MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

SANGATTA POST

Senin, 16 April 2018 18:55
Bupati Minta ASN Jangan ‘Main Api’

Semua Wajib Netral

BERI PERINGATAN: Bupati Kutim Ismunandar saat diwawancara wartawan.(DOK/SAngatta Post)

PROKAL.CO, SANGATTA- Bupati Kutim,  Ismunandar meminta kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak bermain api. Mereka semua diminta netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam hal ini Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Hal ini kembali diingatkan lantaran belakangan ini marak oknum PNS yang disorot masyarakat lantaran dianggap tidak netral. Seperti memberikan  suka (like) postingan  paslon di media sosial,  maupun yang terang-terangan mendukung dan mengajak massa agar memilih salah satu paslon.

Akibatnya, sudah beberapa yang disidangkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kutim.  Dua orang sudah mendapatkan sanksi. Satu diantaranya dipecat secara tidak hormat sebagai anggota PPK.  Karena keduanya merupakan PNS,  Panwaslu kembali mengajukan saksi penurunan pangkat dan atau mutasi kepada KSN. Sedangkan yang lainnya masih dalam tahap proses penyelidikan lebih lanjut.

"Semua (PNS) harus netral.  Jangan berfoto bersama paslon,  memberikan like,  apalagi mendukung secara terang-terangan," pinta Bupati.

Dirinya meminta kepada semua pihak khususnya PNS agar menjadikan pilkada yang aman,  damai, dan berkeadilan.  Salah satu usaha yang dilakukan ialah dengan menjaga netralitas.

"Jadi mari kita sukseskan pilkada di Kutim. Siapapun yang menang,  maka kita hormati," pinta Bupati.

Begitupun Panwaslu Kutim,  turut meminta kepada semua pihak khususnya PNS,  Kepala Desa, dan semisalnya agar bersifat netral. Serta menghindari semua hal-hal yang dilarang. 

Larangan tersebut tertuang pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.  Tentang,   setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Kemudian,  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Begitupun yang  tertuang dalam peraturan,  Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Larangan yang dimaksud adalah,  PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan PNS dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Kemudian,  PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah,  dan PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik. 

Selanjutnya,  PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial,  PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan,  dan PNS dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Jika melanggar,  maka sanksi siapa  menanti.  Baik sedang,  maupun berat.  Untuk sanksi ringan  ancaman hukuman disiplin tingkat sedang berupa,  penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun,  penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun,  dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Adapun hukuman disiplin tingkat berat berupa, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

"Untuk itu kami minta agar netral.  Tidak memihak kepada siapapun. Ikuti aturan dan mari kita sukseskan pilkada," pinta Muhammad Idris Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu, Kutim. (dy)


BACA JUGA

Kamis, 19 Juli 2018 00:04

Pemkab Bakal Benahi Infrastruktur Perbatasan

SANGATTA - Infrastruktur di kawasan perbatasan diakui memang masih jauh dari perhatian. Khususnya perbatasan…

Kamis, 19 Juli 2018 00:04
Pemilu 2019

PPP Target Kuasai Kursi Legislatif

SANGATTA - Gong pertarungan perebutan kekuasaan legislatif sudah dimulai. Masing-masing partai politik…

Kamis, 19 Juli 2018 00:04

Proyeksi Pendapatan Tahun 2019 2,58 Triliun

SANGATTA -  Dalam Rapat Paripurna XVI tentang tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi …

Kamis, 19 Juli 2018 00:04
Pemilu 2019

Perempuan Wajib Dilibatkan Dalam Caleg

SANGATTA - Syarat 30 persen perwakilan perempuan dalam caleg menjadi salah satu kewajiban, bagi seluruh…

Kamis, 19 Juli 2018 00:04
Pemilu 2019

Satu Partai Tidak Mendaftarkan Diri

SANGATTA - Usai penutupan pendaftaran bakal calon legislatif (caleg), sebanyak 15 Partai Politik (Parpol)…

Kamis, 19 Juli 2018 00:04

190 Atlet dan 15 Cabor di Kutim Siap Ikut 02SN

SANGATTA - Ratusan atlet pelajar dari sejumlah sekolah di Kutim siap berlaga dalam ajang Olimpiade Olahraga…

Rabu, 18 Juli 2018 20:53
Pemkab Kutim

Keliling Nusantara, Bangkitkan Semangat Olahraga

SANGATTA- Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur (Kutim) Irawansyah didampingi Kepala Dinas Pemuda dan…

Rabu, 18 Juli 2018 20:51
Pemkab Kutim

Bupati Harap KB di Kutim Sukses

SANGATTA – Bupati Kutai Timur Ismunandar menilai Keluarga Berecana (KB) bukan hanya berbicara…

Rabu, 18 Juli 2018 20:50
Pemkab Kutim

Forum Kasubag Setkab Sumbang Korban Kebakaran

SANGATTA- Peristiwa kebakaran yang terjadi di jalan Tongkonan, Gang Cendana, RT 08, Desa Singa Gembara,…

Rabu, 18 Juli 2018 20:49
Pemkab Kutim

Pahamkan Kredit Pelaku UKM dan Koperasi

SANGATTA – Permasalahan klasik, yakni berupa dana sering menjadi kendala para pelaku Usaha Kecil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .