MANAGED BY:
SENIN
23 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Jumat, 06 Oktober 2017 00:28
Terkait Izin Pembangunan NKP Cluster, PTUN Kabulkan Gugatan Warga

Perintahkan Jarak Pabrik 500 Meter dari Permukiman

OBJEK SENGKETA: Salah satu area di kawasan industri PT Kaltim Industrial Estate yang rencananya menjadi lokasi pembangunan NPK Cluster.(EDWIN AGUSTYAN/KALTIM POST)

PROKAL.CO, BONTANG – Sengketa perizinan terkait proyek pembangunan NPK Cluster di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda mencapai klimaks. PTUN mengabulkan gugatan Miswanto, yang mewakili 43 warga Kelurahan Loktuan. Tergugat dalam hal ini Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan PT Pupuk Kaltim.

Dalam amar putusannya, hakim yang diketuai Tedy Romyadi membatalkan izin lingkungan yang dikeluarkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pada 29 Desember 2016 kepada PT Kaltim Jordan Abadi. Izin tersebut terkait pendirian pabrik asam fosfat, asam sulfat, dan pemurnian gips.

Tak hanya itu, PTUN juga membatalkan rekomendasi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada perusahaan yang sama untuk pendirian pabrik serupa.

Selain itu, izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL pendirian pabrik NPK Chemical oleh PT Pupuk Kaltim juga dibatalkan. Untuk itu, PTUN meminta agar keputusan wali kota tersebut dicabut.

“Memerintahkan tergugat dengan kewajiban untuk mencabut keputusan tata usaha negara,” bunyi amar putusan itu.

Namun, putusan tersebut bukan berarti peluang untuk berdirinya NPK Cluster pupus. Pasalnya, hakim meminta menerbitkan kembali keputusan-keputusan objek sengketa dengan memperhatikan jarak minimal 500 meter pendirian pabrik dengan permukiman warga.

“Menghukum tergugat (Wali Kota Bontang) dan tergugat II intervensi (PT Pupuk Kaltim) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.429.000 secara tanggung renteng,” bunyi putusan berikutnya.

Sementara, kuasa hukum PT Pupuk Kaltim Sutrisna mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Pemkot Bontang untuk menyikapi putusan PTUN.

“Kami memiliki waktu 14 hari untuk menyatakan menerima atau akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta. Kami akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum (Setkot Bontang) selaku kuasa hukum Pemkot Bontang,” terang dia.

Sutrisna mengaku perlu mempelajari hasil sidang karena ada putusan hakim di luar gugatan warga alias ultra petita. Yakni, memerintahkan Wali Kota Bontang menerbitkan kembali izin dengan memasukkan jarak 500 meter dari permukiman.

“Sementara dalam gugatannya, warga hanya menuntut PTUN membatalkan dan mencabut SK izin lingkungan saja,” tegas dia.

Terpisah, Wakil Wali Kota Basri Rase mengaku belum bisa berkomentar banyak sebelum menerima hasil putusan sidang. “Belum ada laporan dari Dinas Lingkungan Hidup,” katanya. (edw/kri/k9/*/ak)


BACA JUGA

Sabtu, 21 Juli 2018 00:21

Wali Kota Larang Penggunaan Pekerja Asing Tanpa Keahlian

“Dengan hadirnya TKA di Bontang, harus ada transfer pengetahuan. Oleh karena itu yang dikirim…

Sabtu, 21 Juli 2018 00:20

Hindari Perselisihan, Kejari Gelar Mediasi Antara Muhammadiyah dan Ahli Waris

BONTANG – Agar persoalan di masjid Al-Ikhlas yang terjadi antara pihak ahli waris dan Muhammadiyah…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Tergiur Ayam Murah, Rp 44 Juta Raib

BONTANG – Nasib sial dialami seorang pedagang ayam potong di salah satu pasar di Bontang. Ia kehilangan…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Data TKA Proyek PLTU Teluk Kadere Simpang Siur

BONTANG – Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di proyek pembangunan PLTU berkapasitas 2x100 MW, Teluk…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Minimarket Bertambah, Asosiasi Pedagang Marah

BONTANG – Kehadiran minimarket di Bontang dianggap Asosiasi Pedagang Kota Bontang (APKB) mematikan…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Polres Bontang Nobar Film 22 Menit

BONTANG - Film 22 menit garapan Mabes Polri perdana diputar pada 19 Juli 2018 di seluruh bioskop di…

Kamis, 19 Juli 2018 00:16
PLTU Teluk Kadere

Perusahaan Siap Paparkan Data

POLEMIK penggunaan tenaga asing dalam proyek strategis PLTU 2x100 MW, Teluk Kadere, Bontang Lestari…

Kamis, 19 Juli 2018 00:16
PLTU Teluk Kadere

Hari Ini Pertemuan dengan Perusahaan

WAKIL Wali Kota Bontang, Basri Rase menyambut baik para peserta aksi damai penolakan Tenaga Kerja Asing…

Kamis, 19 Juli 2018 00:16
PLTU Teluk Kadere

Ratusan Massa Tolak Pekerja Asing

BONTANG – Polemik tenaga kerja asing (TKA) di proyek PLTU Teluk Kadere Bontang Lestari masih berlanjut.…

Kamis, 19 Juli 2018 00:16
Pileg 2019

Saking Pesimisnya, Partai Garuda Cuma Mau....

Partai politik (parpol) menggebu-gebu mematok target tinggi raihan suara di pemilihan legislatif (Pileg)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .