MANAGED BY:
MINGGU
24 JUNI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN
Minggu, 29 April 2018 00:09
Antara TKA dan TKI
Oleh Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

PROKAL.CO, Oleh Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post 

ISU tenaga kerja asing (TKA) yang konon membeludak belakangan ramai dibicarakan. Di tengah pengangguran yang terus meningkat, isu ini jelas begitu kontradiktif. Apalagi para TKA ini bekerja di level pekerja kasar yang sejatinya masih dapat dikerjakan tenaga-tenaga lokal.

Maka jangan heran bila isu ini menjadi bahan bagi masyarakat dan juga pihak oposisi untuk menyerang pemerintah. Ya tentu, apalagi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lampau Presiden Jokowi sempat menjanjikan penciptaan lapangan kerja yang masif bagi rakyat Indonesia.

Nyatanya, kebijakan yang diambil berbanding terbalik. Sang presiden malah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA yang dianggap memudahkan akses TKA masuk ke Indonesia. Alasan penerbitan perpres untuk meningkatkan daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja. Perizinan penggunaan TKA konon jadi alasan terhambatnya investasi sehingga melalui perpres, perizinan tersebut dipermudah.

Namun begitu, landasan penerbitan perpres ini disebut tidak kuat jika dilihat dari segi yuridis dan sosiologis. Pasalnya dari segi sosiologis, perpres ini dianggap tidak mencerminkan kenyataan di masyarakat yang kini begitu sulit mencari pekerjaan. Sementara dari segi yuridis, beberapa pasal dalam pilpres dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tak ayal, perpres ini mendapat banyak kritik. Dikritik begitu, pemerintah berikut barisan pendukungnya menjawab dengan perbandingan antara TKA dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Keberadaan TKI di luar negeri yang katanya lebih banyak dari TKA yang masuk ke Indonesia dijadikan pembenaran atas pengambilan kebijakan akses TKA. Dalihnya, penggunaan TKA takkan berpengaruh pada tenaga kerja lokal.

Padahal, membandingkan masalah TKI dan TKA sejatinya tidaklah tepat dan relevan. Beberapa argumen dapat mematahkan alasan pemerintah ini. Salah satunya, keberadaan TKI di luar negeri terjadi karena adanya kebutuhan dari negara-negara pengimpor TKI. Angka pengangguran di negara-negara tersebut terbilang rendah, sehingga tidak menjadi masalah karena tidak merebut kesempatan warga lokal di sana.

“Mereka tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena tidak butuh TKA,” ujar pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. Sang profesor juga menekankan masih banyaknya warga miskin dan juga pengangguran di Indonesia sehingga keberadaan TKA sejatinya belum diperlukan di Indonesia.

Ucapan Yusril ini lantas ditanggapi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Hanif Dhakiri. Sang menteri bertanya kepada Yusril terkait pengalaman Yusril kala menjadi menteri terkait keberadaan TKA ini. Buka-bukaan, Yusril menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa di masanya menjadi menteri, TKA itu ada. Namun pemerintah kala itu membatasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang belum bisa dilakukan tenaga kerja lokal.

“Kami tidak jor-joran izinkan buruh kasar masuk ke sini (Indonesia), terutama dari Tiongkok seperti ketika Anda jadi menteri,” tulis Yusril menjawab pertanyaan sang menteri. Sebuah jawaban yang sejatinya bisa menyadarkan pemerintah terkait pembatasan TKA.

Ya, TKA memang sudah eksis di tanah air sejak pemerintahan yang lalu-lalu. Akan tetapi, keberadaannya tidaklah semasif dan semudah seperti saat ini. Kebanyakan lebih pada level manajemen dan tenaga skill yang bertujuan untuk alih teknologi, berbagi pengalaman kepada tenaga lokal. Hal ini berbeda dengan yang terjadi sekarang, ketika begitu banyak TKA bekerja sebagai buruh kasar dan sopir yang sejatinya stok tenaga-tenaga untuk bidang itu masih banyak dimiliki Indonesia.

Temuan Ombudsman RI, terdapat ketimpangan antara data TKA yang diberikan pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA tahun lalu mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Mayoritas berasal dari Tiongkok.

Sementara Ombudsman RI memperkirakan jumlahnya lebih banyak dari angka yang disodorkan pemerintah. Hal ini melihat pada kenyataan bahwa terdapat pabrik-pabrik di Indonesia yang 100 persen diisi TKA, salah satunya di Manokwari. 

Pun begitu, Ombudsman RI mencatat terdapat pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan yang dilakukan TKA. Sebab, ditemukan setidaknya 500 orang asing yang menggunakan visa turis untuk bekerja di Indonesia. Parahnya, perusahaan bersangkutan malah membiarkan masalah itu dan tidak memberikan sanksi.

Temuan lainnya dari investigasi yang dilakukan dalam rentang semester kedua 2017, yaitu adanya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar dan sopir. Di Morowali misalnya, ada ditemukan 200 orang yang menjadi sopir. Malahan dari temuan Ombudsman, persentase TKA yang menjadi pekerja kasar jumlahnya mencapai 90 persen.

Yang lebih mencengangkan, para TKA yang menjadi buruh kasar ini dibayar lebih mahal hingga tiga kali lipat dibandingkan tenaga lokal. Sebagai contoh, TKA mendapatkan gaji Rp 15 juta sementara tenaga lokal Rp 5 juta untuk posisi yang sama yaitu sopir. Mereka paling banyak ditemui di sektor pembangunan smelter dan konstruksi.

Serangkaian temuan ini tentunya merupakan gambaran nyata betapa keberadaan TKA kini semakin masif di negeri yang konon kaya raya ini. Walaupun pemerintah lantas berdalih perpres ditujukan bagi TKA level menengah, fakta banyaknya TKA menjadi buruh kasar sudah selayaknya menjadi perhatian dan mesti mendapat penindakan tegas. Pasalnya, keberadaan TKA yang begitu masif ini baru diketahui di rezim Jokowi yang belakangan tampak mesra dengan Pemerintah Tiongkok, negara asal mayoritas TKA.

Keberadaan TKA di sektor-sektor pekerja kasar ini jelaslah sangat merugikan bangsa. Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu secara ringkas memaparkan kerugian bangsa di balik masifnya arus TKA pekerja kasar. Dalam salah satu cuitannya, dia memaparkan perbedaan antara TKA dengan TKI yang logis.

Di antara perbedaan itu, TKI mengisi kekurangan tenaga kerja sementara TKA merebut lapangan kerja. Lantas dari TKI, Negara ini mendapatkan pundi-pundi devisa yang menjadikan mereka mendapat julukan “Pahlawan Devisa”. Sedangkan dari TKA, justru devisa kita tersedot. Poin terakhir yaitu TKI membantu mengelola SDA Negara tujuan sementara TKA datang bersama modal untuk menguasai SDA.

Terlepas pernyataan yang masih dapat dipertanyakan tersebut, pemaparan Said Didu sejatinya memantik lebih dalam korelasi antara TKA dengan TKI. Munculnya TKI yang melanglang ke berbagai Negara sejatinya merupakan buah dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dalam negeri.

Para TKI ini, berikut TKW, mesti meninggalkan sanak keluarga demi sesuap nasi karena negara gagal menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Pengangguran di negeri ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat menembus angka 7 juta jiwa. Sebuah angka yang fantastis tentunya dengan catatan peningkatan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, negara seakan membuka lapangan kerja baru bagi orang-orang asing lewat keran Perpres 20/2018 yang dipertanyakan karena dianggap menabrak pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal kalau mau bijak, TKI-TKI yang berada di luar negeri itu dapat ditarik ke dalam negeri untuk mengisi lowongan yang kini diisi para TKA.

Sehingga bila para TKA ini dibiarkan bebas begitu saja memasuki Indonesia, jangan heran bila jumlah TKI akan semakin banyak saja di tahun-tahun mendatang karena ketiadaan kesempatan untuk berkarya. Jangan sampai pemerintah dianggap abai dan lebih mempercayai orang luar ketimbang orang sendiri. Padahal begitu banyak potensi yang bisa dimaksimalkan dari tenaga-tenaga lokal bila pemerintah mau serius menanganinya.

Pemerintah perlu meyakini bahwa masalah tenaga kerja merupakan masalah yang penting. Karena ketiadaan lapangan kerja memunculkan masalah pengangguran. Masalah pengangguran lantas memunculkan masalah kriminalitas. Kriminalitas menciptakan kekacauan di masyarakat yang membahayakan stabilitas negara.

Memang tak elok bila memberikan beban sepenuhnya kepada pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Para pengusaha dan para sarjana juga mesti berperan dalam menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan dorongan dan dukungan sehingga geliat usaha lokal dapat bangkit dan berjaya di negeri sendiri.

Tentunya kita berharap Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di negeri ini bisa menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang bukannya terpecahkan, malah semakin bertambah saja. Apalagi sang presiden pernah menjanjikan mencetak 10 juta lapangan kerja selama lima tahun dalam kampanyenya dulu.

Bila si presiden mau lanjut dua periode, tentu janji ini harus diprioritaskan. Karena kalau tidak, maka benarlah guyonan di dunia maya kalau Jokowi sukses memenuhi janjinya cetak 10 juta lapangan kerja, tapi untuk orang Tiongkok. Malu dong sama slogan “Kerja, Kerja, Kerja.” (*)


BACA JUGA

Kamis, 07 Juni 2018 22:50
Pilgub Kaltim 2018

KPU Siapkan Tim Pakar Hukum

SAMARINDA – Upaya antisipasi dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim dalam mengawal berbagai…

Senin, 04 Juni 2018 17:44

Mosque of Laredo

Oleh: Dahlan Iskan  Saya datang terlalu awal: pukul 8 malam. Matahari masih bersinar perkasa. Pintu…

Kamis, 31 Mei 2018 00:01

Syukuran Arab Hays

Oleh: Dahlan Iskan Saya dapat kiriman buka puasa. Dari Rochman Budiyanto. Wartawan intelektual. Humoris.…

Selasa, 29 Mei 2018 00:02

Pesantren Pertama di Amerika

Oleh: Dahlan Iskan Disway tidak mampir ke New York. Itu bukan meniru judul novel Ayu Utami: "Laela Tidak…

Jumat, 25 Mei 2018 00:02

Rahasia Hape Imam Tarawih

Oleh: Dahlan Iskan Pokoknya beres. Setelah tahu rumah itu adalah masjid, saya merasa bebas: bisa datang…

Selasa, 22 Mei 2018 19:09

Pemkot Mulai Petakan Titik Kemacetan

SAMARINDA – Upaya antisipasi mulai dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mencegah…

Minggu, 06 Mei 2018 00:00

Menanti “Hiburan” Kedua

Oleh: Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post  RABU (9/5) mendatang masyarakat Kaltim akan kembali…

Jumat, 04 Mei 2018 23:59

Bicara Politik di Masjid…Why Not?

Oleh: Yusva Alam, Redaktur Bontang Post  Siapa bilang tak boleh bicara politik di dalam masjid.…

Kamis, 03 Mei 2018 00:25

Obat #Stress2019 Ala Shanghai

Oleh: Dahlan Iskan  Waktu di Shanghai saya terkesima dengan berita ini: orang antre beli rumah…

Selasa, 01 Mei 2018 00:13

Ideologi Republik dari Kansas

Oleh: Dahlan Iskan  Saya lagi di negara bagian yang hampir seumur hidupnya dikuasai Partai Republik:…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .