MANAGED BY:
MINGGU
24 JUNI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 07 Juni 2018 01:08
Mekanisme Sidang Perlu Diatur Ulang

BK DPRD Kaltim Sarankan Jadwal Terbuka

Baharuddin Demmu(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang mangkir dari rapat paripurna membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim angkat bicara. BK berpendapat, mekanisme pelaksanaan sidang paripurna harus diatur ulang.

Hal itu dikatakan anggota BK DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, Rabu (6/6) kemarin. Menurutnya, sebelum dilaksanakan rapat paripurna, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kaltim terlebih dulu mengabsen seluruh anggota dewan.

“Dipanggil saja satu-satu anggota dewan yang jumlahnya 55 orang itu. Caranya begitu. Tidak lagi disebutkan secara umum seperti yang sering dilakukan dalam rapat paripurna sekarang,” sarannya.

Langkah tersebut, tambah dia, untuk menutup peluang adanya anggota dewan yang hanya menitip tanda tangan. Padahal nyatanya tidak hadir dalam rapat paripurna. Pola umum absensi yang hanya mengedepankan kuorum tanpa memperhatikan secara detail anggota yang hadir dalam rapat paripurna menunjukkan contoh yang buruk.

“Coba dicontoh DPRD di Sulawesi itu. Semua anggota yang hadir dalam paripurna dipanggil satu per satu. Akibatnya semua anggota hadir dalam sidang. Harusnya begitu juga sidang paripurna DPRD Kaltim,” sebut Baharuddin.

Cara tersebut, terbukti efektif memberikan efek jera bagi wakil rakyat. Pasalnya semua anggota dipanggil di hadapan umum, disaksikan awak media, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah. “Sehingga di sidang paripurna hanya satu atau dua orang saja yang tidak hadir. Itu pun ada keterangan atau alasan mengapa mereka tidak hadir. Ini cara yang mudah diterapkan,” ucapnya.

Kemudian, Baharuddin menyarankan setiap anggota yang tidak hadir dalam rapat paripurna harus memiliki alasan yang jelas dalam bentuk surat. Sebelum sidang dimulai, Sekwan membacakan satu per satu anggota yang tidak hadir disertai alasan ketidakhadirannya.

“Sehingga anggota dewan yang tidak hadir merasa malu kalau tidak datang tanpa alasan dan bukti yang jelas. Apa susahnya kalau dibuat seperti itu. Sidang paripurna itu jadikan contoh bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong pimpinan DPRD beserta BK agar menegaskan kembali aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD (MD3).

“Dalam undang-undang itu sudah dijelaskan, anggota DPRD enam kali berturut-turut tidak hadir dalam sidang paripurna, maka dilakukan PAW (Penggantian Antar Waktu, Red.),” tegas Baharuddin.

Terakhir, dia meminta sidang paripurna selalu memuat agenda penting. Sehingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan gubernur/sekretaris provinsi harus menghadiri kegiatan tersebut.

“Selama ini hanya kepala bidang saja yang diutus dalam paripurna. Ini contoh yang kurang baik. Harusnya seluruh kepala dinas hadir untuk mendengarkan materi sidang. Jangan ada perwakilan lagi,” tutup dia. (*/um)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Juni 2018 00:02

Gagal Berangkat, Calon Jemaah Haji Akui Trauma

SAMARINDA – Sejumlah calon jemaah haji yang terdaftar di PT Hidayah Hasyid Oetama (H20) mengaku…

Sabtu, 23 Juni 2018 00:02

Disorot Paling Banyak Alpa, Ini Tanggapan Kasatpol PP

SAMARINDA – Pemkot Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) hari pertama kerja, Kamis (20/6)…

Sabtu, 23 Juni 2018 00:02
Pilgub Kaltim 2018

Ribuan Linmas Siap Amankan Pilgub 2018

SAMARINDA – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 tinggal menghitung hari. Untuk itu, Satuan…

Sabtu, 23 Juni 2018 00:02
Pilgub Kaltim 2018

Bantah Dukung RASA, Golkar Solid Menangkan Paslon AN NUR

SAMARINDA – Hasil survei Lembaga Strategis Indonesia (LSI) yang dirilis Selasa (19/6) lalu menunjukkan,…

Jumat, 22 Juni 2018 00:00

PARAH!!! Cuma di Sini, Ratusan Pegawai Membolos

SAMARINDA – Pemkot Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa organisasi perangkat…

Jumat, 22 Juni 2018 00:00

Kedapatan Bolos, TPP PNS Bakal Dipotong

TUNJANGAN tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan membolos…

Jumat, 22 Juni 2018 00:00

Jatam Desak Paslon Suarakan Moratorium

SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mendesak empat pasangan calon (paslon) yang…

Jumat, 22 Juni 2018 00:00

Tak Kunjung Diberangkatkan PT H20, Puluhan Calon Jemaah Haji Lapor Polisi

SAMARINDA – Puluhan calon jemaah haji yang berasal dari Bontang, Samarinda, dan Kabupaten Kutai…

Jumat, 22 Juni 2018 00:00
Debat Pilgub Kaltim

Debat Terakhir Pilgub Jadi Penentu

SAMARINDA – Hasil survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Rabu (20/6)…

Kamis, 21 Juni 2018 22:35
Pemprov Kaltim

Gubernur: Kinerja Harus Lebih Baik

SAMARINDA - Hari pertama turun kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah, Pemprov Kaltim menggelar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .