MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Minggu, 22 April 2018 00:09
WADUH !!! Berkas Ferdian Calon DPD Sah

KPU Sebut Diperbolehkan

Viko Januardhy(MUBIN/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pencalonan Awang Ferdian Hidayat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah  (DPD) RI membawa polemik tersendiri. Karena itu, meski sudah mendapatkan kepastian melalui Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim tetap meminta penjelasan KPU RI terkait pencalonan putra Gubernur Kaltim tersebut.

Komisioner KPU Kaltim, Viko Januardhy menerangkan, pada Kamis (19/4) lalu dirinya bertemu komisioner KPU RI di Jakarta. Dari konsultasi tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa pencalonan warga negara diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan.

“Pencalonan anggota DPD RI ini payung hukumnya di undang-undang dan Peraturan KPU (PKPU). Posisi KPU adalah melaksanakan undang-undang dan PKPU. Ketika ada warga negara yang mencalonkan diri, kami persilakan. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan,” ucapnya, Jumat (20/4) lalu.

Viko menyimpulkan, calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Syaharie Jaang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 itu diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Pasalnya tidak ada satu pun pasal yang melarang calon wakil cawagub untuk bertarung di Pemilu 2019.

“Dengan mempertimbangkan tidak ada satu pun klausul atau pasal yang melarang cawagub mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, kami sebagai penyelenggara melihat, regulasi memperbolehkan. Silakan mencalonkan diri,” sebutnya.

Diwartakan, sikap Awang Ferdian mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dipertanyakan. Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai, langkah politik yang diambil putra Gubernur Kaltim itu perlu dievaluasi KPU Kaltim.

Pengajar di Fakultas Hukum Unmul itu menyebut, walau langkah Cawagub Kaltim yang berpasangan dengan Syaharie Jaang itu tidak melanggar UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, tetapi tidak berarti keputusan tersebut diperbolehkan.

“Memang tidak ada norma yang secara eksplisit melarang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mendaftar sebagai anggota DPD. Tetapi tidak ada larangan bukan berarti boleh,” kata pria yang karib disapa Castro itu, Kamis (19/4) lalu.

Mengacu pada pasal 7 ayat 2 huruf s undang-undang tersebutu, terdapat syarat bagi anggota DPRD, DPR, dan DPD RI untuk mengundurkan jika memilih mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Maksud pembuat UU menyusun norma itu agar tidak ada konflik kepentingan antara jabatannya dengan posisinya sebagai calon. Seharusnya logika hukum ini bisa dipakai dalam kasus Ferdian. Tidak patut bagi seorang calon pada saat bersamaan turut mendaftar sebagai anggota DPD RI,” terangnya.

Castro menyebut, apabila langkah Ferdian tidak segera dihentikan, maka akan menjadi citra buruk bagi pilkada di masa depan. Selain itu, imbasnya akan menjadi preseden buruk bagi calon kepala daerah lainnya.

“Ini mirip dengan hijrah massalnya anggota DPD RI ke partai politik. Memang tidak ada larangan dalam aturan, tetapi itu mengacaukan sistem parlemen dua kamar,” tegasnya. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dewan Naikkan Target Pajak

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sepertinya harus mengencangkan ikat pinggang pada…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dulu Dikenal Sebagai Guru, Kini Dipercaya Jadi Wagub Kaltim

Di mana ada tekad, maka di situ aja jalan. Begitulah gambaran prinsip hidup dari seorang Hadi Mulyadi.…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:09

Oknum Polisi Malaysia Selundupkan Miras

KRAYAN – Oknum polisi Malaysia diamankan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas)…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:24
Info CPNS

4.131 Berkas CPNS Sudah Masuk BKPPD

 SAMARINDA – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda resmi…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:23

Raperda RZWP3K Syarat Kepentingan?

SAMARINDA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim mendesak DPRD…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:23

Disdukcapil Siap Blokir Ribuan Data KTP-el

SAMARINDA – Sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Kependudukan…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:22

Banperda Belum Terima Usulan Raperda LGBT

SAMARINDA – Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan trangender (LGBT) di Kaltim dinilai kian meresahkan…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:22

Mantan Karyawan Menangkan Gugatan, Manajemen Hotel Mesra Diminta Bayar Rp 90 Juta

SAMARINDA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:21
Gempa Palu

Penuhi Kebutuhan Pendidikan Setiap Anak, Berikan Bantuan Seragam dan Pengobatan

Tidak hanya sandang dan pangan, pemerintah pusat juga mengharapkan setiap kabupaten/kota yang menerima…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:20

TEGAS..!! Danrem Bilang Jangan Sekali-kali Jadi Calo

SAMARINDA – Proses penerimaan prajurit TNI AD harus melalui cara-cara yang jujur dan sesuai prosedur.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .