum Dodi Akui Belum Terima Salinan Putusan

TERBITNYA Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 739K/PID.SUS/2017 ternyata belum sampai di pihak terpidana…

Sabtu, 18 November 2017 00:15

Kejari ‘Panggil’ Dody Rondonuwu

BONTANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang sudah melayangkan surat panggilan kepada terdakwa Dody Rondonuwu…

Sabtu, 18 November 2017 00:14

Senin,Polres Bontang Uji Coba Tilang dengan CCTv

BONTANG - Polantas Polres Bontang akan menerapkan sistem pemantauan arus lalu-lintas dengan bantuan…

Sabtu, 18 November 2017 00:12

Penerima PKH Berpotensi Bertambah

BONTANG – Berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 maka akan terjadi penambahan calon…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .