MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Rabu, 13 Juni 2018 00:05
Gunung Layung “Dibidik” Perusahaan Tambang, Masyarakat Adat Menolak

Enam Kampung di Kubar Terancam

TOLAK TAMBANG: Sejumlah warga di Kabupaten Kutai Barat melakukan konferensi pers, Selasa (12/6) kemarin. Mereka menegaskan tidak akan mengizinkan tambang beroperasi di wilayahnya.(MUBIN/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Kehadiran PT Kencana Wilsa yang ingin melakukan penambangan batu bara di Gunung Layung, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendapat penolakan keras dari masyarakat adat setempat. Pasalnya, penambangan gunung yang dikelilingi enam kampung tersebut dapat mengancam permukiman dan pertanian masyarakat setempat.

Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkoq, Kabupaten Kubar, Markus mengaku, selain kampung Ongko Asa, ada lima kampung lain yang akan terancam apabila perusahaan tersebut diberikan izin operasional oleh pemerintah daerah.

Antara lain Muara Asa, Gleo Asa, Jua Asa, dan Petas Asa. Sejumlah kampung tersebut berada di dataran yang mengelilingi Gunung Layung. Jika gunung tersebut ditambang, maka seluruh permukiman warga akan terancam rusak kemudian dipindah.

“Begitu juga dengan pertanian masyarakat akan dirusak perusahaan. Padahal Gunung Layung itu sumber kehidupan masyarakat. Di sana sumber mata air, pertanian, dan perkebunan warga,” ucapnya dalam jumpa pers, Selasa (12/6) kemarin.

Selain itu, Gunung Layung merupakan jantung Kabupaten Kubar. Sebab satu-satunya hutan yang masih terpelihara keasriannya hanya di areal tersebut. Karenanya, apabila perusahaan tetap diizinkan untuk beroperasi, sama saja pemerintah mengorbankan jantung daerah.

“Kami mengambil air bersih dari gunung itu. Air di situ menjadi sumber kehidupan masyarakat Ongko Asa yang dipergunakan sehari-sehari. Kalau perusahaan masih tetap beroperasi, maka mata air terancam hilang,” tegasnya.

Dampak terburuk yang akan ditimbulkan dari aktivitas perusahaan tersebut yakni munculnya konflik horizontal antar masyarakat setempat. Pasalnya, keenam kampung belum memiliki tapal batas wilayah.

“Konflik antar masyarakat akan terjadi. Itu tidak dapat dihindarkan jika perusahaan tetap diizinkan beroperasi. Kemudian perusahaan akan merusak hutan lindung Kampung Ongko Asa yang sudah dijaga turun temurun,” ungkapnya.

Kemudian lahan yang dipatok perusahaan untuk eksploitasi batu bara masih tergolong lahan produktif. Di lahan ribuan hektare tersebut, masyarakat adat setempat bertani, mencari penghidupan dari generasi ke generasi.

Sejatinya pada 2010 lalu, PT Kencana Wilsa pernah melakukan sosialisasi dan pengeboran di wilayah yang luasnya lima ribu hektare tersebut. Namun ditolak warga. Akibatnya, perusahaan diberikan sanksi adat.

“Waktu itu sanksinya uang Rp 400 ribu. Perusahaan membayar denda itu. Kemudian perusahaan tidak pernah lagi datang ke sana. Baru tahun ini mereka kembali melakukan pertemuan dengan pemerintah dan konsultan untuk sosialisasi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Red.),” ujarnya.

Pengkajian ulang Amdal tersebut dinilai untuk menghidupkan kembali izin lingkungan perusahaan. Tetapi sebagaimana sikap awal tokoh masyarakat pada tujuh tahun lalu, masyarakat tetap menolak kehadiran perusahan yang ingin menggali batu bara di daerah tersebut.

“Kami menduga ada upaya peremajaan Amdal yang ingin dilakukan perusahaan. Maka dari sekarang, sampai kapan pun kehadiran perusahaan akan kami tolak,” tutupnya.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang mengaku sependapat dengan masyarakat di enam kampung tersebut. Pasalnya, kehadiran tambang akan mengancam keselamatan rakyat.

“Tambang sudah pasti tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk membuka mata dan pikiran. Biarkan masyarakat di enam kampung itu hidup dengan pertanian dan alam yang terpelihara dengan baik,” tegasnya. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 00:12

Hibah dan Bansos Terancam Dikurangi

SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltim 2018 yang sebelumnya…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:11
Raperda LGBT

Raperda LGBT Tunggu Payung Hukum

SAMARINDA – Desakan publik agar dewan segera mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dewan Naikkan Target Pajak

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sepertinya harus mengencangkan ikat pinggang pada…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dulu Dikenal Sebagai Guru, Kini Dipercaya Jadi Wagub Kaltim

Di mana ada tekad, maka di situ aja jalan. Begitulah gambaran prinsip hidup dari seorang Hadi Mulyadi.…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:09

Oknum Polisi Malaysia Selundupkan Miras

KRAYAN – Oknum polisi Malaysia diamankan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas)…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:24
Info CPNS

4.131 Berkas CPNS Sudah Masuk BKPPD

 SAMARINDA – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda resmi…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:23

Raperda RZWP3K Syarat Kepentingan?

SAMARINDA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim mendesak DPRD…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:23

Disdukcapil Siap Blokir Ribuan Data KTP-el

SAMARINDA – Sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Kependudukan…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:22

Banperda Belum Terima Usulan Raperda LGBT

SAMARINDA – Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan trangender (LGBT) di Kaltim dinilai kian meresahkan…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:22

Mantan Karyawan Menangkan Gugatan, Manajemen Hotel Mesra Diminta Bayar Rp 90 Juta

SAMARINDA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .