MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 22 Maret 2018 00:18
Pengamat Sarankan Proses Hukum Dilanjutkan
Ilustrasi(Net)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Kaltim memutuskan akan menunda proses hukum terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur (Cawagub) Kaltim. Pasalnya kedua institusi tersebut telah mendapat surat instruksi dari Mahkamah Agung (MA).

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi II Intel Kejati Kaltim, Hargo Bawono. Menurutnya, penundaan proses penyelidikan untuk menjaga kondusifitas dan kelancaran proses penyelenggaraan Pilgub Kaltim.

“Bukan dihentikan, tapi ini hanya penundaan sementara. Karena kami diminta MA, apabila ada salah satu kontestan pilkada yang sedang disidik, ditunda dulu penanganannya. Setelah pilkada kami akan tindak lanjuti,” katanya, Selasa (20/3) lalu.

Atas keputusan aparat hukum tersebut, Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menegaskan, tidak ada alasan yang kuat bagi kepolisian dan kejaksaan menunda proses hukum terhadap peserta pilkada.

“Aspek non hukum, utamanya politik pilkada, tidak bisa mencampuri urusan penegakan hukum. Terutama dalam hal tindak pidana korupsi,” kata pria yang akrab disapa Castro itu, Rabu (21/3) kemarin.

Castro menyebut, langkah kedua lembaga hukum tersebut berseberangan dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK tetap melanjutkan proses hukum terhadap peserta pilkada yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Seharusnya dicontoh kepolisian dan kejaksaan,” tegasnya.

Disinggung soal kemungkinan kasus dugaan korupsi yang menyertakan nama Syaharie Jaang, Rusmadi, Isran Noor, dan Rizal Effendi tersebut diambil alih KPK, menurutnya hal itu tidak dapat dilakukan. Lantaran lembaga antirasuah tersebut telah menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) dengan kejaksaan dan kepolisian.

“Di MoU itu disepakati, di antara ketiga lembaga harus saling menghormati kasus yang masing-masing ditangani. Jadi KPK hanya akan melanjutkan proses hukum terhadap kasus yang ditanganinya dari awal,” bebernya.

Dia menambahkan, penundaan proses hukum terhadap sejumlah nama yang diduga terlibat kasus korupsi sama saja memberikan ruang bagi terlapor menghilangkan barang bukti. Di samping itu, penundaan proses hukum dengan alasan pilkada dinilai tidak baik bagi independensi penegakan hukum.

“Ini akan menjadi preseden buruk ke depan. Kalau dugaannya kuat dan disertai bukti yang memadai, seharusnya proses hukum tetap dilanjutkan,” sarannya.

Alasan lain, apabila kejaksaan dan kepolisian melanjutkan penyidikan kasus tersebut, publik tidak akan disuguhkan calon yang sudah terkonfirmasi terlibat tindak pidana korupsi. Dengan melanjutkan penyidikan kasus tersebut, rakyat dapat disodorkan tokoh yang bersih dari kasus korupsi.

“Proses hukum bagi peserta pilkada ini juga menjadi saringan bagi publik untuk mengetahui calon-calon yang akan dipilih rakyat. Pemilih bisa mengetahui mana calon yang bersih dan mana calon yang terindikasi korupsi,” katanya.

Terakhir, upaya penegakan hukum dapat menjamin pilkada yang bersih sejak dari penjaringan. “Kita butuh memastikan pilkada yang bersih sejak dari hulu ke hilir. Termasuk memastikan calon-calon yang bertarung tidak punya masalah hukum,” tutupnya. (*/um)


BACA JUGA

Rabu, 18 Juli 2018 00:06

Kawasan Citra Niaga Mulai Dipermak

SAMARINDA – Upaya pembenahan terhadap pusat perdagangan Citra Niaga terus dilakukan Pemerintah…

Rabu, 18 Juli 2018 00:06

Dewan Kritik Penggunaan Dana CSR

SAMARINDA – Penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) oleh Pemerintah Kota (Pemkot)…

Rabu, 18 Juli 2018 00:05

Soal Ini, Dewan Minta Pemprov Tegas

KEMATIAN seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim…

Rabu, 18 Juli 2018 00:04

Kepolisian Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Tersangka

SAMARINDA – Penyelidikan terhadap meninggalnya Muhammad Riharza (38), salah seorang Pegawai Negeri…

Rabu, 18 Juli 2018 00:03

Pengedar Narkoba Lintas Provinsi Dibekuk

SAMARINDA – Pengedaran narkoba di Kaltim seolah tidak pernah habis. Senin (16) lalu, Badan Narkotika…

Rabu, 18 Juli 2018 00:03

Didukung Wali Kota, Yakin Bisa Jadi Wakil Rakyat di Karang Paci

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan peluang bagi seluruh warga negara untuk dapat…

Selasa, 17 Juli 2018 19:31
Pemilu 2019

Hari Terakhir, KPU Buka Sampai Tengah Malam

PENDAFTARAN calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Samarinda telah…

Selasa, 17 Juli 2018 19:30
Pemilu 2019

Enam Partai Resmi Mendaftar

  SAMARINDA – Sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 mulai berbondong-bondong…

Selasa, 17 Juli 2018 19:28

Minimarket Tak Berizin Menjamur

SAMARINDA – Kota Samarinda dalam beberapa tahun dipenuhi dengan minimarket atau swalayan. Usaha…

Selasa, 17 Juli 2018 19:27

Dirikan Sudut Baca, DPKD Kaltim Berdayakan Corner BUMN

BANGSA kita perlu ditopang dengan  masyarakat yang memiliki tingkat literasi informasi yang sangat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .