MANAGED BY:
KAMIS
18 JANUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | PEMKOT | BENUA KUTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

BONTANG

Jumat, 06 Oktober 2017 00:28
Terkait Izin Pembangunan NKP Cluster, PTUN Kabulkan Gugatan Warga

Perintahkan Jarak Pabrik 500 Meter dari Permukiman

OBJEK SENGKETA: Salah satu area di kawasan industri PT Kaltim Industrial Estate yang rencananya menjadi lokasi pembangunan NPK Cluster.(EDWIN AGUSTYAN/KALTIM POST)

PROKAL.CO, BONTANG – Sengketa perizinan terkait proyek pembangunan NPK Cluster di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda mencapai klimaks. PTUN mengabulkan gugatan Miswanto, yang mewakili 43 warga Kelurahan Loktuan. Tergugat dalam hal ini Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan PT Pupuk Kaltim.

Dalam amar putusannya, hakim yang diketuai Tedy Romyadi membatalkan izin lingkungan yang dikeluarkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pada 29 Desember 2016 kepada PT Kaltim Jordan Abadi. Izin tersebut terkait pendirian pabrik asam fosfat, asam sulfat, dan pemurnian gips.

Tak hanya itu, PTUN juga membatalkan rekomendasi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada perusahaan yang sama untuk pendirian pabrik serupa.

Selain itu, izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL pendirian pabrik NPK Chemical oleh PT Pupuk Kaltim juga dibatalkan. Untuk itu, PTUN meminta agar keputusan wali kota tersebut dicabut.

“Memerintahkan tergugat dengan kewajiban untuk mencabut keputusan tata usaha negara,” bunyi amar putusan itu.

Namun, putusan tersebut bukan berarti peluang untuk berdirinya NPK Cluster pupus. Pasalnya, hakim meminta menerbitkan kembali keputusan-keputusan objek sengketa dengan memperhatikan jarak minimal 500 meter pendirian pabrik dengan permukiman warga.

“Menghukum tergugat (Wali Kota Bontang) dan tergugat II intervensi (PT Pupuk Kaltim) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.429.000 secara tanggung renteng,” bunyi putusan berikutnya.

Sementara, kuasa hukum PT Pupuk Kaltim Sutrisna mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Pemkot Bontang untuk menyikapi putusan PTUN.

“Kami memiliki waktu 14 hari untuk menyatakan menerima atau akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta. Kami akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum (Setkot Bontang) selaku kuasa hukum Pemkot Bontang,” terang dia.

Sutrisna mengaku perlu mempelajari hasil sidang karena ada putusan hakim di luar gugatan warga alias ultra petita. Yakni, memerintahkan Wali Kota Bontang menerbitkan kembali izin dengan memasukkan jarak 500 meter dari permukiman.

“Sementara dalam gugatannya, warga hanya menuntut PTUN membatalkan dan mencabut SK izin lingkungan saja,” tegas dia.

Terpisah, Wakil Wali Kota Basri Rase mengaku belum bisa berkomentar banyak sebelum menerima hasil putusan sidang. “Belum ada laporan dari Dinas Lingkungan Hidup,” katanya. (edw/kri/k9/*/ak)


BACA JUGA

Kamis, 18 Januari 2018 00:17

WASPADA!!! Siswi SD Nyaris Diculik

BONTANG- Masyarakat Bontang diminta waspada terhadap kasus penculikan anak. Baru-baru ini, salah satu…

Kamis, 18 Januari 2018 00:15

Bukan BEM, Penulis Komentar Miring untuk Anggota Dewan Itu Ternyata.....

BONTANG – Beberapa waktu lalu muncul kiriman tulisan bernada miring di jejaring Facebook atas…

Kamis, 18 Januari 2018 00:13

Legislator Sebut PT KNE Lepas Tangan

Komisi I DPRD menyesalkan adanya sikap lepas tanggung jawab dari Dirut PT Kaltim Nusa Etika (KNE) selaku…

Kamis, 18 Januari 2018 00:12

Tuntut Pesangon Eks Karyawan PT KE Mengadu ke Dewan

BONTANG – Kekecewaan 53 eks karyawan PT Kaltim Equator (KE) tumpah ruah saat menghadiri rapat…

Rabu, 17 Januari 2018 00:25

Harga Beras Naik, Pedagang Diprotes IRT dan Pemilik Warung Makan

Kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT) dan para pedagang-pedagang rumah makan ikut merasakan dampak dari naiknya…

Rabu, 17 Januari 2018 00:24

Beras Naik, Pedagang Menjerit

BONTANG – Kenaikan harga beras yang terjadi dalam sebulan terakhir telah membuat limbung bukan…

Rabu, 17 Januari 2018 00:23

Wacana Ganti Warna Plat Nopol

BONTANG – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri berencana mengganti warna pelat kendaraan…

Rabu, 17 Januari 2018 00:22

Cegah Aksi Penyuapan, Pengadilan Negeri Bontang Luncurkan Aplikasi PTSP dan e-SKUM

BONTANG – Inovasi dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Bontang berkaitan dengan segi pelayanan.…

Rabu, 17 Januari 2018 00:21

2018, Jumlah TPS Berkurang

BONTANG – Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Bontang pada Pilkada serentak 2018 ini akan…

Selasa, 16 Januari 2018 00:20

Sengkarut “Pindah Tangan” Yayasan Stitek

AKHIR-AKHIR ini, Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang diperhadapkan prahara perubahan struktur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .