MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 12 April 2018 00:04
Ada Suap di Tambang Ilegal

KPK Didorong Lakukan Pengawasan di Daerah

Abraham Samad(ISTIMEWA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak terlepas dari “perselingkuhan” antara pemberi dan penerima izin. Pasalnya, tak sedikit dari pemerintah menggunakan otoritasnya untuk mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

Sementara pengusaha mendapatkan izin dengan menyetor sejumlah uang pada oknum pemerintah. Sehingga keluar izin pertambangan yang tidak mengindahkan kondisi lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar area tambang.

Hal itu diungkapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Abraham Samad, dalam lawatannya di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Rabu (11/4) kemarin. Menurut dia, pemberian izin seperti ini telah terbukti menjerat banyak pihak.

“Ada permainan mata antara birokrat atau kepala daerah dan pengusaha-pengusaha. Sehingga ada kepala daerah yang ditangkap KPK. Ada juga kepala daerah di Kaltim yang ditangkap karena kasus begitu (suap izin pertambangan, Red.),” katanya.

Kala menjabat sebagai ketua KPK, Samad pernah memanggil sejumlah pengusaha tambang di Kaltim. Saat itu dia mempertanyakan kontribusi pengusaha meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Pria kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu dibuat terheran, karena ternyata masih banyak pengusaha tambang yang tidak membayar pajak. Akibatnya negara pernah dirugikan Rp 28,5 triliun. Dana itu tentu saja sangat fantastis sehingga mendorong KPK menggali sebabnya.

Namun pada kesempatan itu, banyak pengusaha menyanggupi akan menunaikan tanggung jawab pada negara melalui pajak. Akan tetapi karena biaya yang dikeluarkan saat pengurusan izin usaha lebih tinggi ketimbang pajak, maka pengusaha dengan berat hati membayar pajak.

“Pengusaha harus mengeluarkan dana besar untuk mengurus izin. Kalau dana itu tidak disetorkan pada pemerintah, maka izin pertambangan tidak akan keluar,” ungkapnya.

Akibat tingginya dana yang dikeluarkan pengusaha dalam mengurus dan memperpanjang izin pertambangan, negara dirugikan dari segi pajak dan pengelolaan lingkungan pasca tambang.

Karena itu, banyak kepala daerah yang terjerat dalam kasus tersebut. Sebabnya mereka memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dari pengurusan izin tambang.

“Pemberian IUP paling banyak praktik-praktik suap. Menurut saya itu yang perlu diperbaiki. Kalau tidak, maka kerusakan lingkungan akan semakin meluas. Karena izin yang dikeluarkan itu dipermudah,” terang Abraham.

Selain itu akibat mudahnya pemberian izin oleh pemerintah, membuat penambang jadi enggan menyetor pajak dan jaminan reklamasi. Ini menyebabkan pengusaha mengabaikan begitu saja lahan yang telah ditambang. Harusnya sebelumnya menambang, pengusaha menyetorkan dana jaminan reklamasi untuk memperbaiki lahan yang telah dieksploitasi.

Atas dasar itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu berpendapat, pemerintah, KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus bekerja sama meningkatkan pengawasan terhadap pemberian izin tambang.

Bila langkah pengawasan mampu ditingkatkan, pemanfaatan pajak untuk pembangunan daerah dapat segera terlaksana. Kata dia, harusnya dengan merebaknya pertambangan di Kaltim, pembangunan daerah telah merata. Jalan tol cepat terselesaikan, infrastruktur pelayanan dasar dapat segera dibangun, dan program kesejahteraan di berbagai aspek dapat dirasakan masyarakat. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 27 Desember 2018 19:19

2019, Kantong Plastik Dilarang

SAMARINDA – Upaya Pemkot Samarinda menata lingkungan dengan melarang penggunaan…

Kamis, 27 Desember 2018 19:17

Dari Anugerah Kencana Nasional untuk Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menerima Anugerah Kencana Nasional 2018…

Minggu, 23 Desember 2018 17:27

Kontrak Penjualan LNG ke Jepang Bakal Habis, Begini Kata Gubernur...

SAMARINDA – Kontrak ekspor gas alam cair atau liquefied natural…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:44

Bisnis Hotel Diprediksi Terus Tumbuh

 “Kenaikan itu sudah cukup bagus. Karena di tahun-tahun sebelumnya, tingkat…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:43

Pekerja Berhak Atas Jaminan Sosial

SAMARINDA – Setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial. Hal ini…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:42

Gubernur dan Dubes Rusia Satu Meja

SAMARINDA - Untuk memastikan kelanjutan kerja sama proyek strategis di…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:41

Gelar Kegiatan Donor Darah, Libatkan Semua Kalangan Masyarakat

Banyak cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Ibu Nasional yang…

Jumat, 21 Desember 2018 18:44

Isran Pastikan Harga Sembako di Batas Wajar

SAMARINDA – Upaya antisipasi kelangkaan barang dan naiknya harga kebutuhan…

Jumat, 21 Desember 2018 18:43

2019, Ekonomi Tumbuh Lambat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum berani mematok angka…

Jumat, 21 Desember 2018 18:42

2018, Asuransi Mobil Tumbuh Positif

SAMARINDA – Pertumbuhan jasa asuransi mobil di Kaltim pada 2018…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*