MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Minggu, 27 Mei 2018 00:01
“Pemerintah Jangan Otoriter”
Warga Klaim Pembangunan Hotel Primebiz Kontroversial
MULAI DIRATAKAN: Lahan yang digunakan untuk pembangunan Hotel Primebiz ini sebelumnya dikelola PT Inhutani.(MUBIN/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Sejumlah warga Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda menilai, pemberian izin Hotel Primebiz dilakukan tanpa persetujuan warga setempat. Karenanya, penduduk di kelurahan tersebut menduga pemerintah mengambil kebijakan secara sepihak.

Ketua RT 16 Karang Anyar, Aminuddin berpendapat, proyek pembangunan hotel tersebut masih kontroversial. Pasalnya, warga di sekitar lokasi hotel belum satu suara. Mestinya sebelum dilakukan pembangunan, pemerintah menerangkan terlebih dulu supaya warga satu pemahaman.

“Jangan dipaksakan seperti ini. Apalagi rencana itu sudah lama. Sekarang ada tiba-tiba dimulai pembangunan. Kesannya terburu-buru. Harusnya diharmonisasi dulu antara warga yang pro dan kontra. Kalau itu sudah dilakukan, tidak ada masalah,” ucapnya, Sabtu (26/5) kemarin.

Aminuddin mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pembangunan hotel tersebut. Sikap tersebut didasarkan rekomendasai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda serta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta pembangunan hotel dilakukan setelah mendapat persetujuan warga.

“Terlepas dari benar atau tidaknya opini kami, tapi pemerintah tidak boleh mengabaikan itu. Jangan otoriter. Ini dipaksakan. Betul yang menentukan pemerintah, tapi jangan keterlaluan. Karena nyatanya kami yang akan merasakan imbas pembangunan hotel,” tegasnya.

Aminuddin menyatakan, pernah dimintai pendapat oleh pemerintah terkait pembangunan hotel berbintang tersebut. Namun warga setempat tetap menolaknya. Karena itulah dia sebagai ketua RT tidak pernah tanda tangan kesepakatan pembangunan hotel.

Sementara itu seorang warga RT 17 Karang Anyar berinisial HN (50) menuturkan, pernah dijanjikan akan diajak manajemen Hotel Primebiz untuk studi banding di Jakarta. Rencananya pimpinan hotel akan memperlihatkan sistem syariat dalam pengelolaan perhotelan.

“Tetapi sampai sekarang tidak ada. Kami pertanyakan bagaimana bentuk hotel syariat itu. Di hotel berbintang boleh minum alkohol, kolam renang, dan tempat hiburan. Itu yang kami tolak,” ujarn HN.

Padahal melalui studi banding tersebut warga dapat memiliki gambaran konsep pengelolaan hotel berlabel syariat. Tak kunjung mendapat kabar dari manajemen hotel, groundbreaking yang dilakukan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak membuat warga setempat kaget.

“Kami kaget akan dimulai pembangunan hotel. Karena sejak lama sempat terhenti. Kami sudah sempat berpikir supaya di lahan itu dibangun pusat pendidikan. Di Islamic Center sudah ada TK, harusnya juga ada SMP, SMA, dan perguruan tinggi,” imbuh dia.

Persoalan lain yang belum mendapat kejelasan dari pemerintah daerah yakni batasan lahan yang dilelang PT Inhutani pada PT Wijaya Utama Lestari. Pemerintah hanya memberikan keterangan sepintas tanpa memberikan gambaran detail.

“Kami pernah diundang di kantor gubernur. Cuma di sana hanya dijelaskan gitu saja, tidak sampai diperlihatkan batasan-batasan lahan yang akan digunakan Hotel Primebiz. Warga di sini takut digusur. Makanya sampai sekarang saya menolak pembangunan hotel itu,” ujarnya.

Pendapat berbeda dikemukakan Ketua RT 14, Kelurahan Karang Anyar, Muhammad Syukur Imbi. Menurutnya, keberadaan hotel akan membawa manfaat positif bagi warga setempat.

“Kalau ada hotel, nanti di sini akan ramai. Kalau lahan itu dipakai untuk bangun hotel atau mal, nanti anak-anak kami bisa bekerja di hotel. Orang-orang akan berdatangan di kelurahan ini. Banyak bermunculan toko dan pusat perbelanjaan. Dengan begitu, warga yang akan diuntungkan,” kata Syukur.

Dia berpendapat, jika hotel sudah beroperasi, warga yang lulusan SMP/SMA dapat direkrut manajemen hotel. Peluang kerja akan bermunculan seperti sekuriti, tukang bersih-bersih, dan pelayan hotel.

“Karyawan hotel itu banyak sekali. Bukan hanya 30 atau 40 orang. Warga di sini yang akan diuntungkan. Pengangguran berkurang. Anak-anak muda bisa ikut bekerja dan memiliki tambahan penghasilan,” ucapnya.

Alasan lain yang membuat Syukur mendukung keberadaan hotel yakni lahan PT Inhutani yang dilelang pada Hotel Primebiz sudah lama tak digunakan. Di lokasi tersebut tumbuh beragam rumput liar dan ilalang sehingga tampak kumuh.

“Daripada kosong begitu, lebih baik dimanfaatkan. Dulu saat diminta tanda tangan, saya langsung setujui itu. Saya diajak untuk menolak, tapi saya tidak mau. Rata-rata warga yang tinggal di lahan PT Inhutani ini sepakat dengan pembangunan hotel,” bebernya. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 00:11
Raperda LGBT

Raperda LGBT Tunggu Payung Hukum

SAMARINDA – Desakan publik agar dewan segera mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dewan Naikkan Target Pajak

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sepertinya harus mengencangkan ikat pinggang pada…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dulu Dikenal Sebagai Guru, Kini Dipercaya Jadi Wagub Kaltim

Di mana ada tekad, maka di situ aja jalan. Begitulah gambaran prinsip hidup dari seorang Hadi Mulyadi.…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:09

Oknum Polisi Malaysia Selundupkan Miras

KRAYAN – Oknum polisi Malaysia diamankan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas)…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:24
Info CPNS

4.131 Berkas CPNS Sudah Masuk BKPPD

 SAMARINDA – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda resmi…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:23

Raperda RZWP3K Syarat Kepentingan?

SAMARINDA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim mendesak DPRD…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:23

Disdukcapil Siap Blokir Ribuan Data KTP-el

SAMARINDA – Sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Kependudukan…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:22

Banperda Belum Terima Usulan Raperda LGBT

SAMARINDA – Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan trangender (LGBT) di Kaltim dinilai kian meresahkan…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:22

Mantan Karyawan Menangkan Gugatan, Manajemen Hotel Mesra Diminta Bayar Rp 90 Juta

SAMARINDA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:21
Gempa Palu

Penuhi Kebutuhan Pendidikan Setiap Anak, Berikan Bantuan Seragam dan Pengobatan

Tidak hanya sandang dan pangan, pemerintah pusat juga mengharapkan setiap kabupaten/kota yang menerima…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .