MANAGED BY:
SENIN
23 APRIL
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Jumat, 16 Maret 2018 00:15
BPK Sulit Deteksi Kasus Penyuapan

Sebut Kepala Daerah Rawan Salah Gunakan Kewenangan

Harry Azhar Azis(IST)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Suap yang melibatkan pihak ketiga kerap kali sulit dijangkau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya suap dari pihak ketiga tidak merugikan keuangan negara. Sementara BPK hanya memeriksa penggunaan anggaran negara.

Model suap seperti ini diduga dilakukan Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari. Padahal dari segi pengelolaan keuangan daerah, beberapa tahun sebelumnya secara beruntun Rita pernah meraih pengelolaan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz menuturkan, penyuapan yang dilakukan pengusaha berasal dari uang pribadi. Sehingga tidak terjangkau BPK. Pasalnya badan tersebut berkonsentrasi memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi kebanyakan kepala daerah yang pernah ditangkap KPK itu tidak ada hubungannya dengan anggaran yang kami periksa. Bukan dari uang negara. Mereka mendapat suap dari pengusaha, karena pengusaha pengin dapat izin usaha atau kemudahan lain,” kata Harry, Kamis (15/3) kemarin.

Ia mengaku, uang yang diberikan oknum pengusaha tersebut tidak dapat diperiksa BPK. Karena lembaga tersebut hanya memeriksa belanja infrastruktur, belanja modal, dan belanja barang. Sebelumnya, BPK juga memeriksa penggunaan hibah, dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan aset daerah.

“Dari kewenangan tersebut tidak terdapat item pemeriksaan anggaran dari pihak ketiga. Kalau ada pejabat negara yang disuap pihak ketiga, itu biasanya bukan temuan BPK, tapi dilakukan KPK,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPK Kaltim periode 2016-2018, Dori Santoso menegaskan, suap bisa dilawan dengan cara membangun komitmen pengelolaan keuangan di internal. Karena timbulnya suap pihak ketiga disebabkan kurangnya komitmen kepala daerah mengelola keuangan dengan terbuka.

“Untuk membangun keterbukaan pengelolaan keuangan, harus terlebih dulu ada komitmen kepala daerah dan semua jajarannya. Karena komitmen itu yang membuat suap bisa diminimalisir,” ucapnya.

Adanya korupsi atau kebocoran anggaran di daerah, lanjut dia, karena kurangnya komitmen kepala daerah. “Kalau komitmennya bagus, kemudian diikuti jajaran di bawahnya, korupsi itu bisa ditanggulangi,” katanya.

Kontrol tidak hanya dilakukan kepala daerah, tapi juga harus diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian seluruh pejabat vertikal di bawahnya juga ikut mengontrol penggunaan uang negara.

“Lembaga hukum, lembaga vertikal, dan kepala daerah harus bersinergi agar sama-sama mengawasi penggunaan uang negara. Lakukan pengawasan dan setiap waktu monitor penggunaan uang negara,” pungkasnya. (*/um)


BACA JUGA

Sabtu, 21 April 2018 00:01

Dewan Soroti Tingginya Pengguna Narkoba di Kaltim

SAMARINDA – Berdasarkan prevalensi penggunaan narkotika, Kaltim tercatat sebagai provinsi dengan…

Jumat, 20 April 2018 00:12

JADI Diduga Bagi-Bagi Sembako, Ferdian Membantah

SAMARINDA – Kasus dugaan pelanggaran pemilu kembali menyeret pasangan calon (paslon) Gubernur…

Jumat, 20 April 2018 00:11

Ferdian “Pasang Dua Kaki”, Pengamat: Pencalonan ke DPD RI Perlu Dievaluasi

SAMARINDA – Sikap Awang Ferdian Hidayat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah…

Jumat, 20 April 2018 00:11

Delapan Pengedar Narkoba Dibekuk

SAMARINDA – Upaya pemberantasan narkotika di Kaltim seolah tidak pernah berhenti. Belum lama ini,…

Jumat, 20 April 2018 00:11

Peredaran Narkoba di Samarinda Semakin Mengkhawatirkan

Peredaran narkoba di Samarinda terbilang masif. Bagaimana tidak, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional…

Kamis, 19 April 2018 00:03

Awang Ferdian Bidik Kursi DPD RI!!

SAMARINDA – Menyandang status Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kaltim tak menghalangi langkah Awang…

Kamis, 19 April 2018 00:03

PAW Andi Harun Sudah Pasti

SAMARINDA – Nama Abdurrahman Alhasani mencuat sebagai pengganti Andi Harun di DPRD Kaltim. Pasalnya,…

Kamis, 19 April 2018 00:03

Hindari Sergapan Aparat, Pengedar Manfaatkan Sistem Jejak

SAMARINDA – Pengungkapan kasus peredaran narkoba di beberapa lokasi berbeda oleh Badan Narkotika…

Kamis, 19 April 2018 00:03

Sokhip Tempuh Jalur Hukum

SAMARINDA – Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota DPRD Kaltim, Sokhip kembali memanas.…

Kamis, 19 April 2018 00:03

Pemerintah Segera Salurkan Bantuan

SAMARINDA - Pemkot Samarinda akan segera menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran di Jalan Merdeka,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .