MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Senin, 16 April 2018 19:14
Andi Harun Segera Di-PAW

Golkar Bakal Ajukan Nama Pengganti

Andi Harun (Istimewa)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pengangkatan Andi Harun sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim berbuntut panjang. Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltim memastikan akan segera memproses pemecatan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Andi Harun dari kursi DPRD Kaltim.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kaltim, Muktaruddin, Minggu (15/4) kemarin. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai aturan dan ketentuan aturan yang ada di Partai Golkar.

“Kalau dia sudah pasti memilih masuk Partai Gerindra, kami akan memecatnya,” kata Muktaruddin. Karena itu dia memastikan Andi Harun tidak lagi memiliki hak politik di Partai Golkar.

“Karena dipecat dari anggota Partai Golkar, maka hilang juga hak politiknya di DPRD Kaltim. Walaupun dia tidak mundur dari anggota DPRD, kami akan tetap mengajukan PAW. Karena memang mekanismenya begitu. Tidak mungkin seseorang masuk dalam dua partai,” tegasnya.

Tahapan PAW, lanjut dia, dimulai dengan pemecatan Andi Harun. Kemudian Partai Golkar akan mengajukan PAW pada pimpinan DPRD Kaltim. Tujuannya agar pimpinan wakil rakyat mengambil kebijakan PAW terhadap politisi yang pernah memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Patriot Kaltim.

“Kami akan ikuti proses dan tahapan PAW itu. Karena secara otomatis hak-hak politik beliau atas nama Golkar akan hilang. Artinya dia tidak lagi bisa mewakili Fraksi Golkar di DPRD. Dan kami akan segera PAW. Itu konsekuensi dari aturan partai maupun undang-undang,” ujarnya.

Menanggapi perseteruan tersebut, pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah mengatakan, pada prinsinya PAW dapat dilakukan terhadap anggota DPRD. Syaratnya, jika wakil rakyat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

“Pasal 139 ayat 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan secara eksplisit bahwa salah satu sebab anggota DPRD diberhentikan antar waktu, jika menjadi anggota partai politik lain. Artinya norma ini berlaku mutlak terhadap anggota DPRD yang menyatakan diri bergabung dengan partai politik lain,” sebutnya.

Sementara itu secara teknis, PAW dapat diusulkan oleh Ketua DPD Golkar Kaltim kepada pimpinan DPRD provinsi. Hal itu diatur di pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23/2014.

“Jadi sekarang tinggal menunggu usulan partai politik sebagai dasar untuk PAW. Namun usulan PAW dari pimpinan partai politik itu harus disertai dengan dokumen pendukung,” saran pria yang karib disapa Castro itu. Dokumen yang dimaksud yakni surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang mengangkat Andi sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim.

Diwartakan, Andi Harun meminta posisinya di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, tidak dikaitkan dengan jabatan Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim yang baru dia emban. Menurut dia, dua jabatan tersebut tidak memiliki hubungan.

“Dan tidak perlu dihubung-hubungkan antara saya sebagai Ketua Gerindra dan saya sebagai anggota DPRD. Itu dua dimensi hukum yang berbeda,” kata pria yang masih tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Dari segi hukum, Andi menjelaskan, jabatannya di Partai Gerindra dan DPRD berbeda. Sehingga apabila ada yang berupaya melakukan PAW atas Andi dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kaltim, hal tersebut dianggapnya tidak tepat.

Sehingga, ketika ada yang menghubungkan jabatannya sebagai Ketua DPD Gerindra dan keanggotaan di DPRD, akan ada risiko hukum di balik itu. “Apalagi membuat pernyataan yang salah dari perspektif hukum. Karena semua ucapan memiliki risiko hukum,” sebut Andi.

Menanggapi keinginan Partai Golkar mengambil kebijakan PAW terhadap dirinya, Andi Harun menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan partai. Kata dia, kebijakan tersebut urusan internal partai besutan Airlangga Hartarto.

“Sepenuhnya itu urusan mereka. Itu urusan internal Golkar. Saya tidak mau berkomentar. Dan saya tidak memiliki kepentingan untuk mengomentari pernyataan itu,” tegasnya.

Meski begitu, pria kelahiran Kabupaten Bone itu membenarkan pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim. “Benar saya Ketua DPD Gerindra Kaltim dan saya akan melakukan upaya pemenangan dan konsolidasi. Hal-hal lain menyangkut posisi saya di manapun itu tidak relevan,” terang Andi Harun. (*/um)


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 00:17

Bansos “Hanya” Rp 22,45 Miliar

SAMARINDA – Tarik ulur sisi belanja hibah bantuan sosial (bansos) di Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Selasa, 25 September 2018 00:15

Jatam Minta Pemprov Segera Cabut IUP PT KW

SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim…

Selasa, 25 September 2018 00:14

Terkait Pencemaran Sungai Santan, Pemerintah Dinilai Tak Serius

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, pada Jumat (21/9) lalu, di sidang…

Selasa, 25 September 2018 00:13

Kaltim Krisis Lahan Pertanian

SAMARINDA – Alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan dan pertambangan di Kaltim sudah menjadi…

Selasa, 25 September 2018 00:13

Gara-Gara Masalah Ini Saja, Wakil Rakyat Saling Lempar Ancaman

SAMARINDA – Penggabungan sementara SDN 006 dan 007 Samarinda dan penempatan SMAN 17 di gedung…

Selasa, 25 September 2018 00:12

Kursi Wawali Belum Bertuan

  SAMARINDA – Tarik ulur mengenai pengisian kursi wakil wali kota (Wawali) Samarinda tak…

Selasa, 25 September 2018 00:11
Pemilu 2019

Setelah Ditetapkan Masuk DCT Pileg 2019, Alphad dkk Didesak Mundur

  SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda Alphad Syarif dan beberapa anggota dewan lainnya…

Selasa, 25 September 2018 00:10
Info CPNS

SIAPKAN BERKASMU!!! Besok, Pembukaan CPNS Dimulai

SAMARINDA – Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot)…

Senin, 24 September 2018 18:33
Pemilu 2019

Kepala Daerah Jadi Timses Capres, Tjahjo: Itu Pilihan Politik

  SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai keterlibatan kepala daerah sebagai…

Senin, 24 September 2018 18:32

Herwan Terancam “Non-Job”

SAMARINDA – Sejak awal Januari 2018, riak-riak perebutan kekuasaan di internal Dewan Pimpinan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .