MANAGED BY:
KAMIS
16 AGUSTUS
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

SANGATTA POST

Jumat, 11 Mei 2018 00:00
Dilema Soal Pengawasan TKA, Disnakertrans Minta UPTD

Kewenangan Sudah Dilimpahkan

PENGAWASAN: Buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Kutim.(DOK/Sangatta Post)

PROKAL.CO, SANGATTA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, kena getahnya. Mereka disebut tak melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) maupun perusahaan yang mengabaikan hak karyawan.

Padahal,  itu bukan kewenangan kabupaten. Melainkan tugas provinsi.  Kewenangan  sudah diserahkan kepada provinsi. Provinsi yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan kepada TKA maupun perusahaan yang melanggar aturan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dikatakan Kadisnaker Kutim,  Darius Jiu Dian, dirinya cukup serba salah.  Tak melakukan pengawasan,  dituduh  membiarkan. Jika bergerak dilapangan dianggap  melanggar aturan.  Cukup berba salah.  Bagaikan memakan buah simalakama.

Padahal,  sebagai kadis baru,   dirinya ingin memberikan pelayanan  ekstra kepada masyarakat. Seperti memberikan hak buruh,  maupun menindak TKA ilegal.  Lagi-lagi misi tersebut tak dapat dikabulkan.  Karena semua berada diatas kendali Pemprov Kaltim.

"Karena pengawasan sudah dilimpahkan ke provinsi,  maka kami tak dapat berbuat banyak. Tetapi kami harap dibuatkan UPTD Pengawasan," pinta Jiu.

UPTD Pengawasan dimaksud untuk membantu provinsi. UPTD sebagai perpanjangan tangan Pemprov Kaltim. Dengan begitu,  kabupaten dapat bergerak sendiri tanpa harus menjadi pendamping petugas provinsi saat di lapangan.

"Kami juga tunggu-tunggu untuk melakukan pengawasan di Kutim,  tak ada. (Permintaan Pemprov Kaltim). Padahal kami menunggu. Makanya kalau bisa kami minta dibuatkan UPTD," tambah Kasi Penempatan Tenaga Kerja,  Masrita.

Permintaan UPTD cukup beralasan.  Pasalnya,  di Kutim terbilang banyak perusahaan. Baik perusahaan sawit,  tambang,  maupun yang lainnya. Dirinya yakin, Pemprov Kaltim tak mampu  melakukan pengawasan secara penuh. Perlu peran daerah.

"Kami surati Gubernur,  minta UPTD Pengawasan di Kutim. Karena kita luas.  Banyak tambang dan sawit. Tetapi belum ada tanggapan," katanya.

Terlepas dari itu, dirinya sedikit mengkritik masalah Tim Pemantau Orang Asing (Timpora). Sebab,  pihaknya tak dilibatkan.  Padahal,  Disanaker memiliki peran penting.

"Kami memiliki bidang TKA.  Kami bidang pekerja. Tetapi tak dilibatkan. Tetapi mingkin ini kebijakan provinsi," katanya. (dy)


BACA JUGA

Rabu, 15 Agustus 2018 21:11

Animo Tinggi, Jadwal Perintis Bakal Ditambah

SANGATTA - Melihat tingginya animo masyarakat Kutai Timur (Kutim) dalam menggunakan jasa penerbangan,…

Rabu, 15 Agustus 2018 21:08

Wabup Sentil ASN

SANGATTA – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan kewajiban bagi Aparatur…

Rabu, 15 Agustus 2018 21:06

Deskarah Juarai Santan Cup III

SANGATTA - Deskarah FC berhasil menjadi juara I di ajang Santan Cup III, Senin (13/8). Bermain di lapangan…

Rabu, 15 Agustus 2018 21:05

DLH Temukan Terowongan “Rahasia”

SANGATTA- Hasil identifikasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Dinas Lingkungan Hidup…

Rabu, 15 Agustus 2018 21:03

Jelang Kurban, Seluruh Sapi Dipastikan Sehat

  SANGATTA - Seluruh sapi kurban yang datang ke Kutai Timur (Kutim) dicek kesehatannya. Mata, mulut,…

Senin, 13 Agustus 2018 18:49

Dissos Beri Bantuan 80 Lansia

SANGATTA - Dari 5.021 lansia yang tercatat di Dinas Sosial (Dissos), 80 di antaranya dimanjakan Pemkab…

Senin, 13 Agustus 2018 18:46
Kabar Haji 2018

Kondisi Terkini Calhaj Kutim Jelang Ibadah Haji

MAKKAH - Calon Jemaah Haji (Calhaj) Kutim yang tergabung dalam kloter 4 Balikpapan, mengikuti pemeriksaan…

Minggu, 12 Agustus 2018 00:22

Ladies di THM Banyak Tak Miliki KTP

SANGATTA - Banyak pekerja Tempat Hiburan Malam (THM) kerap terjaring razia yustisi yang dilakukan Satpol…

Minggu, 12 Agustus 2018 00:22
Pileg 2019

Mulai Menjamur, Panwaslu Perketat Pengawasan APK

SANGATTA - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur (Panwaslu Kutim) akan memperketat pengawasan…

Minggu, 12 Agustus 2018 00:22
Pileg 2019

Bacaleg Boleh Diganti, Asal.....

SANGATTA - Sejumlah persiapan gencar dilakukan oleh KPU Kutim jelang pemilu serentak 2019 mendatang.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .