MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Jumat, 16 Maret 2018 00:15
BPK Sulit Deteksi Kasus Penyuapan

Sebut Kepala Daerah Rawan Salah Gunakan Kewenangan

Harry Azhar Azis(IST)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Suap yang melibatkan pihak ketiga kerap kali sulit dijangkau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya suap dari pihak ketiga tidak merugikan keuangan negara. Sementara BPK hanya memeriksa penggunaan anggaran negara.

Model suap seperti ini diduga dilakukan Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari. Padahal dari segi pengelolaan keuangan daerah, beberapa tahun sebelumnya secara beruntun Rita pernah meraih pengelolaan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz menuturkan, penyuapan yang dilakukan pengusaha berasal dari uang pribadi. Sehingga tidak terjangkau BPK. Pasalnya badan tersebut berkonsentrasi memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi kebanyakan kepala daerah yang pernah ditangkap KPK itu tidak ada hubungannya dengan anggaran yang kami periksa. Bukan dari uang negara. Mereka mendapat suap dari pengusaha, karena pengusaha pengin dapat izin usaha atau kemudahan lain,” kata Harry, Kamis (15/3) kemarin.

Ia mengaku, uang yang diberikan oknum pengusaha tersebut tidak dapat diperiksa BPK. Karena lembaga tersebut hanya memeriksa belanja infrastruktur, belanja modal, dan belanja barang. Sebelumnya, BPK juga memeriksa penggunaan hibah, dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan aset daerah.

“Dari kewenangan tersebut tidak terdapat item pemeriksaan anggaran dari pihak ketiga. Kalau ada pejabat negara yang disuap pihak ketiga, itu biasanya bukan temuan BPK, tapi dilakukan KPK,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPK Kaltim periode 2016-2018, Dori Santoso menegaskan, suap bisa dilawan dengan cara membangun komitmen pengelolaan keuangan di internal. Karena timbulnya suap pihak ketiga disebabkan kurangnya komitmen kepala daerah mengelola keuangan dengan terbuka.

“Untuk membangun keterbukaan pengelolaan keuangan, harus terlebih dulu ada komitmen kepala daerah dan semua jajarannya. Karena komitmen itu yang membuat suap bisa diminimalisir,” ucapnya.

Adanya korupsi atau kebocoran anggaran di daerah, lanjut dia, karena kurangnya komitmen kepala daerah. “Kalau komitmennya bagus, kemudian diikuti jajaran di bawahnya, korupsi itu bisa ditanggulangi,” katanya.

Kontrol tidak hanya dilakukan kepala daerah, tapi juga harus diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian seluruh pejabat vertikal di bawahnya juga ikut mengontrol penggunaan uang negara.

“Lembaga hukum, lembaga vertikal, dan kepala daerah harus bersinergi agar sama-sama mengawasi penggunaan uang negara. Lakukan pengawasan dan setiap waktu monitor penggunaan uang negara,” pungkasnya. (*/um)


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 00:17

Bansos “Hanya” Rp 22,45 Miliar

SAMARINDA – Tarik ulur sisi belanja hibah bantuan sosial (bansos) di Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Selasa, 25 September 2018 00:15

Jatam Minta Pemprov Segera Cabut IUP PT KW

SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim…

Selasa, 25 September 2018 00:14

Terkait Pencemaran Sungai Santan, Pemerintah Dinilai Tak Serius

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, pada Jumat (21/9) lalu, di sidang…

Selasa, 25 September 2018 00:13

Kaltim Krisis Lahan Pertanian

SAMARINDA – Alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan dan pertambangan di Kaltim sudah menjadi…

Selasa, 25 September 2018 00:13

Gara-Gara Masalah Ini Saja, Wakil Rakyat Saling Lempar Ancaman

SAMARINDA – Penggabungan sementara SDN 006 dan 007 Samarinda dan penempatan SMAN 17 di gedung…

Selasa, 25 September 2018 00:12

Kursi Wawali Belum Bertuan

  SAMARINDA – Tarik ulur mengenai pengisian kursi wakil wali kota (Wawali) Samarinda tak…

Selasa, 25 September 2018 00:11
Pemilu 2019

Setelah Ditetapkan Masuk DCT Pileg 2019, Alphad dkk Didesak Mundur

  SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda Alphad Syarif dan beberapa anggota dewan lainnya…

Selasa, 25 September 2018 00:10
Info CPNS

SIAPKAN BERKASMU!!! Besok, Pembukaan CPNS Dimulai

SAMARINDA – Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot)…

Senin, 24 September 2018 18:33
Pemilu 2019

Kepala Daerah Jadi Timses Capres, Tjahjo: Itu Pilihan Politik

  SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai keterlibatan kepala daerah sebagai…

Senin, 24 September 2018 18:32

Herwan Terancam “Non-Job”

SAMARINDA – Sejak awal Januari 2018, riak-riak perebutan kekuasaan di internal Dewan Pimpinan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .