MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Senin, 16 April 2018 19:09
Pemprov Diminta Sosialisasikan KUSUKA

Banyak Nelayan Masih Pakai Kartu Lama

Baharuddin Demmu(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tingkat provinsi dan kabupaten diminta menyosialisasikan Kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka). Pasalnya kartu tersebut sudah bergulir sejak 2016 lalu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Baharuddin Demmu menyebut, Kusuka sudah pernah disosialisasikan penyuluh perikanan dari KKP RI. Sejauh ini, nelayan masih memegang kartu nelayan yang lama. Kartu nelayan memiliki batasan waktu penggunannya. Begitu juga fungsi dan manfaatnya yang terbatas bagi nelayan.

“Kusuka itu memiliki fungsi untuk asuransi dan terhubung dengan perbankan. Sehingga sangat bermanfaat bagi nelayan. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka atau kematian, melalui Kusuka nelayan bisa mengklaim asuransi,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Minggu (15/4) kemarin.

Dia menjelaskan, di tahun pertama kala pemerintah pusat memperkenalkan Kusuka, nelayan tidak perlu membayar biaya tahunan asuransi. Nelayan baru diminta membayar sekira Rp 170 ribu di tahun kedua.

“Bagi nelayan yang ikut harus bayar asuransi. Kalau dulu mereka diminta bayar Rp 170 ribu tiap tahun. Tapi di awal peluncurannya, pemerintah membebaskan biaya bagi nelayan. Di tahun kedua, nelayan harus bayar sekitar Rp 170 ribu,” ungkapnya.

Mantan pengurus Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim itu mengatakan, dilihat dari fungsinya yang begitu luas dan bermanfaat bagi perlindungan nelayan, pemerintah perlu mengambil langkah agar nelayan di Benua Etam segera mendapatkan Kusuka.

“DKP harus turun ke lapangan, sosialisasikan kartu itu. Jangan sampai program pemerintah pusat yang sangat bermanfaat ini tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah. DKP provinsi dan kabupaten harus responsif menyosialisasikan program ini,” tegasnya.

Kata dia, pemerintah daerah dan penyuluh di bawah naungan KKP RI dapat bekerja sama memasyarakatkan Kusuka. Tujuannya diharapkan seluruh masyarakat Kaltim mendapatkan kartu tersebut.

“Nah selama ini saya belum melihat langkah DKP provinsi dan kabupaten. Padahal hampir setahun lebih kartu itu bergulir, sama sekali tidak ada sosialisasi tentang program ini. Kecuali yang dilakukan penyuluh perikanan Kaltim,” sebutnya. (*/um)


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 00:17

Bansos “Hanya” Rp 22,45 Miliar

SAMARINDA – Tarik ulur sisi belanja hibah bantuan sosial (bansos) di Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Selasa, 25 September 2018 00:15

Jatam Minta Pemprov Segera Cabut IUP PT KW

SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim…

Selasa, 25 September 2018 00:14

Terkait Pencemaran Sungai Santan, Pemerintah Dinilai Tak Serius

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, pada Jumat (21/9) lalu, di sidang…

Selasa, 25 September 2018 00:13

Kaltim Krisis Lahan Pertanian

SAMARINDA – Alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan dan pertambangan di Kaltim sudah menjadi…

Selasa, 25 September 2018 00:13

Gara-Gara Masalah Ini Saja, Wakil Rakyat Saling Lempar Ancaman

SAMARINDA – Penggabungan sementara SDN 006 dan 007 Samarinda dan penempatan SMAN 17 di gedung…

Selasa, 25 September 2018 00:12

Kursi Wawali Belum Bertuan

  SAMARINDA – Tarik ulur mengenai pengisian kursi wakil wali kota (Wawali) Samarinda tak…

Selasa, 25 September 2018 00:11
Pemilu 2019

Setelah Ditetapkan Masuk DCT Pileg 2019, Alphad dkk Didesak Mundur

  SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda Alphad Syarif dan beberapa anggota dewan lainnya…

Selasa, 25 September 2018 00:10
Info CPNS

SIAPKAN BERKASMU!!! Besok, Pembukaan CPNS Dimulai

SAMARINDA – Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot)…

Senin, 24 September 2018 18:33
Pemilu 2019

Kepala Daerah Jadi Timses Capres, Tjahjo: Itu Pilihan Politik

  SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai keterlibatan kepala daerah sebagai…

Senin, 24 September 2018 18:32

Herwan Terancam “Non-Job”

SAMARINDA – Sejak awal Januari 2018, riak-riak perebutan kekuasaan di internal Dewan Pimpinan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .