MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Jumat, 16 Maret 2018 00:15
BPK Sulit Deteksi Kasus Penyuapan

Sebut Kepala Daerah Rawan Salah Gunakan Kewenangan

Harry Azhar Azis(IST)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Suap yang melibatkan pihak ketiga kerap kali sulit dijangkau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya suap dari pihak ketiga tidak merugikan keuangan negara. Sementara BPK hanya memeriksa penggunaan anggaran negara.

Model suap seperti ini diduga dilakukan Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari. Padahal dari segi pengelolaan keuangan daerah, beberapa tahun sebelumnya secara beruntun Rita pernah meraih pengelolaan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz menuturkan, penyuapan yang dilakukan pengusaha berasal dari uang pribadi. Sehingga tidak terjangkau BPK. Pasalnya badan tersebut berkonsentrasi memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi kebanyakan kepala daerah yang pernah ditangkap KPK itu tidak ada hubungannya dengan anggaran yang kami periksa. Bukan dari uang negara. Mereka mendapat suap dari pengusaha, karena pengusaha pengin dapat izin usaha atau kemudahan lain,” kata Harry, Kamis (15/3) kemarin.

Ia mengaku, uang yang diberikan oknum pengusaha tersebut tidak dapat diperiksa BPK. Karena lembaga tersebut hanya memeriksa belanja infrastruktur, belanja modal, dan belanja barang. Sebelumnya, BPK juga memeriksa penggunaan hibah, dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan aset daerah.

“Dari kewenangan tersebut tidak terdapat item pemeriksaan anggaran dari pihak ketiga. Kalau ada pejabat negara yang disuap pihak ketiga, itu biasanya bukan temuan BPK, tapi dilakukan KPK,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPK Kaltim periode 2016-2018, Dori Santoso menegaskan, suap bisa dilawan dengan cara membangun komitmen pengelolaan keuangan di internal. Karena timbulnya suap pihak ketiga disebabkan kurangnya komitmen kepala daerah mengelola keuangan dengan terbuka.

“Untuk membangun keterbukaan pengelolaan keuangan, harus terlebih dulu ada komitmen kepala daerah dan semua jajarannya. Karena komitmen itu yang membuat suap bisa diminimalisir,” ucapnya.

Adanya korupsi atau kebocoran anggaran di daerah, lanjut dia, karena kurangnya komitmen kepala daerah. “Kalau komitmennya bagus, kemudian diikuti jajaran di bawahnya, korupsi itu bisa ditanggulangi,” katanya.

Kontrol tidak hanya dilakukan kepala daerah, tapi juga harus diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian seluruh pejabat vertikal di bawahnya juga ikut mengontrol penggunaan uang negara.

“Lembaga hukum, lembaga vertikal, dan kepala daerah harus bersinergi agar sama-sama mengawasi penggunaan uang negara. Lakukan pengawasan dan setiap waktu monitor penggunaan uang negara,” pungkasnya. (*/um)


BACA JUGA

Rabu, 18 Juli 2018 00:03

Didukung Wali Kota, Yakin Bisa Jadi Wakil Rakyat di Karang Paci

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan peluang bagi seluruh warga negara untuk dapat…

Selasa, 17 Juli 2018 19:31
Pemilu 2019

Hari Terakhir, KPU Buka Sampai Tengah Malam

PENDAFTARAN calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Samarinda telah…

Selasa, 17 Juli 2018 19:30
Pemilu 2019

Enam Partai Resmi Mendaftar

  SAMARINDA – Sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 mulai berbondong-bondong…

Selasa, 17 Juli 2018 19:28

Minimarket Tak Berizin Menjamur

SAMARINDA – Kota Samarinda dalam beberapa tahun dipenuhi dengan minimarket atau swalayan. Usaha…

Selasa, 17 Juli 2018 19:27

Dirikan Sudut Baca, DPKD Kaltim Berdayakan Corner BUMN

BANGSA kita perlu ditopang dengan  masyarakat yang memiliki tingkat literasi informasi yang sangat…

Selasa, 17 Juli 2018 19:26

Penerapan Sistem Zonasi Disorot

SAMARINDA – Banyak permasalahan yang terjadi akibat rusaknya server penerimaan peserta didik baru…

Selasa, 17 Juli 2018 19:24

Akhir Juli, Museum Samarinda Diserahterimakan ke Disbud

SAMARINDA - Setelah sekian lama, perawatan Museum Samarinda akhirnya akan segera diserahkan ke Dinas…

Senin, 16 Juli 2018 21:25

Masyarakat Soroti Kondisi Stadion Palaran

SAMARINDA – Meski kerap mendapat kritikan masyarakat, tampaknya tidak membuat Pemerintah Provinsi…

Senin, 16 Juli 2018 21:19

Kejaksaan Dinilai Lamban

SAMARINDA – Eksekusi terhadap Ketua Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Jafar Abdul Gaffar dan…

Minggu, 15 Juli 2018 00:16

Soal Penyitaan Uang Tak Berkaitan dengan Kasus, Komura Dapat Gugat Pengadilan

SAMARINDA – Uang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) yang disita…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .