MANAGED BY:
SABTU
21 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Sabtu, 14 April 2018 00:17
Money Politic Bayangi Pilkada

Pengamat: Suap Politik Terjadi di Semua Lini

STOP POLITIK UANG: Politik uang atau money politic masih menjadi masalah pelik dalam penyelenggaraan pilkada.(ILUSTRASI)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai, suap politik atau bribery in election muncul karena partai politik gagal mencetak kader yang mau memperjuangkan nasib rakyat. Dalam artian, partai politik (parpol) belum mampu mendekatkan diri dengan massa pemilih.

Ketika pemilu, kader parpol berlomba mendekatkan diri pada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tidak memiliki ikatan emosional, baik dari segi kesamaan misi maupun ideologi.

“Kegagalan ini muncul mulai dari mencetak kader, menciptakan iklim demokratis dalam partai, hingga mendekatkan diri dengan massa. Walhasil, politik biaya tinggi masih menjadi pilihan. Dan partai berada dalam kendali oligarki,” kata pria yang biasa disapa Castro itu, Jumat (13/4) kemarin.

Disebutkan pengajar Fakultas Hukum Unmul itu, sebab lain munculnya suap politik karena minimnya kesadaran massa mengambang atau floating mass. Masyarakat yang dikategorikan massa mengambang lebih cenderung tidak memiliki pandangan hidup yang pasti.

“Massa mengambang ini mudah terbawa ke dalam pragmatisme politik,” ucapnya. Karena itu dia menegaskan, politik uang bukan hanya soal hulu saat tim sukses atau pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam pemilu, tetapi juga proses terciptanya politisi dan masyarakat yang sadar secara politik bahwa bribery in election adalah ancaman bagi masa depan bangsa.

“Suap politik terjadi mulai dari proses pencalonan, pendaftaran, kampanye, pencoblosan, hingga perhitungan dan penetapan hasil,” sebutnya.

Castro menerangkan, penanganan dan penindakan suap politik dalam pemilu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, membiayai makan, minum, dan transportasi masyarakat diperbolehkan ketika paslon melakukan kampanye. Tetapi paslon serta tim suksesnya dilarang memberikan uang.

“Sementara jika kampanye dikemas dalam bentuk uang, maka hadiahnya hanya dalam bentuk barang dengan nilai paling tinggi Rp 1 juta,” terangnya.

Artinya biaya yang dikeluarkan paslon dan tim sukses di luar ketentuan yang diatur dalam PKPU 4/2017 tersebut, dapat dikategorikan sebagai suap politik.

“Kalau HP (handphone)  yang dibagi-bagikan, bukan bagian dari perlombaan, terlebih tidak dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu/Panwaslu. Maka secara nyata itu bisa dikategorikan sebagai suap politik,” katanya.

Karena itu, dia menyarankan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus memasang mata bedil pada titik krusial dalam pemilihan gubernur. Apalagi saat ini, Bawaslu beserta perangkatnya masih belum maksimal menindak siapa saja yang melanggar rambu pemilu.

“Salah satu sebabnya, resource atau sumber daya manusia yang dimiliki Bawaslu masih belum memadai. Karena resourclembaga pengawas yang minim, maka butuh jangkar untuk melawan suap politik dari sektor publik,” sarannya.

Jangkar yang dimaksud yakni akademisi, Non-Governmental Organization (NGO), mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. Elemen tersebut diharapkan memperluas mata rantai pengawasan terhadap pemilu. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 19 Juli 2018 00:14

Setwan Enggan Beber Absensi Dewan?

 “Absensi di rapat paripurna itu kan penting sebagai dasar kehadiran anggota. Karena enam…

Kamis, 19 Juli 2018 00:05

Damkar Minta Tambahan Personel

SAMARINDA – Selain peralatan yang sudah hampir rusak, tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan…

Rabu, 18 Juli 2018 00:06

Kawasan Citra Niaga Mulai Dipermak

SAMARINDA – Upaya pembenahan terhadap pusat perdagangan Citra Niaga terus dilakukan Pemerintah…

Rabu, 18 Juli 2018 00:06

Dewan Kritik Penggunaan Dana CSR

SAMARINDA – Penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) oleh Pemerintah Kota (Pemkot)…

Rabu, 18 Juli 2018 00:05

Soal Ini, Dewan Minta Pemprov Tegas

KEMATIAN seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim…

Rabu, 18 Juli 2018 00:04

Kepolisian Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Tersangka

SAMARINDA – Penyelidikan terhadap meninggalnya Muhammad Riharza (38), salah seorang Pegawai Negeri…

Rabu, 18 Juli 2018 00:03

Pengedar Narkoba Lintas Provinsi Dibekuk

SAMARINDA – Pengedaran narkoba di Kaltim seolah tidak pernah habis. Senin (16) lalu, Badan Narkotika…

Rabu, 18 Juli 2018 00:03

Didukung Wali Kota, Yakin Bisa Jadi Wakil Rakyat di Karang Paci

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan peluang bagi seluruh warga negara untuk dapat…

Selasa, 17 Juli 2018 19:31
Pemilu 2019

Hari Terakhir, KPU Buka Sampai Tengah Malam

PENDAFTARAN calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Samarinda telah…

Selasa, 17 Juli 2018 19:30
Pemilu 2019

Enam Partai Resmi Mendaftar

  SAMARINDA – Sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 mulai berbondong-bondong…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .