MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Selasa, 12 Juni 2018 00:19
Pilgub Kaltim 2018
Bawaslu Rekrut Ribuan Pengawas

Potensi Pelanggaran Pilgub Semakin Rawan

Saipul(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 tinggal menghitung hari. Potensi selanggaran menjelang pemungutan suara 27 Juni mendatang semakin meningkat. Setiap tim sukses (timses) dan pasangan calon (paslon) ditengarai bakal melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan. Belajar dari pemilu sebelumnya, kerap kali politik uang terjadi beberapa hari sebelum pemilihan.

Atas dasar itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim merekrut ribuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawas tersebut memiliki tugas untuk membantu tugas-tugas pengawasan di tingkat TPS.

Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul mengaku, pengawas di luar Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tersebut tersebar di setiap TPS. Diharapkan keberadaan pengawas TPS dapat membantu PPL dan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK).

“Jumlah mereka sebanyak jumlah TPS di Kaltim. Kalau tidak salah lebih dari tujuh ribu. Tugasnya mengawasi TPS di wilayahnya masing-masing. Kemudian memastikan persiapan di TPS dan pemenuhan logistik agar sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya, Senin (11/6) kemarin.

Dijelaskan Saipul, personel pengawas tersebut bertugas selama 30 hari. Sebanyak 23 hari dibebankan tugas pengawasan sebelum pilgub. Kemudian akan dibubarkan Bawaslu Kaltim tujuh hari setelah pemilihan usai. “Tugas mereka memang hanya 30 hari saja. Terbatas sesuai dengan fungsinya. Kemudian setelah waktu itu habis, kami akan membubarkannya,” sebut dia.

Sementara fungsi lainnya, pasukan pengawas akan mengawasi munculnya pelanggaran seperti politik uang, pemasangan bahan kampanye yang melanggar aturan, dan mengawasi seluruh gerak-gerik timses dan paslon di wilayah kerjanya masing-masing. “Tentu saja tugasnya sama dengan pengawas pemilu. Karena mereka bagian dari pengawas pemilu yang bersedia mengawasi pemilu di TPS,” tambah Saipul.

Tugas pasukan pengawas juga melaporkan adanya praktik politik uang. Terkait kemungkinan munculnya politik uang menjelang pemilihan, Saipul membenarkan bila tingkat kerawanan politik uang akan semakin tinggi mendekati hari pemilihan. Karena itu pula, pihaknya menginisiasi pembentukan pasukan pengawas di tingkat TPS tersebut.

“Silakan saja paslon berinfak, sedekah, zakat mal, dan fitrah. Tetapi dilarang mengatasnamakan paslon atau mengarahkan agar pemilih memilih paslon tertentu. Kalau itu dilakukan, maka masuk pidana pemilu,” jelas Saipul.

Demikian pula jika paslon dan timses memberikan barang kemudian diimbangi dengan ajakan untuk memilih paslon. Cara tersebut dapat dikategorikan politik uang. “Tetapi jika itu murni infak, sedekah, zakat mal, dan fitrah, itu tidak masalah. Malah dianjurkan untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Lantas pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dari timses dan paslon melibatkan ajakan untuk memilih juga masuk dalam kategori politik uang. Pelanggaran pemilu tersebut dapat dikategorikan pidana. “Kalau terstruktur, sistematis, dan masif, paslonnya bisa didiskualifikasi. Tapi kalau tidak memenuhi unsur itu, maka masuk kategori pidana,” tutupnya. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dewan Naikkan Target Pajak

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sepertinya harus mengencangkan ikat pinggang pada…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dulu Dikenal Sebagai Guru, Kini Dipercaya Jadi Wagub Kaltim

Di mana ada tekad, maka di situ aja jalan. Begitulah gambaran prinsip hidup dari seorang Hadi Mulyadi.…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:09

Oknum Polisi Malaysia Selundupkan Miras

KRAYAN – Oknum polisi Malaysia diamankan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas)…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:24
Info CPNS

4.131 Berkas CPNS Sudah Masuk BKPPD

 SAMARINDA – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda resmi…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:23

Raperda RZWP3K Syarat Kepentingan?

SAMARINDA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim mendesak DPRD…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:23

Disdukcapil Siap Blokir Ribuan Data KTP-el

SAMARINDA – Sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Kependudukan…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:22

Banperda Belum Terima Usulan Raperda LGBT

SAMARINDA – Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan trangender (LGBT) di Kaltim dinilai kian meresahkan…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:22

Mantan Karyawan Menangkan Gugatan, Manajemen Hotel Mesra Diminta Bayar Rp 90 Juta

SAMARINDA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:21
Gempa Palu

Penuhi Kebutuhan Pendidikan Setiap Anak, Berikan Bantuan Seragam dan Pengobatan

Tidak hanya sandang dan pangan, pemerintah pusat juga mengharapkan setiap kabupaten/kota yang menerima…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:20

TEGAS..!! Danrem Bilang Jangan Sekali-kali Jadi Calo

SAMARINDA – Proses penerimaan prajurit TNI AD harus melalui cara-cara yang jujur dan sesuai prosedur.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .