MANAGED BY:
MINGGU
23 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 15 Maret 2018 00:21
Paslon Dilarang Seret ASN Jadi Timses

Kepala Daerah Nonaktif Diingatkan Supaya Netral

FOTO WAJAH: Saipul & Awang Faroek Ishak (DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Penerapan izin cuti kampanye bagi kepala daerah yang ikut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 dinilai belum menjamin mereka bisa sepenuhnya netral. Khususnya untuk tidak menyeret Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari tim sukses (timses) ‘bayangan’ dalam memenangkan pilgub.

Dalam penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 70, secara tegas tidak mewajibkan kepala daerah mundur dari jabatannya. Melainkan hanya cuti di luar tanggungan negara. Dengan demikian pasca pilgub usai, kepala daerah yang jadi cagub atau cawagub bisa kembali menduduki jabatannya.

Terkait hal itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyatakan aturan tersebut memberi kelonggaran bagi kepala daerah yang maju calon gubernur (cagub) atau calon wakil gubernur (cawagub). “Karena mana ada pejabat negara yang cuti kalau dia tidak membawa aparatnya untuk jadi tim sukses,” kata Awang Faroek, Selasa (13/3) lalu.

Menyikapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim, Saipul mengatakan, pihaknya sudah berulang kali memberi peringatan. Yaitu kepada setiap pasangan calon (paslon), Komisi ASN (KASN), dan pemerintah daerah di semua jenjang. Agar memastikan ASN tidak terlibat dalam kampanye dan tim sukses.

“Tetapi memang kalau kami awasi one by one tidak akan bisa. Kalau perwakilan seperti Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Daerah, kami sudah undang untuk sosialisasi. Baik level provinsi maupun kabupaten/kota, sudah kami ingatkan,” terang Saipul.

Kata dia, sudah menjadi kewajiban kepala daerah agar membentengi dan mengingatkan ASN supaya menjaga netralitas. Sebab, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah berulang kali mengintruksikan agar ASN netral dalam pemilu.

“Jika tetap melanggar, maka ASN akan dipidana dengan penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan. Tidak hanya itu, ASN yang terbukti tidak netral akan didenda paling banyak Rp 6 juta,” tegasnya.

Lebih lanjut Saipul mengurai, jika peraturan dan intruksi tersebut tidak dijalankan, Bawaslu tidak segan menindak sesuai aturan. Buktinya, sudah beberapa orang ASN yang diduga terlibat dalam kampanye direkomendasikan ke KASN untuk diberikan sanksi.

“Bahkan sudah ada ASN di Kaltim yang diberikan sanksi,” katanya. Dengan adanya temuan tersebut, Bawaslu bakal memperketat pengawasan dengan mengefektikan kerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kabupaten/kota.

Sementara itu bagi kepala daerah nonaktif yang jadi cagub atau cawagub, Saipul mengingatkan agar taat terhadap aturan pemilu. Pasalnya, paslon yang melibatkan ASN akan dijerat dengan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 189 UU Nomor 1/2015.

“Paslon yang sengaja melibatkan ASN akan dipidana paling ringan satu bulan penjara. Paling berat enam bulan. Dendanya Rp 600 ribu sampai Rp 6 juta,” pungkas Saipul. (*/um)


BACA JUGA

Sabtu, 22 September 2018 00:10
Polemik Kinibalu

Terkait Polemik Proyek Masjid di Kinibalu, Jaang Akan Konsultasi ke Mendagri?

SAMARINDA – Polemik mengenai pembangunan masjid di lapangan Kinibalu makin berkepanjangan. Bahkan,…

Jumat, 21 September 2018 00:23
Polemik KINIBALU

Kejati Bantah Keluarkan Rekomendasi Terkait Pengawasan Pembangunan Proyek Masjid di Kinibalu

SAMARINDA – Pemasangan plang yang menyebut bahwa proyek pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu…

Jumat, 21 September 2018 00:22

Penataan Reklame Kota Tepian Semrawut

SAMARINDA – Sampai saat ini penataan reklame di Kota Samarinda masih terbilang semrawut. Hal ini…

Jumat, 21 September 2018 00:21

Dipaksa Berhenti dari Perusahaan, Buruh Ambil Langkah Hukum di MA

SAMARINDA – Empat tahun terakhir ratusan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa ketetapan…

Jumat, 21 September 2018 00:21

Kampung Long Isun Diusulkan sebagai Masyarakat Hukum Adat

SAMARINDA – Perjuangan dalam kurun waktu satu dekade terakhir untuk mendapatkan pengakuan dan…

Kamis, 20 September 2018 00:41
Persekusi

Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Bilang Khilafah Layaknya Kotoran

DUGAAN persekusi pegiat hashtag atau tanda pagar ganti presiden yang melibatkan tiga kader Partai Demokrasi…

Kamis, 20 September 2018 00:41
Persekusi

Gara-Gara Ini, Tiga Legislator Samarinda Dituntut Mundur

SAMARINDA – Dugaan persekusi yang dilakukan oknum anggota DPRD Samarinda pada Sabtu (16/9) lalu…

Kamis, 20 September 2018 00:40

Terkait Pembayaran Gaji, Guru Honorer Merasa Kecewa

“Sebelumnya sudah ada MoU dengan Disdikbud Kaltim. Bilangnya insentif Rp 700 ribu per bulan itu…

Kamis, 20 September 2018 00:39
Info CPNS

Pembukaan CPNS Samarinda Diundur

“Sesuai arahan BKN, setiap kabupaten/kota diwajibkan mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat…

Kamis, 20 September 2018 00:38

Raperda Ketenagakerjaan Bakal Digodok

SAMARINDA – Tahun 2019, DPRD Kaltim berencana akan memasukkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .