MANAGED BY:
MINGGU
21 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Minggu, 27 Mei 2018 00:01
BK Usul Andi Harun Diganti

Partai Golkar Bisa Langsung Ajukan PAW di DPRD Kaltim

Dahri Yasin(MUBIN/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK)  DPRD Kaltim menyarankan pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltim agar mengambil sikap terkait pengangkatan Andi Harun (AH) sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim. Pasalnya, kepindahan partai AH dapat dijadikan bukti untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Ketua BK DPRD Kaltim, Dahri Yasin menuturkan, kebijakan PAW terhadap AH tidak memerlukan dasar Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai pimpinan daerah partai berlambang garuda itu. Pun demikian, bila AH tidak memberikan SK pengangkatannya, padahal sudah jelas pindah dan memimpin partai tersebut, maka Partai Golkar itu dapat mengambil langkah hukum.

“Tidak perlu dibuktikan lagi dengan SK. Tidak perlu lagi harus menunggu SK pengangkatannya sebagai Ketua Gerindra. Itu secara umum saja. Semua orang sudah tahu dia memimpin Gerindra. Itu balihonya besar dipasang di jalan. Jadi ada hal yang dibuktikan secara khusus, ada juga yang tidak perlu dibuktikan,” sebut Dahri, Sabtu (26/5) kemarin.

Kata dia, AH tidak boleh lagi menghalangi DPD Golkar Kaltim yang ingin menggantikannya di DPRD Kaltim. Sebab sesuai aturan, setiap wakil rakyat yang pindah partai harus diganti dari jabatannya di DPRD.

“Dia tidak lagi punya kapasitas untuk menghalangi Golkar menggantinya. Seperti dulu gugatan perdata yang dia ajukan di pangadilan. Kalau itu boleh saja. Karena tidak ada bukti bahwa dia pindah partai. Tetapi setelah pindah partai, tidak ada alasan lagi baik secara hukum untuk penggantian dirinya,” jelasnya.

Atas dasar itu, penggantian AH sepenuhnya berada di tangan Golkar. Rekomendasi Golkar dapat dijadikan dasar bagi pimpinan DPRD untuk mengusulkan penggantiannya. “Fraksi Partai Golkar segera mengusulkan PAW pada AH,” imbuhnya.

Politisi senior Golkar itu berpendapat, BK tidak dapat memanggil AH. Sebab hingga kini belum ada laporan. Menurutnya, setiap pemanggilan harus didasarkan aduan dari masyarakat atau partai politik di DPRD Kaltim.

“Dari sisi mana kami mau memanggil? Golkar juga tidak mengajukan keberatan ke BK. BK itu tidak bisa berinisiatif. Harus atas dasar pengaduan yang beralasan,” sebut Dahri.

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah sependapat dengan Ketua BK DPRD Kaltim. Dasarnya, pasal Pasal 139 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

“Karena dasar PAW sakarang dengan dasar pindah partai, lebih baik Golkar segera menerbitkan SK pemecatan baru kepada AH. Dengan alasan pindah partai. Baru diusulkan ke pimpinan DPRD dengan tembusan menteri,” sarannya.

Persoalan lain yang juga dikaitkan pada AH yakni keputusannya untuk pindah perahu politik masih menyisahkan dugaan pelanggaran etik. Salah satunya AH menjabat sebagai anggota DPRD di dua partai yang berbeda.

“Dalam kapasitas sebagai anggota Fraksi Golkar, kan lucu kalau pada saat yang bersamaan menjadi Ketua Gerindra Kaltim. Terlebih jika yang bersangkutan masih menerima hak-hak keuangan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD dari Fraksi Golkar,” terangnya.

Herdiansyah menegaskan, mestinya sejak awal AH memahami bahwa setiap anggota DPRD yang pindah partai harus dapat diganti. Karenanya, AH harus mengundurkan diri dari gedung Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, sejak pengangkatannya sebagai Ketua Gerindra Kaltim.

“Itu lebih terhormat daripada berpolemik seperti yang terjadi sekarang. Tapi kan itu tidak dilakukan? Saya rasa hal ini juga menjadi bagian dari persoalan etik,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, AH belum dapat dikonfirmasi. Beberapa kali media ini menghubunginya lewat sambungan telepon, namun tidak nomor pribadinya tidak aktif. Begitu juga dengan pesan via wattsapp, AH tidak menggubrisnya. (*/um)


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 00:12

MIRIS..!! Ribuan Anak Putus Sekolah di Lima Daerah

SAMARINDA – Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) nyatanya tak lantas membuat Kaltim…

Jumat, 19 Oktober 2018 00:12

Gemar Berbagi Motivasi, Ingatkan Pentingnya Perencanaan Hidup

Selain dikenal sosok yang rendah hati, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi juga karib dengan…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:14
Polemik Kinibalu

Pengadilan Kabulkan Permohonan DPUPR

  SAMARINDA – Sengketa pembangunan masjid di lapangan Kinibalu akhirnya menemui titik terang.…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:13

Raperda RZWP3K Lindungi Nelayan!

SAMARINDA – Kritikan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:13

Masuk Musim Pancaroba, Mulai Waspada Wabah DBD!

SAMARINDA – Warga Kota Tepian patutnya mulai mewaspadai penyebaran penyakit demam berdarah dengue…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:12

Hibah dan Bansos Terancam Dikurangi

SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltim 2018 yang sebelumnya…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:11
Raperda LGBT

Raperda LGBT Tunggu Payung Hukum

SAMARINDA – Desakan publik agar dewan segera mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dewan Naikkan Target Pajak

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sepertinya harus mengencangkan ikat pinggang pada…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dulu Dikenal Sebagai Guru, Kini Dipercaya Jadi Wagub Kaltim

Di mana ada tekad, maka di situ aja jalan. Begitulah gambaran prinsip hidup dari seorang Hadi Mulyadi.…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:09

Oknum Polisi Malaysia Selundupkan Miras

KRAYAN – Oknum polisi Malaysia diamankan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .