MANAGED BY:
RABU
23 JANUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Jumat, 25 Mei 2018 00:02
Terdakwa Korupsi Eskalator Divonis 1 Tahun

Belum Inkrah, Jaksa Penuntut Umum Ajukan Banding

Ilustrasi(Net)

PROKAL.CO, BONTANG – Para terdakwa kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) penyediaan eskalator DPRD Bontang divonis Pengadilan Tipikor Samarinda masing-masing 1 tahun penjara.

Namun demikian, putusan hakim tersebut belum inkrah mengingat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Bontang mengajukan banding.

“Karena putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan kami termasuk uang penggantinya maka kami langsung ajukan banding,” jelas Kajari Bontang, Agus Kurniawan, Kamis (24/5) kemarin.

Dibeberkan dia, hakim memvonis terdakwa FR selaku PPK/sekwan dan terdakwa KML selaku PPTK terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan. Sementara uang pengganti untuk terdakwa KML sebesar Rp 10 juta subsider 2 bulan. “Namun hakim memerintahkan JPU untuk mengembalikan uang kepada terdakwa FM sebesar Rp 270 juta, dalam hal ini barang bukti digunakan dalam perkara terdakwa SM selaku penyedia barang atau rekanan,” ujar Agus.

Sementara itu, terdakwa SM juga terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo  Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun dan denda 50 juta subsider 2 juta. Uang pengganti senilai Rp 51.140.000 subsider 2 bulan. “BB dari SM dipergunakan dalam perkara terdakwa NGH (subkon penyedia/subkon rekanan),” ungkapnya.

Untuk terdakwa NGH, Agus menyatakan vonis hakim pidana penjara 1 tahun dengan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan dengan uang pengganti Rp 26.974.090. Uang sebesar Rp 174.025.910 dikembalikan kepada terdakwa. Sementara barang bukti dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain. “Semua terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp 5 ribu,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan pengadaan eskalator di kantor DPRD Bontang dengan anggaran Rp 2,9 miliar mendapat kritikan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga sejak tahun 2017 lalu pihak Kejari Bontang sudah mulai menyelidiki dan memeriksa kasus tersebut. Tim penyidik menduga ada indikasi dugaan mark up harga pengadaan tersebut. Potensi kerugiannya lebih kurang mencapai Rp 1,4 miliar. (mga)


BACA JUGA

Rabu, 23 Januari 2019 09:37

Sarana Pendidikan Masih Terbatas

BONTANG–Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sangat diperlukan. Fungsinya menunjang proses…

Rabu, 23 Januari 2019 09:25

Pemkot Bontang Bantah Banyak Pengangguran, Kata Wawali Cuma....

BONTANG–Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase membantah bahwa angka pengangguran…

Rabu, 23 Januari 2019 09:09

Tahap Kedua Dikucurkan Rp 12,5 Miliar

BONTANG–Pembangunan klinik rawat jalan RSUD Taman Husada bakal berlanjut tahun…

Rabu, 23 Januari 2019 09:07

KPU Coret Kasdi dari DCT

BONTANG–KPU Bontang mencoret caleg Partai NasDem Kasdi dari daftar calon…

Rabu, 23 Januari 2019 09:01

Demi Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan

BONTANG–Dua Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Bontang yakni…

Selasa, 22 Januari 2019 10:15

Fenomena Supermoon, Nelayan Tetap Melaut

BONTANG–Fenomena supermoon (posisi perigee atau jarak terdekat bulan pada bumi)…

Selasa, 22 Januari 2019 10:12

Kantor Kelurahan Tergenang, Kontraktor Bakal Dipanggil

BONTANG–Bangunan Kantor Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, telah berdiri…

Selasa, 22 Januari 2019 09:09

Batasi Penggunaan Smartphone

BONTANG–Smartphone atau telepon pintar, saat ini menjadi kebutuhan setiap orang.…

Selasa, 22 Januari 2019 09:03

Proyek Molor, Kontraktor Ditarget 20 Hari

BONTANG–Pembangunan dua lantai klinik rawat jalan RSUD Taman Husada belum…

Senin, 21 Januari 2019 11:53

Pajak Restoran Melonjak

BONTANG – Pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya bersumber dari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*