MANAGED BY:
SENIN
26 FEBRUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Rabu, 14 Februari 2018 00:44
Pembentukan Pansel Sekda Mengacu Perpres

Baru Diterima Pekan Lalu, Sebut Bisa Lakukan Perpanjangan

Sarifah Nurul Hidayati(ADIEL KUNDHARA/BONTANG POST)

PROKAL.CO, BONTANG – Permintaan pembentukan panitia seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) oleh Fraksi NasDem tampaknya belum bisa dipenuhi segera. Pasalnya regulasi yang mengaturnya baru diterima oleh Pemkot Bontang seminggu yang lalu. Menurut Asisten Administrasi Umum Setda, Sarifah Nurul Hidayati regulasi nantinya mengacu pada Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah.

“Masih kami pelajari dulu, tentunya nanti akan berpedoman tentang aturan yang ada,” kata Nurul.

Ia mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu terkait aturan yang baru diterima tersebut. Nurul akan menggandeng Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan serta inspektorat guna bersama-sama melihat secara rinci peraturan itu.

“Tentunya juga akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Wali Kota Bontang,” tambahnya.

Nurul juga masih akan mengkaji aturan apakah ke depan posisi Sekda haruslah orang baru. Akan tetapi ada kemungkinan dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan persyaratan dipenuhi terlebih dahulu. Mengingat proses seleksi bakal memakan waktu mulai dari tahapan pengumuman hingga proses seleksi itu dilaksanakan.

“Saya akan baca persyaratannya seperti apa, tapi tentunya boleh diperpanjang,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Artahnan Saidi saat ini bukan lagi menyandang pelaksana tugas (Plt) namun sudah berubah menjadi Pejabat (Pj) Sekda. Tertuang dalam surat perintah nomor 829/02/BPKPP.02. Adapun jabatan itu akan berakhir pada 8 April 2018. Nurul berujar perubahan ini masih berpedoman terhadap aturan lama yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diwartakan sebelumnya, Fraksi NasDem memandang perlu segera mungkin dibentuk Pansel agar dapat dilakukan persiapan secara matang. Ketua Fraksi NasDem Bakhtiar Wakkang juga mengatakan setelah masa Pj habis maka tidak dapat lagi melakukan perpanjangan lagi. Artinya posisi tersebut harus diganti dengan orang yang baru.

Pria yang merupakan anggota Komisi II DPRD ini menilai ada perbedaan antara pejabat definitif dengan pejabat sementara seperti pelaksana tugas harian (Plh), Plt, dan Pj. Terutama dalam kewenangan pada saat menyandang status tersebut.

“Secara aturan ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah karena bagaimanapun juga namanya Plt, Pj, maupun Plh punya keterbatasan dalam kewenangan, sedangkan mobilitas dan bobot pekerjaan di Sekda itu cukup berat,” paparnya.

Dalam Perpres nomor 3 tahun 2018 pasal 5 menyebutkan masa jabatan penjabat sekretaris daerah paling lama enam bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa

melaksanakan tugas serta paling lama tiga bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Sementara di pasal 10 menyatakan proses seleksi terbuka pengisian sekretaris daerah oleh kepala daerah harus sudah dimulai paling lambat lima hari kerja terhitung sejak terjadinya kekosongan sekretaris daerah. Dalam hal jangka waktu tiga bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan, paling lama lima hari kerja maka gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan.

Adapun berbagai persyaratannya yakni menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb, memiliki pangkat paling rendah pangkat pembina tingkat I golongan IV/b, berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pension, mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. (*/ak)


BACA JUGA

Jumat, 23 Februari 2018 00:19

Izin HO Dihapus, Fraksi DPRD Beda Pendapat

BONTANG –  Beberapa Fraksi di DPRD berbeda tanggapan sehubungan penghapusan Izin Gangguan…

Jumat, 23 Februari 2018 00:18

Perda Pemberian Insentif Masih Lemah

BONTANG – Peraturan Daerah (Perda) Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah…

Jumat, 23 Februari 2018 00:16

Pelajari Proses Pemekaran Damai, Komisi 1 DPRD Kabupaten Kukar Kunjungi Pemkot Bontang

BONTANG-Desakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) mendapat…

Kamis, 22 Februari 2018 00:31

www.bontangkota.go.id Portalnya Masyarakat Bontang

BONTANG –  Guna memperluas jaringan publikasi dan memenuhi kebutuhan informasi publik, Dinas…

Kamis, 22 Februari 2018 00:30

Rapat Perdana Dewan TIK Kota Bontang

BONTANG – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) kota Bontang saat ini sedang…

Rabu, 21 Februari 2018 00:06

Sekkot Minta Peserta Proaktif dan Serius

BONTANG- Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan (BKPP) menyelenggarakan…

Selasa, 20 Februari 2018 00:30

17 Pejabat Fungsional Dilantik

BONTANG –Sebanyak 17 PNS di lingkup Pemkot Bontang resmi dilantik sebagai pejabat fungsional oleh…

Senin, 19 Februari 2018 20:03

ORI Selektif Sukses di Enam Kelurahan

BONTANG – Penanganan difteri di Kota Taman, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki pasien…

Minggu, 18 Februari 2018 00:35

Fasilitas Rumah Singgah Belum Maksimal

BONTANG – Meski sudah di-launching dan dimanfaatkan untuk menangani klien-klien Penyandang Masalah…

Kamis, 15 Februari 2018 01:11

Sempat Viral, Kualitas Air PDAM Membaik

BONTANG – Kualitas air PDAM Tirta Taman yang sempat dikeluhkan oleh masyarakat melalui sosial…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .