MANAGED BY:
MINGGU
25 FEBRUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN
Sabtu, 23 Desember 2017 23:06
“Zaman Now VS Zaman Batu”
Guru Al-Quran Cahaya Fikri Bontang

PROKAL.CO, Oleh:

Nur’Amal

Guru Al-Quran Cahaya Fikri Bontang

Polemik negeri ini kian hari semakin melemahkan stabilitas negeri Indonesia. Masalah dari hal sepele hingga hal yang urgent selalu hangat dibincangkan, karena tak ada solusi yang pas dalam menyikapi masalah-masalah itu. Bulan lalu (7/11/17) kembali masyarakat Indonesia beramai-ramai memberikan sikap tentang puncak keputusan MK sebagai Mahkamah Kontitusi Tertinggi yang mengesahkan Aliran kepercayaan masuk kolom agama di KTP. Hal itu diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Administrasi Kependudukan.

Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.(Banjarmasinpost.co.id)

Pembahasan yang belum usai di tahun 2014 yang pada awalnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperbolehkan pengosongan kolom agama pada  Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena saat itu munculnya isu perlindungan terhadap kelompok agama minoritas. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra. Wacana pengosongan yang semula berlaku bagi pemeluk agama yang tidak diakui negara, bergeser pada isu penghapusan kolom agama di KTP. Polemik ini terus bergulir di masyarakat dan memunculkan berbagai pendapat. Berbagai LSM menyuarakan agar kolom agama dihapus saja di KTP. Mereka melihat tidak ada urgensinya, malah pencantuman agama menjadi biang terjadinya diskriminasi.

Sejatinya menjadi penting bagi kita melihat persoalan kolom agama di KTP secara komprehensif. Artinya melihat dengan kaca mata utuh, bukan sepenggal-sepenggal, tanpa tendensi politik pihak-pihak tertentu. Sehingga lahir keputusan yang bijak dan berdampak baik bagi sebuah bangsa. Menjustifikasi kolom agama biang diskriminasi dan tidak sesuai dengan konstitusi adalah tindakan yang gegabah dan penuh emosional sesaat. Untuk itu kita perlu membaca urgensi kolom agama secara utuh dan menyeluruh. Sebab penghapusan kolom agama tidak hanya berimplikasi terhadap warga negara secara personal, tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah dua dari urgensi kolom agama adalah: Pertama sebagai identitas negara, kolom agama adalah identitas negara yang berketuhanan. Sebagaimana bunyi sila pertama dalam Pancasila, artinya mengisi keterangan agama pada KTP adalah suatu yang sangat dibutuhkan.  Kedua sebagai stabilitas keamanan negara, hal ini penting untuk dicermati, sebab mengosongkan kolom agama akan berpotensi tumbuh suburnya aliran-aliran atau sekte dalam agama. Bahkan bisa jadi dapat menumbuh suburkan atheisme dan aliran-aliran yang belum tentu  sejalan dengan Pancasila. (analisis.hukumpedia.com)

Secara eksplisit, negeri Indonesia telah membuka keran berkembangnya aliran-aliran atau sekte dalam agama. Salah satu media menyebut jumlah aliran kepercayaan yang ada di Indonesia mencapai 187 aliran dan tersebar diberbagai wilayah di tanah air. Dikemudian hari akan bermunculan pernyataan – pernyataan sepihak yang membenarkan tindakan ini seperti paham Ateisme yang tidak mengenal tuhan dapat dilegalkan. Padahal sejatinya adalah suatu keyakinan yang berlawanan dengan Pancasila yang diklaim sebagai dasar negara. Aliran- aliran sesat tidak lagi menjadi ancaman bagi Negara melainkan negara sebagai pembela terdepan dalam menampung semua aliran yang berkembang di negeri ini.

Kekhawatiran yang pernah ada akhirnya terjadi, disahkannya Aliran kepercayaan dalam kolom agama adalah bukti bahwa negeri ini memberikan kebebasan dalam berkeyakinan dengan pola yang tidak bisa dibatasi ruangnya. Berbagai dalih atau pembenaran dibuat untuk menggolkan ide liberal ini. Maknanya adalah sama saja mengosongkan kolom agama bagi agama yang tidak di akui negara atau memasukkan aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP. Mungkin inilah jawaban mengapa aliran sesat yang pernah dinyatakan MUI bahwa ada sekitar 300 aliran sesat di Indonesia namun tak ada respon dari penguasa Negeri karena mereka (baca: penguasa)  melindungi hak mereka.

Menurut Penulis, satu wajah Indonesia kedepan adalah Liberalisasi yang nyata. Menelisik lebih jauh jika negeri ini tidak menetapkan agama resmi adalah kedepan agama bukan lagi sesuatu yang dibutuhkan dalam berkehidupan. Realita bahwa Indonesia yang majemuk semakin bertambah rumitnya dengan diakuinya aliran kepercayaan yang dianggap sama dengan agama. Alasan bahwa terjadi diskriminasi terhadap minoritas tidaklah kuat untuk dijadikan bahan pertimbangan. Lebih lanjut, keputusan MK itu menandakan negeri ini mundur ke zaman batu  dimana paham animisme-dinamisme tumbuh subur di Indonesia, di era sains yang semakin maju. Indonesia menjadi negara yang tidak berdaulat terhadap hukum yang dibuatnya karena telah melanggar aturan undang-undang yang dijadikan sebagai dasar negara. Pandangan-pandangan yang multitafsir akan terus ada kedepan karena tidak adanya batasan yang disepakati. Namun yang mendominasi adalah pendapat suara mayoritas dan ide kebebasan yang dikembalikan pada setiap individu, dimana individu tidak dapat dijadikan solusi dalam penyelesaian masalah sebab penyimpangan sikap itu terjadi pada individu.

Sebagai bahan pertimbangan jika negeri now tidak ingin kembali ke zaman batu, maka negara ini harus serius dalam menonjolkan dirinya sebagai negara hukum. Menghilangkan image tentang lemahnya hukum di Indonesia. Mulai dari fakta hukum  diperjualbelikan, hukum yang tajam ke rakyat namun tumpul ke para penguasa, hukum dibuat untuk dilanggar dan fakta seabrek lainnya. Meninggalkan paham liberalisme adalah solusi tuntas yang akan mengembalikan stabilitas negeri Indonesia dikancah perpolitikan dunia karena biang segala masalah itu adalah ide kebebasan itu sendiri.(*)


BACA JUGA

Minggu, 28 Januari 2018 00:00

Urgensi Penerapan Jam Malam

Penulis: Yakub Fadillah, S.IP  SELASA 23 Januari 2018 terjadi sebuah peristiwa penting bagi gerakan…

Senin, 08 Januari 2018 19:21

HIV/AIDS: Ujian atau Azab

Oleh:  Dian Eliasari, S.Km Pendidik Judul unik di atas terinspirasi dari pertanyaan salah seorang…

Minggu, 07 Januari 2018 00:50

Jahiliah Zaman Now

Oleh: Nurul Inayah, SEI Tenaga Kontrak Kementerian Agama Kota Bontang  Istilah Jahiliah zaman now…

Sabtu, 06 Januari 2018 00:47

dengan Cooperative Learning Tipe TPS (Thing, Pair, Share)

Catatan:  Titik Sudarmini, S.Pd SMA N 1 Bontang - Kalimantan Timur Jl. DI Panjaitan Gg Piano 11…

Jumat, 05 Januari 2018 00:05

Susahnya Mahasiswa Jaman Now

Oleh: Nur 'Aini Mahasiswi Jurusan Tarbiya Prodi PAI   Ketika harga cabe naik, solusi yang ditawarkan…

Sabtu, 23 Desember 2017 00:01

Selamat Hari Ibu

Catatan  Oleh: Lisnawati Ketua Kohati Badko Kaltimtara SUATU budaya patriarki, banyak beranggapan…

Jumat, 08 Desember 2017 00:38

Pentingnya MCU bagi Karyawan

Penulis: Dr Yunita Kabid Pelayanan RS Amalia   Medical Check Up (MCU) adalah pemeriksaan kesehatan…

Jumat, 01 Desember 2017 01:06

Fokus COP23: Tekan Jumlah Emisi Berarti Menekan Gas Rumah Kaca

Efek rumah kaca yang menjadi pokok utama bahasan pertemuan COP23 tidak lepas dari kacamata Sofyan Hasdam…

Jumat, 01 Desember 2017 01:01

Terima Kasih, Guru

Oleh: N Yahya Yabo  Sejati dalam pekerjaan yang paling mulia dan berjasa adalah guru. Pintu gerbang…

Kamis, 30 November 2017 00:18

Mengapa COP21 Lebih Populer dan Pengaruh Kemenangan Donal Trump

Banyak konsep telah dirumuskan di setiap pertemuan COP. Tapi menurut Sofyan Hasdam yang dijabarkan dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .