MANAGED BY:
SABTU
21 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 12 April 2018 00:04
Ada Suap di Tambang Ilegal

KPK Didorong Lakukan Pengawasan di Daerah

Abraham Samad(ISTIMEWA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak terlepas dari “perselingkuhan” antara pemberi dan penerima izin. Pasalnya, tak sedikit dari pemerintah menggunakan otoritasnya untuk mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

Sementara pengusaha mendapatkan izin dengan menyetor sejumlah uang pada oknum pemerintah. Sehingga keluar izin pertambangan yang tidak mengindahkan kondisi lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar area tambang.

Hal itu diungkapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Abraham Samad, dalam lawatannya di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Rabu (11/4) kemarin. Menurut dia, pemberian izin seperti ini telah terbukti menjerat banyak pihak.

“Ada permainan mata antara birokrat atau kepala daerah dan pengusaha-pengusaha. Sehingga ada kepala daerah yang ditangkap KPK. Ada juga kepala daerah di Kaltim yang ditangkap karena kasus begitu (suap izin pertambangan, Red.),” katanya.

Kala menjabat sebagai ketua KPK, Samad pernah memanggil sejumlah pengusaha tambang di Kaltim. Saat itu dia mempertanyakan kontribusi pengusaha meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Pria kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu dibuat terheran, karena ternyata masih banyak pengusaha tambang yang tidak membayar pajak. Akibatnya negara pernah dirugikan Rp 28,5 triliun. Dana itu tentu saja sangat fantastis sehingga mendorong KPK menggali sebabnya.

Namun pada kesempatan itu, banyak pengusaha menyanggupi akan menunaikan tanggung jawab pada negara melalui pajak. Akan tetapi karena biaya yang dikeluarkan saat pengurusan izin usaha lebih tinggi ketimbang pajak, maka pengusaha dengan berat hati membayar pajak.

“Pengusaha harus mengeluarkan dana besar untuk mengurus izin. Kalau dana itu tidak disetorkan pada pemerintah, maka izin pertambangan tidak akan keluar,” ungkapnya.

Akibat tingginya dana yang dikeluarkan pengusaha dalam mengurus dan memperpanjang izin pertambangan, negara dirugikan dari segi pajak dan pengelolaan lingkungan pasca tambang.

Karena itu, banyak kepala daerah yang terjerat dalam kasus tersebut. Sebabnya mereka memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dari pengurusan izin tambang.

“Pemberian IUP paling banyak praktik-praktik suap. Menurut saya itu yang perlu diperbaiki. Kalau tidak, maka kerusakan lingkungan akan semakin meluas. Karena izin yang dikeluarkan itu dipermudah,” terang Abraham.

Selain itu akibat mudahnya pemberian izin oleh pemerintah, membuat penambang jadi enggan menyetor pajak dan jaminan reklamasi. Ini menyebabkan pengusaha mengabaikan begitu saja lahan yang telah ditambang. Harusnya sebelumnya menambang, pengusaha menyetorkan dana jaminan reklamasi untuk memperbaiki lahan yang telah dieksploitasi.

Atas dasar itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu berpendapat, pemerintah, KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus bekerja sama meningkatkan pengawasan terhadap pemberian izin tambang.

Bila langkah pengawasan mampu ditingkatkan, pemanfaatan pajak untuk pembangunan daerah dapat segera terlaksana. Kata dia, harusnya dengan merebaknya pertambangan di Kaltim, pembangunan daerah telah merata. Jalan tol cepat terselesaikan, infrastruktur pelayanan dasar dapat segera dibangun, dan program kesejahteraan di berbagai aspek dapat dirasakan masyarakat. (*/um)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

DLH Bidik Ribuan Kendaraan R4

SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda berencana mengadakan uji emisi terhadap ratusan…

Kamis, 19 Juli 2018 00:27

Sepekan, Warga Sambutan Sulit Air Bersih

SAMARINDA – Hampir seminggu terakhir, warga Kecamatan Sambutan mengeluhkan tersendatnya aliran…

Kamis, 19 Juli 2018 00:15

LHO!!! Dana Miliaran Tak Masuk Kas Daerah?

SAMARINDA – Absennya Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) dalam memenuhi kewajiban…

Kamis, 19 Juli 2018 00:14

CSR Bergantung Pihak Ketiga

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menilai kewenangan penggunaan dana corporate social…

Kamis, 19 Juli 2018 00:14

Setwan Enggan Beber Absensi Dewan?

 “Absensi di rapat paripurna itu kan penting sebagai dasar kehadiran anggota. Karena enam…

Kamis, 19 Juli 2018 00:05

Damkar Minta Tambahan Personel

SAMARINDA – Selain peralatan yang sudah hampir rusak, tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan…

Rabu, 18 Juli 2018 00:06

Kawasan Citra Niaga Mulai Dipermak

SAMARINDA – Upaya pembenahan terhadap pusat perdagangan Citra Niaga terus dilakukan Pemerintah…

Rabu, 18 Juli 2018 00:06

Dewan Kritik Penggunaan Dana CSR

SAMARINDA – Penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) oleh Pemerintah Kota (Pemkot)…

Rabu, 18 Juli 2018 00:05

Soal Ini, Dewan Minta Pemprov Tegas

KEMATIAN seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim…

Rabu, 18 Juli 2018 00:04

Kepolisian Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Tersangka

SAMARINDA – Penyelidikan terhadap meninggalnya Muhammad Riharza (38), salah seorang Pegawai Negeri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .