MANAGED BY:
KAMIS
18 JANUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | PEMKOT | BENUA KUTIM | OLAHRAGA | ZETIZEN | SOCIETY & LENSA

BONTANG

Senin, 18 Desember 2017 18:35
NU Dorong Pemerintah Revisi KUHP

MUI: LGBT Melanggar Syariat

Imam Hambali Dan Selamet Raharjo (IST)

PROKAL.CO, BONTANG – Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak mengadili gugatan soal Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender  (LGBT) dan kumpul kebo, Ketua NU Bontang mendorong pemerintah dan legislatif segera merevisi rancangan KUHP yang ada agar ada Undang-Undang (UU) yang melarang hal tersebut. Sementara itu, Ketua MUI Bontang menyatakan bahwa LGBT itu melanggar syariat Islam sehingga masyarakat diminta lebih mendalami ilmu agama.

Ketua NU Bontang, Selamet Raharjo mengatakan jika diamati lebih seksama, MK tidak terlihat menolak substansi permohonan perluasan norma sesuai dengan yang diajukan oleh Guru Besar IPB dan kawan-kawan Euis Winarti. Namun dengan bahasa lain, MK juga tidak melegalisasi perzinahan, perkosaan dan hubungan sesama jenis. Melainkan, MK berpendirian bahwa perluasan norma tersebut merupakan domain legislatif dan pemerintah. “Makanya yang harus kita dorong dan kawal  pemerintah dan DPR sebagai lembaga berwenang untuk membentuk UU agar segera merevisi KUHP yang ada yang sudah usang dan merupakan warisan kolonial yang tidak sesuai dengan norma dan nilai agama bangsa kita,” jelas Selamet, Minggu (17/12) kemarin.

Karena, lanjut dia, dalam Alquran itu sudah jelas bahwa hubungan sesama jenis itu dilarang seperti disebutkan dalam Surat Al-Ankabut ayat 28-29, Surat Al-Anbiya ayat 74-75, Surat Asy-Syu’ara’ ayat 165-175, dan Surat Al-Araf ayat 81-82, serta beberapa hadits yang sangat jelas melarangnya.

“Maka dari itu NU sendiri dalam Munas yang diadakan di NTB 23-25 November 2017 tentang Rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR menjadi salah satu pokok bahasan. Dan meminta pemerintah dan DPR segera merampungkan pembahasan Rancangan  KUHP yang ada agar di negeri ini ada UU yang melarang hal tersebut,” bebernya.

Terkait banyaknya pemahaman masyarakat bahwa MK ‘melegalkan’ LGBT dan kumpul kebo, Selamet meminta agar masyarakat harus cermat mendengar atau membaca berita, apalagi hal-hal yang sensitif di kalangan masyarakat. Jadi, masyarakat jangan terburu-buru menanggapi dengan negatif, karena harus tahu porsi masing-masing dan paham tentang apa yang dipersoalkan. Hal tersebut agar tidak menimbulkan keresahan atau salah tafsir sehingga menimbulkan fitnah yang akan berimbas pada suasana gaduh dan tidak kondusif.

“Makanya masyarakat harus dicerdaskan dengan pemahaman yang benar,  bukan merasa selalu benar atau mencari pembenaran dalam berpendapat atau berkomentar,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua MUI Bontang, Imam Hambali mengatakan secara struktural MUI dari pusat maupun wilayah belum ada surat. Tetapi jika secara individu, Imam kurang setuju karena masalah itu termasuk pelanggaran syariat secara agama. “tetapi belum ada surat ini dari pusat menanggapi hal itu,” ujarnya.

Imam menyatakan jika itu terlarang maka pihaknya menyetujuinya, sementara jika dibebaskan maka kurang setuju karena bisa meresahkan umat. “Jika ada tindakan yang keluar jalur sebaiknya disampaikan kepada mubalig agar mendapat penjelasan yang mencerahkan. Karena itu sudah melanggar syariat,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, MK menolak mengadili gugatan soal LGBT. MK menyatakan perumusan delik LGBT dalam hukum pidana masuk wewenang DPR-Presiden. 

Gugatan itu sebelumnya diajukan guru besar IPB dkk, Euis Sunarti. Mereka meminta MK meluaskan makna pasal asusila dalam KUHP pasal 284, 285 dan 292. Termasuk meminta homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara. (mga)


BACA JUGA

Kamis, 18 Januari 2018 00:17

WASPADA!!! Siswi SD Nyaris Diculik

BONTANG- Masyarakat Bontang diminta waspada terhadap kasus penculikan anak. Baru-baru ini, salah satu…

Kamis, 18 Januari 2018 00:15

Bukan BEM, Penulis Komentar Miring untuk Anggota Dewan Itu Ternyata.....

BONTANG – Beberapa waktu lalu muncul kiriman tulisan bernada miring di jejaring Facebook atas…

Kamis, 18 Januari 2018 00:13

Legislator Sebut PT KNE Lepas Tangan

Komisi I DPRD menyesalkan adanya sikap lepas tanggung jawab dari Dirut PT Kaltim Nusa Etika (KNE) selaku…

Kamis, 18 Januari 2018 00:12

Tuntut Pesangon Eks Karyawan PT KE Mengadu ke Dewan

BONTANG – Kekecewaan 53 eks karyawan PT Kaltim Equator (KE) tumpah ruah saat menghadiri rapat…

Rabu, 17 Januari 2018 00:25

Harga Beras Naik, Pedagang Diprotes IRT dan Pemilik Warung Makan

Kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT) dan para pedagang-pedagang rumah makan ikut merasakan dampak dari naiknya…

Rabu, 17 Januari 2018 00:24

Beras Naik, Pedagang Menjerit

BONTANG – Kenaikan harga beras yang terjadi dalam sebulan terakhir telah membuat limbung bukan…

Rabu, 17 Januari 2018 00:23

Wacana Ganti Warna Plat Nopol

BONTANG – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri berencana mengganti warna pelat kendaraan…

Rabu, 17 Januari 2018 00:22

Cegah Aksi Penyuapan, Pengadilan Negeri Bontang Luncurkan Aplikasi PTSP dan e-SKUM

BONTANG – Inovasi dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Bontang berkaitan dengan segi pelayanan.…

Rabu, 17 Januari 2018 00:21

2018, Jumlah TPS Berkurang

BONTANG – Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Bontang pada Pilkada serentak 2018 ini akan…

Selasa, 16 Januari 2018 00:20

Sengkarut “Pindah Tangan” Yayasan Stitek

AKHIR-AKHIR ini, Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang diperhadapkan prahara perubahan struktur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .