MANAGED BY:
KAMIS
20 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Sabtu, 13 Januari 2018 00:39
Foto Bareng Paslon, PNS Terancam Dipecat

Juga Diharamkan Like Status Paslon

Ilustrasi(Net)

PROKAL.CO, BONTANG – Dimulainya tahapan Pilkada menuntut semua pihak berhati-hati. Sebab, baru-baru ini, sekretariat kabinet RI mengeluarkan sejumlah larangan bagi PNS yang masuk dalam aparatur sipil negara (ASN). Di antaranya larangan foto bareng calon dan memposting di medsos. Bahkan hanya me-like status paslon di sosial media bisa dikenai sanksi.

Hal tersebut juga tertuang dalam beberapa aturan sebagai dasar hukumnya. Komisioner Panwaslu Bontang Nasrullah mengatakan, PNS diatur dalam UU nomor 5 tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Tak hanya itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 juga sudah jelas bahwa PNS harus bersikap netral. “Karena ketika netralitas PNS tidak dijaga, maka integritas PNS tersebut akan diragukan,” jelas Nasrullah saat ditemui di kantornya, Jumat (12/1) kemarin.

Dijelaskan dia, ASN tidak diperbolehkan untuk berfoto bersama, me-like unggahan paslon maupun berkomentar yang menunjukkan dukungannya terhadap paslon tersebut. Pasalnya, semua larangan tersebut jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai aturan dasar hukumnya. “Sanksinya mulai dari ringan, sedang, dan ada juga sanksi berat tergantung dari delik pelanggarannya,” ujar dia.

Disebutkan Nasrullah, untuk sanksi ringan hanya berupa teguran lisan, sedangkan sanksi sedang berupa teguran secara tertulis, dan untuk sanksi berat berupa tidak dinaikkan pangkat satu tahun. Bahkan, jika pelanggaran itu sudah masuk pidana maka bisa dilakukan pemecatan.

Nah, ketika netralitas PNS itu tidak sesuai dengan kode etiknya, maka dia bisa diduga melanggar PP nomor 53 tahun 2010. Saat ini, dikatakan Nasrullah tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tahun 2018 masih dalam proses mengecek kesehatan pasangan calon. Sehingga pihaknya belum bisa untuk menindak ataupun melimpahkan jika didapatkan temuan PNS yang mendukung paslon. “Jika KPU Provinsi Kaltim sudah menetapkan paslon, maka kami baru bisa bertindak,” terang dia.

Mengingat pelanggaran ini banyak dilakukan di media sosial, Nasrullah mengaku akan lebih sulit untuk mengidentifikasi adanya keterlibatan ASN di dunia maya. Apalagi, akan lebih sulit lagi jika mereka menggunakan akun palsu. Oleh karena itu pihaknya akan meminta bantuan tim cyber crime untuk patroli di dunia maya. “Jadi sangat jelas bahwa PNS tak boleh berpolitik. Karena jika mereka masuk sebagai tim sukses berarti ada indikasi mereka berpolitik,” bebernya.

Nasrullah mengimbau agar para PNS atau ASN, TNI Polri, jangan satu grup dengan pasangan calon. Baik itu di grup whatsapp maupun facebook. “Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu bisa merugikan diri mereka sendiri,” ujar Komisioner Panwaslu yang juga guru di salah satu SMA di Bontang.

Ketua Panwaslu Bontang, Agus Susanto mengatakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan agar PNS bisa benar-benar netral. Kalau memang nanti ditemukan laporan mengenai ASN, baik itu yang masuk ke Panwaslu atau pun ke wali kota dan jajarannya, maka akan langsung ditangani OPD terkait yakni Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bontang. “Kalau masuk ke sini (Panwaslu, Red) maka akan kami proses, tetapi jika nanti berkaitan dengan kode etik kami akan larikan kepada instansi yang berwenang yakni Pemkot Bontang,” ungkapnya.

Terkait akun palsu, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU dan sentra Gakkumdu untuk melacak akun-akun yang resmi dan yang palsu. Jika memang akun palsu dimiliki oleh PNS, maka bisa dikenakan UU ITE. “Karena itu masuk pencemaran nama baik dan bisa langsung ditindak. Jadi tak perlulah PNS berpolitik, karena jika mereka netral akan lebih memudahkan mereka,” pungkasnya. (mga)

Grafis Netralitas ASN/PNS Pada Pilkada

DASAR HUKUM                                       

-         UU No.5 /2014 Tentang Aparatur SIpil Negara

-         UU No.10 /2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota

-         PP No.53 /2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

-         PP No.42 / 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

-         SE KASN NO.B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pilkada Serentak 2018

-         Surat MENPAN-RB No B/7/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas ASN

ASN/PNS DILARANG….

  1. Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut parpol.
  2. Dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.
  3. Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan pantai politik.
  4. Dilarang mendekati parpol terkait rencana pengusulan diri atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah.
  5. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah.
  6. Dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah.
  7. Dilarang mengunggah foto, memberi like, mengomentari, atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui media online, maupun medsos.

ASN YANG MENCALONKAN DIRI DI PILKADA 2018

JABATAN                               JUMLAH

Gubernur                                  3

Wagub                                     6

Bupati                                      61

Wabup                                     56

Wali Kota                                 16

Wawali                                     12

TOTAL                                   154 

PELANGGARAN ASN DI PILKADA 2017

Laporan                          1.256

Temuan                          878

Pidana                             916

Administrasi           682

Kode etik                        91

Pelanggaran lain               209

Bukan Pelanggaran 222

 

Sumber: Kemendagri


BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 00:42
MTQ

Seni Menulis Indah Ayat-Ayat Suci

BONTANG - Puluhan kaligrafer Kota Taman unjuk kemampuan di gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XIV…

Kamis, 20 September 2018 00:42
Pemilu 2019

APK Peserta Pemilu Difasilitasi KPU

BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi metode kampanye bagi peserta pemilu 2019 mendatang.…

Kamis, 20 September 2018 00:42

Kok Bisa Itu Nah, Lahan Obvitnas Diperebutkan

BONTANG – Seorang warga kompleks perumahan  PT Badak NGL, Hop IV, mengklaim memiliki lahan…

Kamis, 20 September 2018 00:42

Sudah Luluskan Ratusan Orang, Tak Boleh Batasi Usia dan Ijazah

Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang di Jalan Prestasi, Bontang Lestari telah beroperasi sejak…

Rabu, 19 September 2018 00:39

Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Timpang

BONTANG - Masalah minimnya lapangan kerja masih menjadi momok bagi para pencari kerja (pencaker) di…

Rabu, 19 September 2018 00:39

Menteri BUMN Restui Pembangunan Pabrik Metanol

BONTANG – Menteri BUMN Rini Soemarno sebut Pupuk Kaltim memiliki potensi untuk mengembangkan pabriknya.…

Rabu, 19 September 2018 00:38

Erau Pelas Benua Digelar Pekan Depan

BONTANG – Pesta adat Erau Pelas Benua Guntung tahun ini akan kembali digelar. Pelaksanaannya dimulai…

Selasa, 18 September 2018 22:39
Pileg 2019

Bawaslu Ajak Seluruh Stakeholder Kawal Pemilu

BONTANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan umum…

Selasa, 18 September 2018 00:16

Musim Kemarau, Warga Diminta Waspada

Terbakarnya dua lahan dalam satu hari di kawasan Kelurahan Bontang Lestari Senin (17/9) kemarin dinilai…

Selasa, 18 September 2018 00:16

ASTAGAAA...!! Hutan Lindung Ludes Terbakar

BONTANG – Sekira tiga hektare lahan dalam kawasan hutan lindung di Jalan Soekarno-Hatta, RT 1…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .