MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Senin, 16 April 2018 19:13
48 Pelanggaran Warnai Pilgub

Minim Bukti, Bawaslu Sulit Bawa ke Ranah Hukum

Saipul, Hari Darmanto(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Angka dugaan pelanggaran kampanye pemilu di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 terbilang cukup tinggi. Sejak resmi digelar Februari lalu hingga April ini, sudah terdapat 48 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang masuk ke meja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim.

Berdasarkan data Bawaslu Kaltim, banyak di antara mereka yang diduga melakukan pelanggaran berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka diduga terlibat dalam proses kampanye politik yang dilakukan tim sukses (timses) ataupun pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).

Sebagian di antara laporan yang diterima Bawaslu Kaltim melalui Panitia Penyelenggara Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota, ada yang telah diproses dan dilaporkan ke instansi terkait. Namun ada juga sebagian dari laporan tersebut yang dihentikan karena terkendala minimnya alat bukti.

Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bachtiar mengakui, kebanyakan mereka yang diduga melakukan pelanggaran adalah ASN. Selain itu, ada juga yang diduga dilakukan anggota legislatif. Para wakil rakyat disebut ikut melakukan kampanye politik di luar jadwal cuti kampanye. Termasuk dugaan penyalahgunaan fasilitas milik negara.

“Seperti dugaan pelanggaran pemilihan bupati (Pilbup) oleh salah satu camat di Penajam Paser Utara (PPU) sudah diproses. Sanksinya sudah keluar. Cuman sanksinya ringan karena sanksi administrasi saja berupa teguran dari Kemenpan RB,” kata dia saat press rilis di kantor Bawaslu Kaltim, Minggu (15/4) kemarin.

Ia menyebut, dari 48 kasus dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu, kebanyakan di antaranya masuk dari Panwaslu Balikpapan. Di Kota Minyak ini, Bawaslu mendapatkan 11 laporan kasus. Delapan kasus di Panwaslu Bontang, enam kasus dari Panwaslu Samarinda, dan empat kasus di Panwaslu Kukar.

Selain itu, Bawaslu juga menerima enam laporan dari Panwaslu Kutim, empat kasus dari Panwaslu Paser, lima laporan dari Panwaslu PPU, dua laporan dari Panwaslu Berau, dan dua laporan lagi diterima langsung oleh Bawaslu Kaltim.

“Kebanyakan dari kasus itu terkait pelanggaran administrasi. Dalam hal penindakan, Bawaslu selalu berpijak pada aturan yang berlaku. Begitupun dengan upaya penindakan lebih lanjut laporannya, harus selalu disertai alat bukti dan hukum-hukum pembuktian,” jelasnya.

Diakui, upaya pendalaman laporan yang masuk di Panwaslu ataupun Bawaslu rata-rata terkendala minimnya alat bukti. Seperti dugaan pelanggaran pemilu oleh pasangan calon (paslon) nomor urut tiga di Kabupaten Kukar. Dari laporan itu, Panwaslu Kukar terpaksa menghentikan kasus tersebut karena ketiadaan saksi terkait itu.

Selain itu, seperti pemanggilan terhadap salah satu paslon untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran juga tidak bisa dilakukan. Sebab yang bersangkutan menolak memenuhi undangan klarifikasi dari Panwaslu. Pihak bersangkutan saat itu hanya mengutus advokatnya untuk memberikan keterangan.

“Kami juga tidak bisa melakukan upaya paksa. Tindakan itu hanya pada penegakan hukum. Itupun ketika kasusnya sudah masuk ranah pidana. Kami tidak bisa melampaui di luar kewenangan yang telah ditentukan,” tuturnya.

Komisioner Bawaslu Kaltim Hari Darmanto menerangkan, untuk melangkah ke ranah hukum, pihaknya harus memiliki bukti awal yang kuat dan maksimal. Sehingga ketika terlapor tidak hadir, maka bisa diambil langkah hukum. “Untuk mengumpulkan alat bukti kami hanya punya waktu lima hari,” ujar Hari.

Masalah lain yang membuat Bawaslu Kaltim sulit mendalami laporan dugaan pelanggaran pemilu, lanjut Hari, karena banyak dari masyarakat menolak menjadi saksi. Sedangkan keterangan dari saksi menjadi salah satu alat bukti yang sangat dibutuhkan untuk menelusuri laporan pelanggaran pemilu.

“Saksi banyak yang tidak berkenan. Seperti di Kukar, ada tim paslon yang menjanjikan ponsel kepada pemilih. Tapi saat masyarakat kami minta menjadi saksi, tidak ada yang mau. Akhirnya unsur bukti untuk menindaklanjuti temuan tersebut tidak terpenuhi,” tandasnya. (drh)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 18:20

Soal Proyek Ini, Isran Tunggu Keseriusan Rusia

SAMARINDA – Keseriusan dari Pemerintah Rusia kini benar-benar ditunggu Pemerintah…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:19

APBD Samarinda Diproyeksi Rp 2,7 Triliun

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menaruh target besar untuk…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:18

Dishub Ramcek Semua Angkutan Umum

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim secara berkala mulai melakukan…

Jumat, 14 Desember 2018 19:14

BI Waspadai Dampak Terhadap Inflasi

KENAIKAN harga tarif tiket pesawat memasuki libur natal dan tahun…

Jumat, 14 Desember 2018 19:13

Kenaikkan Tarif Tiket Pesawat Dianggap Wajar

  SAMARINDA – Libur natal dan tahun tahun baru benar-benar…

Jumat, 14 Desember 2018 19:09

2019, Tak Ada Proyek Baru

“Kalau proyek yang baru dan besar belum ada. Kita masih…

Kamis, 13 Desember 2018 18:40

BNN Bekuk Bandar Narkoba Sangatta

  SAMARINDA – Peredaran narkoba di wilayah Kaltim kian menghawatirkan.…

Kamis, 13 Desember 2018 18:38
Terkait Hasil Klarifikasi dan Pemeriksaan Seleksi KPU Kaltim

Timsel dan KPU RI “Adu” Hemat Bicara

SAMARINDA – Benang kusut seleksi penerimaan calon anggota komisoner KPU…

Rabu, 12 Desember 2018 19:34

Urai Banjir, Pemkot Bakal Duet dengan Pemprov

SAMARINDA – Penyelesaian masalah banjir di tahun 2019 akan mendapatkan…

Rabu, 12 Desember 2018 19:33

Wagub Ingin Ada Laporan Berkala

SAMARINDA – Sebanyak 38 Inspektur Tambang dikumpulkan di kantor Pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .