MANAGED BY:
SELASA
19 MARET
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Jumat, 16 Maret 2018 00:15
BPK Sulit Deteksi Kasus Penyuapan

Sebut Kepala Daerah Rawan Salah Gunakan Kewenangan

Harry Azhar Azis(IST)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Suap yang melibatkan pihak ketiga kerap kali sulit dijangkau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya suap dari pihak ketiga tidak merugikan keuangan negara. Sementara BPK hanya memeriksa penggunaan anggaran negara.

Model suap seperti ini diduga dilakukan Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari. Padahal dari segi pengelolaan keuangan daerah, beberapa tahun sebelumnya secara beruntun Rita pernah meraih pengelolaan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz menuturkan, penyuapan yang dilakukan pengusaha berasal dari uang pribadi. Sehingga tidak terjangkau BPK. Pasalnya badan tersebut berkonsentrasi memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi kebanyakan kepala daerah yang pernah ditangkap KPK itu tidak ada hubungannya dengan anggaran yang kami periksa. Bukan dari uang negara. Mereka mendapat suap dari pengusaha, karena pengusaha pengin dapat izin usaha atau kemudahan lain,” kata Harry, Kamis (15/3) kemarin.

Ia mengaku, uang yang diberikan oknum pengusaha tersebut tidak dapat diperiksa BPK. Karena lembaga tersebut hanya memeriksa belanja infrastruktur, belanja modal, dan belanja barang. Sebelumnya, BPK juga memeriksa penggunaan hibah, dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan aset daerah.

“Dari kewenangan tersebut tidak terdapat item pemeriksaan anggaran dari pihak ketiga. Kalau ada pejabat negara yang disuap pihak ketiga, itu biasanya bukan temuan BPK, tapi dilakukan KPK,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPK Kaltim periode 2016-2018, Dori Santoso menegaskan, suap bisa dilawan dengan cara membangun komitmen pengelolaan keuangan di internal. Karena timbulnya suap pihak ketiga disebabkan kurangnya komitmen kepala daerah mengelola keuangan dengan terbuka.

“Untuk membangun keterbukaan pengelolaan keuangan, harus terlebih dulu ada komitmen kepala daerah dan semua jajarannya. Karena komitmen itu yang membuat suap bisa diminimalisir,” ucapnya.

Adanya korupsi atau kebocoran anggaran di daerah, lanjut dia, karena kurangnya komitmen kepala daerah. “Kalau komitmennya bagus, kemudian diikuti jajaran di bawahnya, korupsi itu bisa ditanggulangi,” katanya.

Kontrol tidak hanya dilakukan kepala daerah, tapi juga harus diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian seluruh pejabat vertikal di bawahnya juga ikut mengontrol penggunaan uang negara.

“Lembaga hukum, lembaga vertikal, dan kepala daerah harus bersinergi agar sama-sama mengawasi penggunaan uang negara. Lakukan pengawasan dan setiap waktu monitor penggunaan uang negara,” pungkasnya. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 27 Desember 2018 19:19

2019, Kantong Plastik Dilarang

SAMARINDA – Upaya Pemkot Samarinda menata lingkungan dengan melarang penggunaan…

Kamis, 27 Desember 2018 19:17

Dari Anugerah Kencana Nasional untuk Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menerima Anugerah Kencana Nasional 2018…

Minggu, 23 Desember 2018 17:27

Kontrak Penjualan LNG ke Jepang Bakal Habis, Begini Kata Gubernur...

SAMARINDA – Kontrak ekspor gas alam cair atau liquefied natural…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:44

Bisnis Hotel Diprediksi Terus Tumbuh

 “Kenaikan itu sudah cukup bagus. Karena di tahun-tahun sebelumnya, tingkat…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:43

Pekerja Berhak Atas Jaminan Sosial

SAMARINDA – Setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial. Hal ini…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:42

Gubernur dan Dubes Rusia Satu Meja

SAMARINDA - Untuk memastikan kelanjutan kerja sama proyek strategis di…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:41

Gelar Kegiatan Donor Darah, Libatkan Semua Kalangan Masyarakat

Banyak cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Ibu Nasional yang…

Jumat, 21 Desember 2018 18:44

Isran Pastikan Harga Sembako di Batas Wajar

SAMARINDA – Upaya antisipasi kelangkaan barang dan naiknya harga kebutuhan…

Jumat, 21 Desember 2018 18:43

2019, Ekonomi Tumbuh Lambat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum berani mematok angka…

Jumat, 21 Desember 2018 18:42

2018, Asuransi Mobil Tumbuh Positif

SAMARINDA – Pertumbuhan jasa asuransi mobil di Kaltim pada 2018…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*