MANAGED BY:
MINGGU
23 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Selasa, 13 Maret 2018 00:13
Gaji Guru Honorer Terganjal Anggaran

DPRD Kaltim Janjikan di APBD Perubahan 2018

MEDIASI: Puluhan guru honorer melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kaltim membahas gaji yang belum pasti.(MUBIN/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Defisit anggaran menjadi alasan di balik kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim memotong gaji ribuan guru honorer tingkat SMA di Kaltim. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Disdik dengan asosiasi guru honorer dan Komisi IV DPRD Kaltim, Senin (12/3) kemarin.

Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Kaltim, Idhamsyah mengungkapkan, di 2018 pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Komisi IV untuk memecahkan masalah gaji guru honorer di Kaltim. Hasilnya, disepakati penambahan gaji guru honorer. Namun karena terjadi defisit anggaran, terpaksa gajinya tetap dipertahankan sesuai kebijakan awal yakni Rp 1,5 juta per bulan.

“Kami hanya mengeksekusi anggaran yang ada. Karena memang duit tidak ada. Apalagi ini tahun politik (pengeluaran jadi banyak, Red.). Kami juga harus membayar utang multiyears,” kata Idhamsyah.

Disinggung soal pembayaran gaji guru honorer di bulan Januari dan Februari, Disdik mengaku akan segera membayarnya. Namun pencairan masih menunggu data jumlah guru honorer di sekolah. Pasalnya setiap tahun data guru honorer sering berubah.

“Padahal kami mendasarkan anggaran untuk gaji guru honorer itu dari data sekolah. Kalau berubah-ubah, bagaimana kami bisa menganggarkan? Kami sudah siapkan anggarannya, tidak eksekusi saja,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menuturkan, penurunan gaji guru honorer mestinya tidak terjadi jika kabupaten/kota tetap menganggarkannya di APBD. Karena pengalihan gaji guru honorer melalui perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak berarti menghentikan kewajiban pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) membayar insentif guru honorer.

“Sebelum kewenangan (penggajian guru honorer) itu ditarik ke provinsi, gajinya mencapai Rp 3,5 juta perbulan. Tapi setelah kewenangan itu ditarik, pemkab dan pemkot ramai-ramai menyetop anggaran untuk gaji guru honorer,” ujarnya.

Penghentian anggaran untuk guru honorer di APBD kabupaten/kota, lanjut Rusman, tentu saja membawa dampak yang sangat buruk bagi guru. Padahal jika tetap ada sharing anggaran antara pemprov, pemkab, dan pemkot, gaji guru honorer bisa tetap disesuaikan dengan Upah Minumum Provinsi (UMP) Kaltim.

“Kewenangan boleh diambil alih provinsi, tetapi secara fisik guru itu mengajar di kabupaten/kota. Maka jangan sampai mereka (bupati dan wali kota, Red.) melepas tangan. Guru ada di sana, jadi secara fisik mereka membawa manfaat untuk kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia memastikan, melalui Perda dan Peraturan Gubernur (Pergub), Komisi IV DPRD akan membuat skema sharing anggaran untuk guru honorer. Sehingga gajinya tetap sesuai standar UMP Kaltim.

“Tetapi itu bertahap melalui sharing anggaran. Kami akan usahakan di APBD Perubahan 2018, gaji guru honorer Rp 2,5 juta. Di tahun berikutnya, kami perjuangkan lagi. Hingga nanti sesuai standar UMP Kaltim,” tutupnya. (*/um)


BACA JUGA

Sabtu, 22 September 2018 00:10
Polemik Kinibalu

Terkait Polemik Proyek Masjid di Kinibalu, Jaang Akan Konsultasi ke Mendagri?

SAMARINDA – Polemik mengenai pembangunan masjid di lapangan Kinibalu makin berkepanjangan. Bahkan,…

Jumat, 21 September 2018 00:23
Polemik KINIBALU

Kejati Bantah Keluarkan Rekomendasi Terkait Pengawasan Pembangunan Proyek Masjid di Kinibalu

SAMARINDA – Pemasangan plang yang menyebut bahwa proyek pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu…

Jumat, 21 September 2018 00:22

Penataan Reklame Kota Tepian Semrawut

SAMARINDA – Sampai saat ini penataan reklame di Kota Samarinda masih terbilang semrawut. Hal ini…

Jumat, 21 September 2018 00:21

Dipaksa Berhenti dari Perusahaan, Buruh Ambil Langkah Hukum di MA

SAMARINDA – Empat tahun terakhir ratusan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa ketetapan…

Jumat, 21 September 2018 00:21

Kampung Long Isun Diusulkan sebagai Masyarakat Hukum Adat

SAMARINDA – Perjuangan dalam kurun waktu satu dekade terakhir untuk mendapatkan pengakuan dan…

Kamis, 20 September 2018 00:41
Persekusi

Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Bilang Khilafah Layaknya Kotoran

DUGAAN persekusi pegiat hashtag atau tanda pagar ganti presiden yang melibatkan tiga kader Partai Demokrasi…

Kamis, 20 September 2018 00:41
Persekusi

Gara-Gara Ini, Tiga Legislator Samarinda Dituntut Mundur

SAMARINDA – Dugaan persekusi yang dilakukan oknum anggota DPRD Samarinda pada Sabtu (16/9) lalu…

Kamis, 20 September 2018 00:40

Terkait Pembayaran Gaji, Guru Honorer Merasa Kecewa

“Sebelumnya sudah ada MoU dengan Disdikbud Kaltim. Bilangnya insentif Rp 700 ribu per bulan itu…

Kamis, 20 September 2018 00:39
Info CPNS

Pembukaan CPNS Samarinda Diundur

“Sesuai arahan BKN, setiap kabupaten/kota diwajibkan mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat…

Kamis, 20 September 2018 00:38

Raperda Ketenagakerjaan Bakal Digodok

SAMARINDA – Tahun 2019, DPRD Kaltim berencana akan memasukkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .