MANAGED BY:
KAMIS
20 DESEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Minggu, 25 Februari 2018 00:14
Proyek Pasar Pagi Bakal Lanjut Tahun Depan
Ilustrasi(net)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Proyek gedung untuk menampung pedagang ayam di Pasar Pagi yang mangkrak pada 2014 lalu akan dilanjutkan tahun depan. Kebijakan tersebut diambil setelah Pejabat Sementara (Pjs) Samarinda Zairin Zain melakukan sidak di lokasi Pasar Pagi, Jumat (23/2) lalu.

“Proyek ini sempat mangkrak selama tiga tahun karena kondisi keuangan daerah dan pusat yang lagi defisit. Kami akan pelajari lagi, bagaimana melanjutkan proyek ini, mungkin dengan cara bertahap, misalnya dibangun satu atau dua lantai dulu,” ujar Zairin.

Proyek tersebut telah memakan anggaran Rp 8 miliar. Secara keseluruhan, jika mengacu pada perencanaan awal yakni gedung tiga lantai, pemerintah harus menganggarkan Rp 200 miliar. Namun, lanjut Zairin, hal itu tidak mungkin terealisasi dalam satu tahun. Karena itu, selain gedung hanya akan dibangun satu atau dua lantai terlebih dahulu, sistem penganggarannya berbentuk multiyears.

“Kalau dipaksakan menunggu anggaran dengan menyesuaikan perencanaan awal, maka proyek ini akan tetap mangkrak, karena anggaran yang dibutuhkan terbilang besar,” kata Zairin.

Ia ingin melanjutkan proyek tersebut tahun ini. Namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sudah ditetapkan DPRD dan pemerintah, maka proyek tersebut diproyeksikan dianggarkan pada 2019. Jika dianggarkan di APBD Perubahan (APBD-P), proyek tersebut tidak bisa dimasukkan, karena kegiatan-kegiatan lain sudah banyak dicanangkan pemerintah untuk didahulukan penganggarannya. Selain itu, khusus di APBD waktu penganggarannya sudah lewat. Terlebih di APBD-P, tak mungkin dianggarkan karena bangunan fisik belum terlalu prioritas untuk dianggarkan.

“Kami coba di 2019 dianggarkan untuk proyek ini. Kalau di APBD-P, sudah enggak bisa lagi. Karena bangunan fisik, maka anggarannya besar,” ujarnya.

Awalnya proyek tersebut dibangun atas bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Tetapi jika tahun depan dilanjutkan, maka akan menggunakan APBD Kaltim. Pasalnya, pemerintah pusat tidak memperbolehkan pembangunan proyek tersebut menggunakan DAK.

“Bisa saja nanti skemanya anggaran Pemprov Kaltim yang disubsidikan pada Pemkot Samarinda. Atau sepenuhnya melalui pemprov, tapi yang penting berjalan, tidak menabrak aturan. Karena DAK dan APBD tidak boleh dicampur untuk membangun proyek ini,” katanya.

Selain itu, Zairin juga merencanakan, apabila proyek tersebut dilanjutkan, maka permukiman warga yang berdekatan dengan sungai akan dibongkar. Karena ia tidak ingin bangunan tersebut ditutup permukiman warga. “Pemukiman warga di pinggir sungai akan kami pindahkan. Kami akan carikan tempat untuk warga. Kalau kami pindahkan sekarang, dalam keadaan belum kami siapkan tempat untuk warga, mereka bisa ribut,” bebernya.

Sementara itu, Ketua RT 12 Pasar Pagi Samarinda, Siti Fatimah menyambut baik kebijakan Zairin yang ingin memindahkan warga. Menurutnya, seluruh warga yang tinggal di bantaran sungai yang berdekatan dengan proyek tersebut mengamini langkah tersebut.

“Tapi harus disediakan tempat tinggal buat warga yang dipindah. Kalau hanya dipindah, tetapi pemkot tidak menyediakan rumah bagi warga, pasti ditolak warga. Jadi sebelum dipindah, harus disediakan dulu lokasinya,” ujarnya.

Skema pembangunan rumah pengganti, kata Fatimah, bisa ditentukan pemerintah. Warga hanya ingin ada rumah pengganti. Jika pemerintah memutuskan rumah susun, dirinya akan tetap menerima, asal layak dijadikan hunian.

“Jika nanti sudah ada lahan dan rumahnya, warga bisa membayar cicilan pada pemerintah. Yang penting pemerintah membangun lebih dulu, setelah itu ditentukan biaya cicilannya,” sarannya.

Fatimah mengaku, lokasi permukiman tersebut berstatus jalur hijau. Jadi lokasinya milik pemerintah. Namun bangunan masih berstatus milik warga. Sejumlah rumah di lokasi tersebut mencapai 40 rumah, sudah dibangun sejak 1990.

“Sudah lama sekali rencana pemindahan itu, bahkan sejak Pak Amins menjabat sebagai wali kota. Saat itu sudah muncul kesepakatan dengan pemerintah bahwa warga akan dipindah, tapi dengan cara harus diganti pemerintah, baik lahan maupun bangunannya,” katanya. (*/um)


BACA JUGA

Rabu, 19 Desember 2018 17:33

Imbau Waspada Gunakan Listrik

MUSIBAH kebakaran yang meminta Sri Rahayu dan keluarganya di Jalan…

Rabu, 19 Desember 2018 17:32

Tanda Terakhir Rahayu dan Keluarga

KASUS kebakaran yang menimpa keluarga Sri Rahayu menyisakan rasa pilu…

Rabu, 19 Desember 2018 17:31

Semalam, Tujuh Nyawa Melayang

SAMARINDA – Musibah kebakaran bisa menimpa siapa saja. Seperti yang…

Rabu, 19 Desember 2018 17:30

Aston Samarinda Gelar Training Evakuasi Kebakaran dalam Hotel

SAMARINDA – Aston Samarinda Hotel & Convention Center mengadakan training…

Selasa, 18 Desember 2018 18:27

Tiga Kabupaten Masih Bermasalah

SAMARINDA – Tiga kabupaten di Kaltim tercatat masih memiliki permasalahan…

Senin, 17 Desember 2018 19:14

Gubernurnya Sudah Ganti, Bagaimana Nasib Maloy...?

   “Evaluasi itu harus terjadi. Kalau tidak berubah, berarti itu…

Senin, 17 Desember 2018 19:12

Pajak Restoran Sumbang Rp 52 M

SAMARINDA – Berbagai cara terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:20

Soal Proyek Ini, Isran Tunggu Keseriusan Rusia

SAMARINDA – Keseriusan dari Pemerintah Rusia kini benar-benar ditunggu Pemerintah…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:19

APBD Samarinda Diproyeksi Rp 2,7 Triliun

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menaruh target besar untuk…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:18

Dishub Ramcek Semua Angkutan Umum

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim secara berkala mulai melakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .