MANAGED BY:
SELASA
22 MEI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 17 Mei 2018 00:43
Komura
Karyawan Komura Ancam Boikot Pengadilan

Jika Tidak Kembalikan Uang Koperasi Rp 282 Miliar

UNJUK RASA: Para karyawan TKBM Komura mengancam akan kembali menggelar aksi dalam jumlah yang lebih besar lagi jika PN Samarinda tidak segera mengembalikan uang koperasi Rp 282 miliar.(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Aksi unjuk rasa dari ribuan buruh yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Kaltim, Senin (14/5) lalu, ternyata belum membuahkan hasil. Pasalnya, belum ada keputusan jelas terkait tuntutan pengembalian uang koperasi yang diblokir dan disita senilai Rp 282 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Koordinator Aksi TKBM Komura Kaltim, Familiyanto mengungkapkan, pihaknya memberikan tenggat waktu selama 15 hari sebelum Idulfitri 1439 hijriah kepada PN Samarinda untuk membuka blokir rekening dan mengembaliakan uang koperasi tersebut.

Dia mengancam, apabila penyidik tidak memenuhi tuntutan itu, pihaknya akan menurunkan massa yang jauh lebih besar di Kejaksaan Samarinda ataupun Kejati Kaltim.

“Sampai sekarang kami masih bersabar. Kami memberikan waktu pada pengadilan untuk segera mengembalikan uang kami. Kalau 15 hari sebelum lebaran uang itu tidak dikembalikan, terpaksa kami akan turun dengan jumlah yang jauh lebih besar dari kemarin,” tegas Familiyanto, Selasa (15/5) lalu.

Kata dia, pengembalian uang tersebut harus segera dilakukan penyidik dari PN Samarinda dan pihak-pihak terkait. Mengingat koperasi sedang membutuhkan uang untuk membayar gaji ribuan karyawan.

“Uang itu kami rencanakan untuk membayar gaji karyawan. Seperti biasa, kami memberikan THR (Tunjangan Hari Raya, Red.) kepada karyawan. Kalau uang itu tidak dikembalikan, maka bisa dipastikan mereka tidak akan mendapatkan THR,” ucapnya.

Terlebih semenjak uang tersebut disita, sudah setahun karyawan yang bekerja di bawah naungan TKBM Komura tidak mendapat gaji yang layak. Keuangan koperasi menurun drastis hingga mengakibatkan karyawan digaji di bawah Upah Minimun Provinsi (UMP).

“Apakah penyidik tidak kasihan dengan ribuan buruh yang bekerja di Komura? Pikirkan anak-anak buruh yang ingin sekolah dan kebutuhan hidup buruh yang kian meningkat. Karena dari uang itulah kami membangun kesejahteraan buruh,” ucapnya.

Akibat lain dari penyitaan dan pemblokiran uang yang sudah berlangsung sejak 2017 lalu itu, aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang dikelola TKBM Komura Kaltim, terhambat. Pasalnya, setiap transaksi yang dilakukan selalu dibayar di awal.

“Mereka yang melakukan bongkar muat di pelabuhan itu tidak mau dibayar belakangan. Maunya dibayar di awal. Kalau bayar di muka, harus tersedia uang. Nah, uang yang disita dan diblokir itu sebenarnya untuk transaksi bongkar muat itu,” ujarnya.

Diketahui, semenjak Ketua TKBM Komura Jafar Abdul Gaffar beserta Sekretarisnya, Dwi Hari Winarno ditangkap pada Desember 2017 lalu, penyidik secara bertahap melakukan penyitaan dan pemblokiran uang koperasi. Pasalnya, penyidik menuding uang tersebut berhubungan dengan kasus pungutan liar yang dialamatkan kepada keduanya.

Pada Maret 2017, penyidik dari kepolisian melakukan penyitaan terhadap uang TKBM Komura Kaltim sebesar Rp 5 juta. Kemudian tidak berselang lama, aparat menyita uang sebesar Rp 6,1 miliar.

Masih di bulan yang sama, penyidik memblokir uang Komura sebesar Rp 282 miliar. Aksi pemblokiran tersebut nyaris membuat aktivitas koperasi bongkar muat tersebut nyaris terhenti.

Familiyanto menyebut, pemblokiran tersebut salah alamat. Pasalnya uang yang disita dan diblokir tidak berkaitan dengan kasus yang disangkakan pada ketua dan sekretaris Komura. Jaksa penuntut umum hanya menuntut penyitaan uang Rp 10 miliar yang dinilai berhubungan dengan kasus yang sedang bergulir.

“Tetapi penyidik malah memblokir dan menyita uang koperasi. Ini ada yang jangkal. Saya pikir salah alamat. Kasus yang berbeda dikaitkan dengan keuangan koperasi. Ini namanya sudah kelewat batas,” tegasnya. (*/um)


BACA JUGA

Minggu, 20 Mei 2018 00:11

Sudah Belasan Tahun, Jalan Tani Aman Tak Kunjung Baik

SAMARINDA – Arus lalu lintas yang menghubungkan antarkelurahan di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan…

Minggu, 20 Mei 2018 00:11

Penukaran Uang Bakal Dibatasi

SAMARINDA – Dana sebesar Rp 2,6 triliun disiapkan Bank Indonesia (BI) Kaltim untuk memenuhi permintaan…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:05
Polemik PAW Andi Harun

Andi Harun Diminta Mundur dengan Terhormat

SAMARINDA – Pergantian Antar Waktu (PAW) Andi Harun (AH) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:05

Tambang Ilegal Muncul Karena Tahura Tak Diawasi

SAMARINDA – Munculnya tambang batu bara ilegal di Taman Hutan Raya (Tahura), Bukit Soeharto, Kecamatan…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:05

Jembatan Mahulu Gelap Gulita

“Kalau sebelum subuh dan magrib itu, di sini gelap gulita. Jembatan ini seperti tidak terurus.…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:05

Desa Perlu Blogger dan Pewarta Desa

SAMARINDA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:05

Perkenalkan Budaya Lokal Kaltim hingga ke Mancanegara

Menghidupkan budaya daerah dari masa ke masa menjadi mimpi besar yang ingin selalu ditumbuhkan Sanggar…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:05
Pemprov Kaltim

Ibunda Sekprov Berpulang ke Pangkuan yang Maha Kuasa

Inalillahi wainailaihi rojiun. Jumat (18/5) kemarin, keluarga besar Sekprov Kaltim Hj Meiliana berduka.…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:05
Pemprov Kaltim

Bus Damri Diusulkan Beroperasi di APT Pranoto

SAMARINDA - Sebelum diresmikan 24 Mei mendatang, Pemprov Kaltim minta agar pengelola Bandara APT Pranoto…

Jumat, 18 Mei 2018 00:02

Kedapatan Beraktivitas di Tahura, Belasan Penambang Ilegal Diciduk

  SAMARINDA – Pertambangan ilegal seolah tidak mengenal batas wilayah. Kali ini pemburu emas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .