MANAGED BY:
SENIN
23 APRIL
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 12 April 2018 00:04
Ada Suap di Tambang Ilegal

KPK Didorong Lakukan Pengawasan di Daerah

Abraham Samad(ISTIMEWA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak terlepas dari “perselingkuhan” antara pemberi dan penerima izin. Pasalnya, tak sedikit dari pemerintah menggunakan otoritasnya untuk mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

Sementara pengusaha mendapatkan izin dengan menyetor sejumlah uang pada oknum pemerintah. Sehingga keluar izin pertambangan yang tidak mengindahkan kondisi lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar area tambang.

Hal itu diungkapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Abraham Samad, dalam lawatannya di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Rabu (11/4) kemarin. Menurut dia, pemberian izin seperti ini telah terbukti menjerat banyak pihak.

“Ada permainan mata antara birokrat atau kepala daerah dan pengusaha-pengusaha. Sehingga ada kepala daerah yang ditangkap KPK. Ada juga kepala daerah di Kaltim yang ditangkap karena kasus begitu (suap izin pertambangan, Red.),” katanya.

Kala menjabat sebagai ketua KPK, Samad pernah memanggil sejumlah pengusaha tambang di Kaltim. Saat itu dia mempertanyakan kontribusi pengusaha meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Pria kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu dibuat terheran, karena ternyata masih banyak pengusaha tambang yang tidak membayar pajak. Akibatnya negara pernah dirugikan Rp 28,5 triliun. Dana itu tentu saja sangat fantastis sehingga mendorong KPK menggali sebabnya.

Namun pada kesempatan itu, banyak pengusaha menyanggupi akan menunaikan tanggung jawab pada negara melalui pajak. Akan tetapi karena biaya yang dikeluarkan saat pengurusan izin usaha lebih tinggi ketimbang pajak, maka pengusaha dengan berat hati membayar pajak.

“Pengusaha harus mengeluarkan dana besar untuk mengurus izin. Kalau dana itu tidak disetorkan pada pemerintah, maka izin pertambangan tidak akan keluar,” ungkapnya.

Akibat tingginya dana yang dikeluarkan pengusaha dalam mengurus dan memperpanjang izin pertambangan, negara dirugikan dari segi pajak dan pengelolaan lingkungan pasca tambang.

Karena itu, banyak kepala daerah yang terjerat dalam kasus tersebut. Sebabnya mereka memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dari pengurusan izin tambang.

“Pemberian IUP paling banyak praktik-praktik suap. Menurut saya itu yang perlu diperbaiki. Kalau tidak, maka kerusakan lingkungan akan semakin meluas. Karena izin yang dikeluarkan itu dipermudah,” terang Abraham.

Selain itu akibat mudahnya pemberian izin oleh pemerintah, membuat penambang jadi enggan menyetor pajak dan jaminan reklamasi. Ini menyebabkan pengusaha mengabaikan begitu saja lahan yang telah ditambang. Harusnya sebelumnya menambang, pengusaha menyetorkan dana jaminan reklamasi untuk memperbaiki lahan yang telah dieksploitasi.

Atas dasar itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu berpendapat, pemerintah, KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus bekerja sama meningkatkan pengawasan terhadap pemberian izin tambang.

Bila langkah pengawasan mampu ditingkatkan, pemanfaatan pajak untuk pembangunan daerah dapat segera terlaksana. Kata dia, harusnya dengan merebaknya pertambangan di Kaltim, pembangunan daerah telah merata. Jalan tol cepat terselesaikan, infrastruktur pelayanan dasar dapat segera dibangun, dan program kesejahteraan di berbagai aspek dapat dirasakan masyarakat. (*/um)


BACA JUGA

Sabtu, 21 April 2018 00:01

Dewan Soroti Tingginya Pengguna Narkoba di Kaltim

SAMARINDA – Berdasarkan prevalensi penggunaan narkotika, Kaltim tercatat sebagai provinsi dengan…

Jumat, 20 April 2018 00:12

JADI Diduga Bagi-Bagi Sembako, Ferdian Membantah

SAMARINDA – Kasus dugaan pelanggaran pemilu kembali menyeret pasangan calon (paslon) Gubernur…

Jumat, 20 April 2018 00:11

Ferdian “Pasang Dua Kaki”, Pengamat: Pencalonan ke DPD RI Perlu Dievaluasi

SAMARINDA – Sikap Awang Ferdian Hidayat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah…

Jumat, 20 April 2018 00:11

Delapan Pengedar Narkoba Dibekuk

SAMARINDA – Upaya pemberantasan narkotika di Kaltim seolah tidak pernah berhenti. Belum lama ini,…

Jumat, 20 April 2018 00:11

Peredaran Narkoba di Samarinda Semakin Mengkhawatirkan

Peredaran narkoba di Samarinda terbilang masif. Bagaimana tidak, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional…

Kamis, 19 April 2018 00:03

Awang Ferdian Bidik Kursi DPD RI!!

SAMARINDA – Menyandang status Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kaltim tak menghalangi langkah Awang…

Kamis, 19 April 2018 00:03

PAW Andi Harun Sudah Pasti

SAMARINDA – Nama Abdurrahman Alhasani mencuat sebagai pengganti Andi Harun di DPRD Kaltim. Pasalnya,…

Kamis, 19 April 2018 00:03

Hindari Sergapan Aparat, Pengedar Manfaatkan Sistem Jejak

SAMARINDA – Pengungkapan kasus peredaran narkoba di beberapa lokasi berbeda oleh Badan Narkotika…

Kamis, 19 April 2018 00:03

Sokhip Tempuh Jalur Hukum

SAMARINDA – Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota DPRD Kaltim, Sokhip kembali memanas.…

Kamis, 19 April 2018 00:03

Pemerintah Segera Salurkan Bantuan

SAMARINDA - Pemkot Samarinda akan segera menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran di Jalan Merdeka,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .