MANAGED BY:
SENIN
23 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Selasa, 17 April 2018 00:09
Harus Ada Garansi Bersih
Carolus Tuah(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, PEMILIHAN Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda dinilai tidak akan terlepas dari transaksi gelap antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mengingat selama ini DPRD dijadikan tempat munculnya transaksi yang tidak sesuai aturan.

Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) Kaltim, Carolus Tuah, Senin (16/4) kemarin. Kata dia, tidak ada garansi dari wakil rakyat untuk menghasilkan pemilihan wawali yang bersih dari transaksi gelap.

“Gedung DPRD itu salah satu pusat transaksi. Sebelumnya ribut soal dana aspirasi yang membuktikan statement saya itu. Kemudian garansinya apa tidak ada transaksi gelap. Apa yang akan dilakukan DPRD agar tidak terjadi transaksi kayak di pasar. Nanti harusnya itu yang perlu dibuktikan anggota dewan,” sebut Tuah.

Menurut dia, DPRD Kota Tepian masih menyimpan beragam kinerja buruk. Apalagi setelah  munculnya isu akan terjadi transaksi politik yang dilakukan salah satu bakal calon yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kaltim.

Tuah menyebut, transaksi gelap tidak hanya akan terjadi pada saat pemilihan. Pertukaran kepentingan juga akan terjadi sebelum pemilihan. Apalagi hak suara sepenuhnya tidak berada di tangan anggota DPRD. Melainkan pemilihan akan mendapat intervensi partai politik.

“Transaksi itu ada dua jenis. Pertama transaksi pada saat pemilihan, dalam artian pada saat penentuan oleh DPRD. Kedua pasca pemilihan dilaksanakan DPRD. Harus dipastikan apakah orang yang terpilih itu tersandera kepentingan politik atau tidak. Karena mungkin saja ada titipan-titipan kepentingan dari pemilih di DPRD  terhadap wawali yang terpilih,” sebutnya.

Fenomena buruknya kinerja wakil rakyat dan merebaknya isu dana aspirasi dapat memperkuat anggapan publik. Bahwa kecil kemungkinan pemilihan wawali dilakukan dengan cara-cara yang bersih dari praktik gelap dari kedua belah pihak.

“Makanya yang bisa memberikan solusi itu mereka sendiri yang duduk di DPRD itu. Jadi bukan publik. Tunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukan transaksi gelap dalam pemilihan wawali ini,” tegasnya.

Sementara itu dari sisi calon yang diusung, Tuah menyarankan, calon yang bertarung di pemilihan wawali harus memiliki visi dan kemampuan menerjemahkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Samarinda. Karena siapapun yang terpilih harus bersedia menjalankan RPJMD.


“Maksudnya wawali yang terpilih harus patuh pada janji-janji politik yang diucapkan tiga tahun yang lalu,” katanya.

Sebab wawali yang terpilih hanya akan bertugas menjalankan RPJMD yang telah disusun Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail. Janji politik yang sudah umum yakni penanganan banjir, kebakaran, kemacetan, dan kaveling parkir.

“Kalau masalah-masalah itu mampu diselesaikan, maka layak calon wawali itu dipilih DPRD dan didukung publik Samarinda,” tutupnya. (*/um)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Pensiun Dini Menanti Sopir Angkot

  SAMARINDA– Ratusan sopir yang mengemudikan angkutan kota (angkot) di Samarinda mengeluhkan…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

RM Tahu Sumedang Diminta Berdayakan Tenaga Lokal

SAMARINDA – Pengelola Rumah Makan (RM) Tahu Sumedang, Taman Hutan Raya (Tahura), Bukit Soeharno,…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

Banyak Taksi Online Tak Berizin

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim telah menargetkan pemberian izin operasional bagi…

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

DLH Bidik Ribuan Kendaraan R4

SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda berencana mengadakan uji emisi terhadap ratusan…

Kamis, 19 Juli 2018 00:27

Sepekan, Warga Sambutan Sulit Air Bersih

SAMARINDA – Hampir seminggu terakhir, warga Kecamatan Sambutan mengeluhkan tersendatnya aliran…

Kamis, 19 Juli 2018 00:15

LHO!!! Dana Miliaran Tak Masuk Kas Daerah?

SAMARINDA – Absennya Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) dalam memenuhi kewajiban…

Kamis, 19 Juli 2018 00:14

CSR Bergantung Pihak Ketiga

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menilai kewenangan penggunaan dana corporate social…

Kamis, 19 Juli 2018 00:14

Setwan Enggan Beber Absensi Dewan?

 “Absensi di rapat paripurna itu kan penting sebagai dasar kehadiran anggota. Karena enam…

Kamis, 19 Juli 2018 00:05

Damkar Minta Tambahan Personel

SAMARINDA – Selain peralatan yang sudah hampir rusak, tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan…

Rabu, 18 Juli 2018 00:06

Kawasan Citra Niaga Mulai Dipermak

SAMARINDA – Upaya pembenahan terhadap pusat perdagangan Citra Niaga terus dilakukan Pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .