MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

SANGATTA POST

Senin, 16 April 2018 18:55
Bupati Minta ASN Jangan ‘Main Api’

Semua Wajib Netral

BERI PERINGATAN: Bupati Kutim Ismunandar saat diwawancara wartawan.(DOK/SAngatta Post)

PROKAL.CO, SANGATTA- Bupati Kutim,  Ismunandar meminta kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak bermain api. Mereka semua diminta netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam hal ini Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Hal ini kembali diingatkan lantaran belakangan ini marak oknum PNS yang disorot masyarakat lantaran dianggap tidak netral. Seperti memberikan  suka (like) postingan  paslon di media sosial,  maupun yang terang-terangan mendukung dan mengajak massa agar memilih salah satu paslon.

Akibatnya, sudah beberapa yang disidangkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kutim.  Dua orang sudah mendapatkan sanksi. Satu diantaranya dipecat secara tidak hormat sebagai anggota PPK.  Karena keduanya merupakan PNS,  Panwaslu kembali mengajukan saksi penurunan pangkat dan atau mutasi kepada KSN. Sedangkan yang lainnya masih dalam tahap proses penyelidikan lebih lanjut.

"Semua (PNS) harus netral.  Jangan berfoto bersama paslon,  memberikan like,  apalagi mendukung secara terang-terangan," pinta Bupati.

Dirinya meminta kepada semua pihak khususnya PNS agar menjadikan pilkada yang aman,  damai, dan berkeadilan.  Salah satu usaha yang dilakukan ialah dengan menjaga netralitas.

"Jadi mari kita sukseskan pilkada di Kutim. Siapapun yang menang,  maka kita hormati," pinta Bupati.

Begitupun Panwaslu Kutim,  turut meminta kepada semua pihak khususnya PNS,  Kepala Desa, dan semisalnya agar bersifat netral. Serta menghindari semua hal-hal yang dilarang. 

Larangan tersebut tertuang pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.  Tentang,   setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Kemudian,  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Begitupun yang  tertuang dalam peraturan,  Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Larangan yang dimaksud adalah,  PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan PNS dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Kemudian,  PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah,  dan PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik. 

Selanjutnya,  PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial,  PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan,  dan PNS dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Jika melanggar,  maka sanksi siapa  menanti.  Baik sedang,  maupun berat.  Untuk sanksi ringan  ancaman hukuman disiplin tingkat sedang berupa,  penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun,  penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun,  dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Adapun hukuman disiplin tingkat berat berupa, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

"Untuk itu kami minta agar netral.  Tidak memihak kepada siapapun. Ikuti aturan dan mari kita sukseskan pilkada," pinta Muhammad Idris Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu, Kutim. (dy)


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 18:45

Ini Alasan Polres Ogah Rehabilitasi Tahanan Kasus Narkoba

SANGATTA - Polres Kutim mengaku ogah merehabilitasi bagi mereka yang terlibat narkoba.  Meskipun…

Senin, 15 Oktober 2018 18:44
Pemilu 2019

Masuki Masa Kampanye, Kutim Sepi APK

  SANGATTA - Memasuki masa kampanye, di Kutim nampaknya masih tergolong sepi Alat Peraga Kampanye…

Senin, 15 Oktober 2018 18:44

Si Manis Khas Kutim yang Mulai Punah

  Seiring berjalannya waktu, banyak budaya yang mulai punah, sama halnya dengan cemilan khas Kutim,…

Sabtu, 13 Oktober 2018 23:46

Nyaleg, Assisten 1 Mengundurkan Diri

SANGATTA - Assisten 1 Pemkab Kutim, Mugeni mengundurkan diri dari posisinya saat ini. Ia mengajukan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 23:46

Polres Akui Sulit Bongkar Bandar Narkoba

SANGATTA - Mayoritas kasus narkoba yang berhasil ditaklukkan Polres Kutim ialah pengguna dan pengedar.…

Sabtu, 13 Oktober 2018 23:45

280.821 Jiwa Terlayani Air Bersih

SANGATTA - Sejak 2017 lalu, telah terbangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di seluruh kecamatan dan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 23:44

Lanal Belum Temukan Pencurian Ikan

SANGATTA- Hingga saat ini Lanal Sangatta belum mendapatkan laporan terkait pencurian ikan di laut Kutim.…

Sabtu, 13 Oktober 2018 23:43
Hut Kabupaten Kutai Timur

Bupati Sampaikan 7 Pesan di HUT ke-19 Kutim

SANGATTA – Bupati Kutim, Ismunandar menitipkan tujuh pesan penting di hari jadi Kutim ke-19. Pesan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 23:43

Tahun Ini, Akses Jalan Tanjung Prancis Dibangun

SANGATTA - Tahun ini, akses jalan menuju objek wisata Tanjung Prancis akan dibangun. Hal tersebut diungkapkan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 23:42

Jika Pengusaha Sarang Walet Taat Pajak, Setahun Bisa Capai Miliaran

SANGATTA - Ternyata potensi sarang walet di Kutim cukup menggiurkan. Menurut Ketua Asosiasi Sarang Walet…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .