MANAGED BY:
KAMIS
20 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 15 Maret 2018 00:21
Lawan UU MD3 dengan Judicial Review

Herdiansyah: Presiden Tak Gunakan Opsi Perppu

FOTO WAJAH: Herdiansyah Hamzah(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Upaya pembatalan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dapat dilakukan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konsitusi (MK). Pasalnya, sejak disahkan di Senayan sebulan yang lalu (13/2), aturan tersebut dapat diundangkan dan diterapkan tanpa persetujuan presiden.

Selain judicial review di MK, presiden dapat membatalkan revisi UU MD3 yang dinilai mengancam demokrasi Indonesia. Namun hingga kemarin, Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkannya.

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menyebut, penerbitan Perppu pernah dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka membatalkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Tapi itu sangat tergantung dari niat presiden. Saya sih pesimistis. Terlebih setelah mendengar pernyataan orang-orang di istana. Presiden dan orang-orang di istana cenderung lepas tangan dengan ikut mendukung penolakan publik ke upaya judicial review di MK,” kata akademisi yang biasa disapa Castro itu, Rabu (14/3) kemarin.

Karena itu, lanjut Castro, masyarakat atau lembaga tertentu bisa mengambil opsi gugatan ke MK. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji UU MD3, apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Ia menilai, penerapan hasil revisi UU MD3 tersebut dapat menghambat kebebasan berpendapat, membatasi penyampaian kritik, dan membuka peluang otoritarianisme dari wakil rakyat. Menurut dia, ada tiga pasal dalam UU MD3 yang banyak disorot publik. Jika tidak segera dibatalkan, ketiga pasal tersebut akan menghambat proses demokratisasi di Indonesia.

“Hak imunitas DPR yang diatur dalam pasal 122 huruk K, jelas sangat bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional). Kritik publik kok dijawab dengan pelaporan. Pemerintah saja bisa dikritik, masa DPR tidak,” kata dia.

Pasal 122 huruk K tersebut berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok lain, atau badan hukum yang merendahkan DPR dan anggota DPR.

Ia mengungkapkan, pasal 73 dalam revisi UU MD3 menunjukkan superioritas anggota dewan. Di dalamnya ditambahkan frasa yang mewajibkan anggota kepolisian menjemput paksa seseorang atau badan hukum yang mangkir dari pemanggilan DPR. “Ini kan bentuk otoritarianisme baru. DPR itu bukan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan pro justitia,” tegasnya.

Sementara itu, di pasal 245 disebutkan anggota DPR tidak dapat dipanggil aparat penegak hukum sebelum mendapat izin presiden berdasarkan pertimbangan MKD. “Ini gila menurut saya. Ini jelas bertentangan dengan putusan MK yang menjelaskan tidak perlu persetujuan MKD (jika ingin memanggil anggota DPR, Red.). Padahal untuk tindak pidana khusus tidak perlu persetujuan presiden,” sebutnya. (*/um)


BACA JUGA

Rabu, 19 September 2018 00:34

SBBI Persoalkan PHK Tanpa Penetapan PHI

SAMARINDA – Serikat Buruh Borneo Indonesia (SBBI) Kaltim menemukan ratusan kasus pemutusan hubungan…

Rabu, 19 September 2018 00:33

Daerah Perkotaan Rawan Konflik

SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim membeberkan adanya potensi konflik antar kelompok…

Rabu, 19 September 2018 00:32

Pemerintah Bakal Duduk Satu Meja dengan Perwakilan Pedagang

  SAMARINDA – Meski telah dijalankan sejak pertengahan tahun 2018, nyatanya banyak pedagang…

Rabu, 19 September 2018 00:31

Kecamatan Minta Alat Pencetak KTP-el Dikembalikan

SAMARINDA – Kecamatan Sungai Pinang berencana akan meminta kembali alat perekaman dan pencetakan…

Rabu, 19 September 2018 00:31

Nasib Siswa SMA 16 Terkatung-katung

SAMARINDA – Mendapat penolakan dari wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 maupun SDN 007,…

Selasa, 18 September 2018 00:16

Polda Sebut Kaltim Rawan Konflik

TAHAPAN pemilihan umum (pemilu) 2019 telah dimulai setelah proses pendaftaran calon legislatif (caleg)…

Selasa, 18 September 2018 00:15

Waspadai Radikalisme di Pemilu

SAMARINDA – Merebaknya isu kelompok radikal yang akan menggunakan momentum Pemilu 2019 untuk menancapkan…

Selasa, 18 September 2018 00:14

INGAT..!! Besok Pendaftaran CPNS Dibuka

SAMARINDA – Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS)  diSamarinda dipastikan…

Selasa, 18 September 2018 00:13

Pemerintah Wajib Jaga Stabilitas Harga

SAMARINDA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih terus berlanjut.…

Selasa, 18 September 2018 00:12

Hanya Dialokasikan Empat Bulan, Gaji Guru Honorer Tak Dibayar Penuh

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kaltim memastikan akan membayar gaji guru…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .