MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 22 Maret 2018 00:18
Pengamat Sarankan Proses Hukum Dilanjutkan
Ilustrasi(Net)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Kaltim memutuskan akan menunda proses hukum terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur (Cawagub) Kaltim. Pasalnya kedua institusi tersebut telah mendapat surat instruksi dari Mahkamah Agung (MA).

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi II Intel Kejati Kaltim, Hargo Bawono. Menurutnya, penundaan proses penyelidikan untuk menjaga kondusifitas dan kelancaran proses penyelenggaraan Pilgub Kaltim.

“Bukan dihentikan, tapi ini hanya penundaan sementara. Karena kami diminta MA, apabila ada salah satu kontestan pilkada yang sedang disidik, ditunda dulu penanganannya. Setelah pilkada kami akan tindak lanjuti,” katanya, Selasa (20/3) lalu.

Atas keputusan aparat hukum tersebut, Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menegaskan, tidak ada alasan yang kuat bagi kepolisian dan kejaksaan menunda proses hukum terhadap peserta pilkada.

“Aspek non hukum, utamanya politik pilkada, tidak bisa mencampuri urusan penegakan hukum. Terutama dalam hal tindak pidana korupsi,” kata pria yang akrab disapa Castro itu, Rabu (21/3) kemarin.

Castro menyebut, langkah kedua lembaga hukum tersebut berseberangan dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK tetap melanjutkan proses hukum terhadap peserta pilkada yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Seharusnya dicontoh kepolisian dan kejaksaan,” tegasnya.

Disinggung soal kemungkinan kasus dugaan korupsi yang menyertakan nama Syaharie Jaang, Rusmadi, Isran Noor, dan Rizal Effendi tersebut diambil alih KPK, menurutnya hal itu tidak dapat dilakukan. Lantaran lembaga antirasuah tersebut telah menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) dengan kejaksaan dan kepolisian.

“Di MoU itu disepakati, di antara ketiga lembaga harus saling menghormati kasus yang masing-masing ditangani. Jadi KPK hanya akan melanjutkan proses hukum terhadap kasus yang ditanganinya dari awal,” bebernya.

Dia menambahkan, penundaan proses hukum terhadap sejumlah nama yang diduga terlibat kasus korupsi sama saja memberikan ruang bagi terlapor menghilangkan barang bukti. Di samping itu, penundaan proses hukum dengan alasan pilkada dinilai tidak baik bagi independensi penegakan hukum.

“Ini akan menjadi preseden buruk ke depan. Kalau dugaannya kuat dan disertai bukti yang memadai, seharusnya proses hukum tetap dilanjutkan,” sarannya.

Alasan lain, apabila kejaksaan dan kepolisian melanjutkan penyidikan kasus tersebut, publik tidak akan disuguhkan calon yang sudah terkonfirmasi terlibat tindak pidana korupsi. Dengan melanjutkan penyidikan kasus tersebut, rakyat dapat disodorkan tokoh yang bersih dari kasus korupsi.

“Proses hukum bagi peserta pilkada ini juga menjadi saringan bagi publik untuk mengetahui calon-calon yang akan dipilih rakyat. Pemilih bisa mengetahui mana calon yang bersih dan mana calon yang terindikasi korupsi,” katanya.

Terakhir, upaya penegakan hukum dapat menjamin pilkada yang bersih sejak dari penjaringan. “Kita butuh memastikan pilkada yang bersih sejak dari hulu ke hilir. Termasuk memastikan calon-calon yang bertarung tidak punya masalah hukum,” tutupnya. (*/um)


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 00:17

Bansos “Hanya” Rp 22,45 Miliar

SAMARINDA – Tarik ulur sisi belanja hibah bantuan sosial (bansos) di Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Selasa, 25 September 2018 00:15

Jatam Minta Pemprov Segera Cabut IUP PT KW

SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim…

Selasa, 25 September 2018 00:14

Terkait Pencemaran Sungai Santan, Pemerintah Dinilai Tak Serius

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, pada Jumat (21/9) lalu, di sidang…

Selasa, 25 September 2018 00:13

Kaltim Krisis Lahan Pertanian

SAMARINDA – Alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan dan pertambangan di Kaltim sudah menjadi…

Selasa, 25 September 2018 00:13

Gara-Gara Masalah Ini Saja, Wakil Rakyat Saling Lempar Ancaman

SAMARINDA – Penggabungan sementara SDN 006 dan 007 Samarinda dan penempatan SMAN 17 di gedung…

Selasa, 25 September 2018 00:12

Kursi Wawali Belum Bertuan

  SAMARINDA – Tarik ulur mengenai pengisian kursi wakil wali kota (Wawali) Samarinda tak…

Selasa, 25 September 2018 00:11
Pemilu 2019

Setelah Ditetapkan Masuk DCT Pileg 2019, Alphad dkk Didesak Mundur

  SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda Alphad Syarif dan beberapa anggota dewan lainnya…

Selasa, 25 September 2018 00:10
Info CPNS

SIAPKAN BERKASMU!!! Besok, Pembukaan CPNS Dimulai

SAMARINDA – Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot)…

Senin, 24 September 2018 18:33
Pemilu 2019

Kepala Daerah Jadi Timses Capres, Tjahjo: Itu Pilihan Politik

  SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai keterlibatan kepala daerah sebagai…

Senin, 24 September 2018 18:32

Herwan Terancam “Non-Job”

SAMARINDA – Sejak awal Januari 2018, riak-riak perebutan kekuasaan di internal Dewan Pimpinan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .