MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Jumat, 16 Maret 2018 00:15
BPK Sulit Deteksi Kasus Penyuapan

Sebut Kepala Daerah Rawan Salah Gunakan Kewenangan

Harry Azhar Azis(IST)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Suap yang melibatkan pihak ketiga kerap kali sulit dijangkau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya suap dari pihak ketiga tidak merugikan keuangan negara. Sementara BPK hanya memeriksa penggunaan anggaran negara.

Model suap seperti ini diduga dilakukan Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari. Padahal dari segi pengelolaan keuangan daerah, beberapa tahun sebelumnya secara beruntun Rita pernah meraih pengelolaan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz menuturkan, penyuapan yang dilakukan pengusaha berasal dari uang pribadi. Sehingga tidak terjangkau BPK. Pasalnya badan tersebut berkonsentrasi memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi kebanyakan kepala daerah yang pernah ditangkap KPK itu tidak ada hubungannya dengan anggaran yang kami periksa. Bukan dari uang negara. Mereka mendapat suap dari pengusaha, karena pengusaha pengin dapat izin usaha atau kemudahan lain,” kata Harry, Kamis (15/3) kemarin.

Ia mengaku, uang yang diberikan oknum pengusaha tersebut tidak dapat diperiksa BPK. Karena lembaga tersebut hanya memeriksa belanja infrastruktur, belanja modal, dan belanja barang. Sebelumnya, BPK juga memeriksa penggunaan hibah, dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan aset daerah.

“Dari kewenangan tersebut tidak terdapat item pemeriksaan anggaran dari pihak ketiga. Kalau ada pejabat negara yang disuap pihak ketiga, itu biasanya bukan temuan BPK, tapi dilakukan KPK,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPK Kaltim periode 2016-2018, Dori Santoso menegaskan, suap bisa dilawan dengan cara membangun komitmen pengelolaan keuangan di internal. Karena timbulnya suap pihak ketiga disebabkan kurangnya komitmen kepala daerah mengelola keuangan dengan terbuka.

“Untuk membangun keterbukaan pengelolaan keuangan, harus terlebih dulu ada komitmen kepala daerah dan semua jajarannya. Karena komitmen itu yang membuat suap bisa diminimalisir,” ucapnya.

Adanya korupsi atau kebocoran anggaran di daerah, lanjut dia, karena kurangnya komitmen kepala daerah. “Kalau komitmennya bagus, kemudian diikuti jajaran di bawahnya, korupsi itu bisa ditanggulangi,” katanya.

Kontrol tidak hanya dilakukan kepala daerah, tapi juga harus diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian seluruh pejabat vertikal di bawahnya juga ikut mengontrol penggunaan uang negara.

“Lembaga hukum, lembaga vertikal, dan kepala daerah harus bersinergi agar sama-sama mengawasi penggunaan uang negara. Lakukan pengawasan dan setiap waktu monitor penggunaan uang negara,” pungkasnya. (*/um)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 18:20

Soal Proyek Ini, Isran Tunggu Keseriusan Rusia

SAMARINDA – Keseriusan dari Pemerintah Rusia kini benar-benar ditunggu Pemerintah…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:19

APBD Samarinda Diproyeksi Rp 2,7 Triliun

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menaruh target besar untuk…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:18

Dishub Ramcek Semua Angkutan Umum

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim secara berkala mulai melakukan…

Jumat, 14 Desember 2018 19:14

BI Waspadai Dampak Terhadap Inflasi

KENAIKAN harga tarif tiket pesawat memasuki libur natal dan tahun…

Jumat, 14 Desember 2018 19:13

Kenaikkan Tarif Tiket Pesawat Dianggap Wajar

  SAMARINDA – Libur natal dan tahun tahun baru benar-benar…

Jumat, 14 Desember 2018 19:09

2019, Tak Ada Proyek Baru

“Kalau proyek yang baru dan besar belum ada. Kita masih…

Kamis, 13 Desember 2018 18:40

BNN Bekuk Bandar Narkoba Sangatta

  SAMARINDA – Peredaran narkoba di wilayah Kaltim kian menghawatirkan.…

Kamis, 13 Desember 2018 18:38
Terkait Hasil Klarifikasi dan Pemeriksaan Seleksi KPU Kaltim

Timsel dan KPU RI “Adu” Hemat Bicara

SAMARINDA – Benang kusut seleksi penerimaan calon anggota komisoner KPU…

Rabu, 12 Desember 2018 19:34

Urai Banjir, Pemkot Bakal Duet dengan Pemprov

SAMARINDA – Penyelesaian masalah banjir di tahun 2019 akan mendapatkan…

Rabu, 12 Desember 2018 19:33

Wagub Ingin Ada Laporan Berkala

SAMARINDA – Sebanyak 38 Inspektur Tambang dikumpulkan di kantor Pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .