MANAGED BY:
SENIN
23 APRIL
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

SANGATTA POST

Senin, 16 April 2018 18:55
Bupati Minta ASN Jangan ‘Main Api’

Semua Wajib Netral

BERI PERINGATAN: Bupati Kutim Ismunandar saat diwawancara wartawan.(DOK/SAngatta Post)

PROKAL.CO, SANGATTA- Bupati Kutim,  Ismunandar meminta kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak bermain api. Mereka semua diminta netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam hal ini Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Hal ini kembali diingatkan lantaran belakangan ini marak oknum PNS yang disorot masyarakat lantaran dianggap tidak netral. Seperti memberikan  suka (like) postingan  paslon di media sosial,  maupun yang terang-terangan mendukung dan mengajak massa agar memilih salah satu paslon.

Akibatnya, sudah beberapa yang disidangkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kutim.  Dua orang sudah mendapatkan sanksi. Satu diantaranya dipecat secara tidak hormat sebagai anggota PPK.  Karena keduanya merupakan PNS,  Panwaslu kembali mengajukan saksi penurunan pangkat dan atau mutasi kepada KSN. Sedangkan yang lainnya masih dalam tahap proses penyelidikan lebih lanjut.

"Semua (PNS) harus netral.  Jangan berfoto bersama paslon,  memberikan like,  apalagi mendukung secara terang-terangan," pinta Bupati.

Dirinya meminta kepada semua pihak khususnya PNS agar menjadikan pilkada yang aman,  damai, dan berkeadilan.  Salah satu usaha yang dilakukan ialah dengan menjaga netralitas.

"Jadi mari kita sukseskan pilkada di Kutim. Siapapun yang menang,  maka kita hormati," pinta Bupati.

Begitupun Panwaslu Kutim,  turut meminta kepada semua pihak khususnya PNS,  Kepala Desa, dan semisalnya agar bersifat netral. Serta menghindari semua hal-hal yang dilarang. 

Larangan tersebut tertuang pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.  Tentang,   setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Kemudian,  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Begitupun yang  tertuang dalam peraturan,  Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Larangan yang dimaksud adalah,  PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan PNS dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Kemudian,  PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah,  dan PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik. 

Selanjutnya,  PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial,  PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan,  dan PNS dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Jika melanggar,  maka sanksi siapa  menanti.  Baik sedang,  maupun berat.  Untuk sanksi ringan  ancaman hukuman disiplin tingkat sedang berupa,  penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun,  penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun,  dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Adapun hukuman disiplin tingkat berat berupa, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

"Untuk itu kami minta agar netral.  Tidak memihak kepada siapapun. Ikuti aturan dan mari kita sukseskan pilkada," pinta Muhammad Idris Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu, Kutim. (dy)


BACA JUGA

Minggu, 22 April 2018 00:04

Tak Ada Kader, Penanganan Kusta Tak Maksimal

SANGATTA - Upaya Dinas Kesehatan Kutai Timur (Kutim) dalam menangani penyakit kusta terhitung sulit.…

Minggu, 22 April 2018 00:04

Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok Merangkak Naik

SANGATTA - Sejumlah bahan kebutuhan pokok di beberapa pasar di Kutai Timur khususnya Sangatta mulai…

Sabtu, 21 April 2018 00:01

INGAT!!! Batas Pelunasan Haji 4 Mei

SANGATTA - Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 220 tahun 2018 tentang pembayaran Biaya Penyelenggaraan…

Sabtu, 21 April 2018 00:01

BAHAYA!!! Sudah Merenggut Tiga Nyawa, Kusta Harus Segera Diobati

SANGATTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim mencatat 33 kasus baru kusta sepanjang tahun 2017. Bahkan…

Sabtu, 21 April 2018 00:01

WASPADA!!! Penyakit Menular Intai Janin

SANGATTA – Belum selesai menggelar vaksin difteri, Pemkab Kutim bakal disibukkan program Imunisasi Measles…

Sabtu, 21 April 2018 00:01

Tidak Semua Kecamatan di Kutim Punya Dokter Gigi

SANGATTA - Hingga saat ini, tenaga medis di Kutim masih kurang. Terkhususnya dokter gigi, jumlahnya…

Sabtu, 21 April 2018 00:01

Kecamatan Sangkulirang Juara Umum MTQ Kutim ke XIV

SANGATTA – Kecamatan Sangkulirang keluar sebagai Juara Umum MTQ Kutim ke XIV yang digelar di Karangan.…

Jumat, 20 April 2018 00:11

AWAS!!! Modus Parpol Sosialisasi ke Pemilih Pemuda, Bisa Jadi Curi Start Kampanye

  SANGATTA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten mengingatkan kepada Partai Politik terlebih…

Jumat, 20 April 2018 00:11

Kembali Ditemukan Suspek, Kutim Gagal Cabut KLB Difteri

SANGATTA - Satu warga Kutai Timur (Kutim) dirawat di ruang isolasi salah satu Rumah Sakit karena dicurigai…

Jumat, 20 April 2018 00:11

DPT Kutim 214.348 Jiwa

SANGATTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Timur (Kutim) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .