MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Sabtu, 16 Juni 2018 00:19
Pilgub Kaltim 2018
Politik Uang Mengancam, Sanksi Disiapkan

Bisa Dipenjara Enam Tahun Bila Terbukti Melanggar

KOMPAK MENOLAK: Perwakilan tim sukses salah satu kandidat Pilgub Kaltim 2018 menandatangi deklarasi tolak politik uang di Hotel Bintang Sintuk beberapa waktu lampau.(FAHMI/BONTANG POST)

PROKAL.CO, KEBERADAAN money politic alias politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu begitu lekat. Termasuk dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, pemberian uang atau sejenisnya untuk mempengaruhi pemilih disebut bisa saja terjadi. Khususnya di masa-masa akhir kampanye menjelang hari pemungutan suara, 27 Juni mendatang.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bontang, Agus Susanto secara tegas menyebut politik uang sebagai pelanggaran pidana Pemilu yang terbilang berat. Hukumannya pun tak main-main, yaitu penjara dengan masa paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Serta denda sedikitnya Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sanksi ditujukan untuk pelanggaran pasal 73 ayat 4 undang-undang yang sama, yang menyebut setiap orang dilarang melakukan praktik politik uang. Pidana sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud undang-undang tersebut.

“Jadi bukan hanya tim kampanye atau pasangan calon saja, semua orang juga bisa kena pasal ini. Sekarang tinggal pembuktiannya saja. Kalau ada yang bisa memberikan informasi atau ada temuan pengawas, tentu akan kami proses dengan pasal ini,” beber Agus.

Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 lalu, praktik politik uang telah dilarang dengan dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Namun undang-undang tersebut sebatas melarang, tanpa memberikan sanksi yang tegas. Barulah setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sanksi atas praktik ini mulai dituangkan dalam undang-undang. “Sebelumnya sanksi untuk pemberi dan penerima tidak ada. Jadi kalau kami menemukan pelanggaran itu (politik uang, Red.), pasti tidak bisa dijerat pidana,” kisah Agus.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tepatnya di pasal 187A, diatur bahwa setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, bisa dikenakan pidana.

Bukan hanya uang, politik uang juga bisa berbentuk imbalan-imbalan lainnya. Misalnya menjanjikan umrah dan juga door prize. Aturan yang ada saat ini menurut Agus terbilang ketat. Karena kini bentuk-bentuk pemberian selama masa kampanye begitu dibatasi. Untuk lomba saja, dibatasi sebanyak dua kali dengan hadiah tak boleh melebihi Rp 1 juta.

“Sebenarnya proses pilkada sekarang itu sudah tidak memberikan peluang untuk melakukan itu (politik uang, Red.). Kalau dulu dalam rapat umum tim kampanye bisa memberikan door prize, sekarang tidak bisa. Karena pembagian-pembagian seperti itu membuat masyarakat menjadi berharap ada pembagian dari calon,” jelas Agus.

Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, pria yang pernah menjadi kuli tinta ini menyatakan potensi praktik politik uang di Bontang tetap ada. Mengulas ke belakang, dalam pilkada 2015 lalu ada dua laporan yang masuk ke Panwaslu Bontang. Satu di antaranya telah memenuhi unsur politik uang yaitu adanya pihak yang menjanjikan umrah. Namun karena saat itu sanksinya tidak ada, maka tidak bisa dilanjutkan.

“Ada rekamannya, ada buktinya, tapi sanksinya tidak ada. Sebelumnya politik uang ini masuk pidana umum, bukan masuk pidana pemilu. Kalau pidana umum itu prosesnya bisa lebih lama lagi,” kata dia.

Dalam rangka mencegah praktik terlarang ini, Panwaslu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) senantiasa mengingatkan masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan. Masyarakat diingatkan bahwa baik pihak pemberi dan penerima bisa sama-sama dijerat sanksi pidana apabila benar terbukti melakukan praktik ini.

“Kami jelaskan pelanggarannya itu berat. Jadi untuk apa dikorbankan Rp 100 ribu atau Rp 300 ribu, tapi ujung-ujungnya nanti bermasalah dan dendanya malah berlipat-lipat. Bayangkan, terimanya cuma Rp 200 ribu tapi malah didenda Rp 200 juta,” imbau Agus. (luk)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 10:09

ISPA Capai 11 Ribu Kasus

BONTANG – Jumlah kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:06

Tarif CT Scan Tunggu Perwali

BONTANG – Secara bertahap, RSUD Taman Husada Bontang melengkapi fasilitas…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:05

Honorer NyalegHarus Keluar

BONTANG – Bukan hanya PNS yang harus mengundurkan diri jika…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:04
Dari Rekonstruksi Kasus Istri Bakar Bengkel Suami

Sakit Hati karena Suami Pelit, Enam Bulan Cekcok Masalah Uang

Emosi Mawar memuncak pertengahan Desember tahun lalu. Perempuan 29 tahun…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:04

Dipicu Wisata, Pengunjung Hotel Meningkat

BONTANG – Jumlah pengunjung hotel meningkat sejak sejumlah objek wisata…

Sabtu, 19 Januari 2019 10:03

Potensi Pajak Rumah Kos Masih Kecil

BONTANG – Pendapatan daerah dari sektor pajak daerah rumah kos…

Selasa, 15 Januari 2019 08:55

Dua Kampung Tanpa Listrik, Ngadu ke DPRD, Ini Hasilnya...

BONTANG – Era modern, listrik merupakan kebutuhan  vital warga. Karena…

Selasa, 15 Januari 2019 08:54

PLN Butuh Surat Rekomendasi

BERDASARKAN keputusan rapat dengar pendapat tersebut, Unit Layanan Pelanggan (ULP)…

Selasa, 15 Januari 2019 08:53

PARAH..!! Curi Motor demi Sabu

BONTANG - Kecanduan narkotika jenis sabu, membuat Ramli alias Combet…

Selasa, 15 Januari 2019 08:52

Bonus Atlet Bakal Tidak Bersamaan Cair

BONTANG – Bulan ini, bonus atlet peraih medali Pekan Olahraga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*