MANAGED BY:
KAMIS
20 DESEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 15 Maret 2018 00:21
Lawan UU MD3 dengan Judicial Review

Herdiansyah: Presiden Tak Gunakan Opsi Perppu

FOTO WAJAH: Herdiansyah Hamzah(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Upaya pembatalan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dapat dilakukan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konsitusi (MK). Pasalnya, sejak disahkan di Senayan sebulan yang lalu (13/2), aturan tersebut dapat diundangkan dan diterapkan tanpa persetujuan presiden.

Selain judicial review di MK, presiden dapat membatalkan revisi UU MD3 yang dinilai mengancam demokrasi Indonesia. Namun hingga kemarin, Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkannya.

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menyebut, penerbitan Perppu pernah dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka membatalkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Tapi itu sangat tergantung dari niat presiden. Saya sih pesimistis. Terlebih setelah mendengar pernyataan orang-orang di istana. Presiden dan orang-orang di istana cenderung lepas tangan dengan ikut mendukung penolakan publik ke upaya judicial review di MK,” kata akademisi yang biasa disapa Castro itu, Rabu (14/3) kemarin.

Karena itu, lanjut Castro, masyarakat atau lembaga tertentu bisa mengambil opsi gugatan ke MK. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji UU MD3, apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Ia menilai, penerapan hasil revisi UU MD3 tersebut dapat menghambat kebebasan berpendapat, membatasi penyampaian kritik, dan membuka peluang otoritarianisme dari wakil rakyat. Menurut dia, ada tiga pasal dalam UU MD3 yang banyak disorot publik. Jika tidak segera dibatalkan, ketiga pasal tersebut akan menghambat proses demokratisasi di Indonesia.

“Hak imunitas DPR yang diatur dalam pasal 122 huruk K, jelas sangat bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional). Kritik publik kok dijawab dengan pelaporan. Pemerintah saja bisa dikritik, masa DPR tidak,” kata dia.

Pasal 122 huruk K tersebut berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok lain, atau badan hukum yang merendahkan DPR dan anggota DPR.

Ia mengungkapkan, pasal 73 dalam revisi UU MD3 menunjukkan superioritas anggota dewan. Di dalamnya ditambahkan frasa yang mewajibkan anggota kepolisian menjemput paksa seseorang atau badan hukum yang mangkir dari pemanggilan DPR. “Ini kan bentuk otoritarianisme baru. DPR itu bukan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan pro justitia,” tegasnya.

Sementara itu, di pasal 245 disebutkan anggota DPR tidak dapat dipanggil aparat penegak hukum sebelum mendapat izin presiden berdasarkan pertimbangan MKD. “Ini gila menurut saya. Ini jelas bertentangan dengan putusan MK yang menjelaskan tidak perlu persetujuan MKD (jika ingin memanggil anggota DPR, Red.). Padahal untuk tindak pidana khusus tidak perlu persetujuan presiden,” sebutnya. (*/um)


BACA JUGA

Rabu, 19 Desember 2018 17:33

Imbau Waspada Gunakan Listrik

MUSIBAH kebakaran yang meminta Sri Rahayu dan keluarganya di Jalan…

Rabu, 19 Desember 2018 17:32

Tanda Terakhir Rahayu dan Keluarga

KASUS kebakaran yang menimpa keluarga Sri Rahayu menyisakan rasa pilu…

Rabu, 19 Desember 2018 17:31

Semalam, Tujuh Nyawa Melayang

SAMARINDA – Musibah kebakaran bisa menimpa siapa saja. Seperti yang…

Rabu, 19 Desember 2018 17:30

Aston Samarinda Gelar Training Evakuasi Kebakaran dalam Hotel

SAMARINDA – Aston Samarinda Hotel & Convention Center mengadakan training…

Selasa, 18 Desember 2018 18:27

Tiga Kabupaten Masih Bermasalah

SAMARINDA – Tiga kabupaten di Kaltim tercatat masih memiliki permasalahan…

Senin, 17 Desember 2018 19:14

Gubernurnya Sudah Ganti, Bagaimana Nasib Maloy...?

   “Evaluasi itu harus terjadi. Kalau tidak berubah, berarti itu…

Senin, 17 Desember 2018 19:12

Pajak Restoran Sumbang Rp 52 M

SAMARINDA – Berbagai cara terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:20

Soal Proyek Ini, Isran Tunggu Keseriusan Rusia

SAMARINDA – Keseriusan dari Pemerintah Rusia kini benar-benar ditunggu Pemerintah…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:19

APBD Samarinda Diproyeksi Rp 2,7 Triliun

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menaruh target besar untuk…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:18

Dishub Ramcek Semua Angkutan Umum

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim secara berkala mulai melakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .