MANAGED BY:
SENIN
22 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Minggu, 17 Juni 2018 00:30
Pilgub Kaltim 2018
Selisih Suara Jadi Syarat Gugatan Pilgub Kaltim 2018, Tak Boleh Lebih 1,5 Persen
PILKADA DAMAI: Empat pasangan kandidat peserta Pilgub Kaltim 2018 dalam deklarasi kampanye damai Februari silam. KPU menyatakan telah siap menghadapi kemungkinan terjadinya sengketa pilgubDISKOMINFO KALTIM).

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 tidak bisa asal memasukkan gugatan. Yaitu terkait hasil suara yang diperoleh dari pemungutan suara 27 Juni mendatang. Dalam hal ini, selisih perolehan suara yang dipermasalahkan tak boleh melampaui 1,5 persen suara sah.

Hal ini diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Viko Januardhy. Komisioner yang membidangi Divisi Hukum ini menjelaskan, gugatan dapat dilakukan paslon kepada KPU Kaltim apabila ada legal standing atau kedudukan pemohon.

“Kedudukan pemohon itu dapat dipenuhi kalau suara paslon nomor urut 1, 2, 3, dan 4 tidak melampaui 1,5 persen suara sah,” ungkap Viko beberapa waktu lalu.

Kata dia, secara umum dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), terdapat beberapa kategori syarat bagi paslon yang mengajukan sengketa. Salah satunya, daerah dengan jumlah pemilih kurang atau lebih dari dua juta suara. Maka selisih suara antar pemenang dengan penggugat adalah 1,5 persen suara sah.

Sementara untuk daerah dengan jumlah penduduk dua hingga enam juta, maka selisih suara sah tetap 1,5 persen. Sebagaimana yang berlaku pada Kaltim. Syarat ini menjadi berbeda dengan jumlah penduduk enam juta sampai 12 juta. Selisih suara yang boleh digugat yakni satu persen.

Viko mengungkapkan, daerah dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa, paslon dapat menyampaikan gugatan apabila selisih suara dua persen. Sementara daerah dengan persentase penduduk 250 sampai 500 ribu jiwa, paslon dapat mengajukan gugatan dengan alasan selisih suara 1,5 persen.

Kategori berikutnya, berlaku untuk daerah dengan jumlah 500 ribu jiwa hingga satu juta jiwa. Syarat selisih perolehan suara yakni satu persen. Kemudian daerah dengan persentase penduduk lebih dari satu juta jiwa, dapat diajukan gugatan dengan selisih setengah persen suara sah.

Cara menghitungnya, lanjut Viko, persentase selisih tersebut dikali dengan suara sah dalam pemilu. “Tetapi gugatan yang disampaikan harus sesuai waktu yang telah ditentukan,” sebutnya.

Viko menjelaskan, contoh masalah lain yang dapat disengketakan ketika ada masyarakat di suatu desa tidak dapat memilih karena tidak mendapat surat C6, walaupun hanya 200 orang. Maka ketika pilkada selesai, masalah itu bisa menjadi objek sengketa.

Proses perekrutan penyelenggara ad hoc pemilu juga bisa menjadi sengketa pilkada. Yang meliputi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketika ditemukan syarat tidak terpenuhi, juga bisa menjadi objek sengketa pilkada.

Begitupun ketika ada surat suara yang tidak memenuhi standar PKPU. “Beberapa masalah ini yang sejak awal coba kami minimalisir,” sebutnya.

Walau begitu, proses pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki batas waktu tiga hari setelah adanya penetapan resmi dari KPU. “Pleno terbuka penyampaian hasil penghitungan surat suara dilakukan tanggal 7-9 Juli,” terangnya. (drh)


BACA JUGA

Minggu, 21 Oktober 2018 00:23
Info CPNS

Jadwal Pengumuman Seleksi Berkas Belum Pasti

Meski tahapan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bontang 2018 baik secara online maupun pengumpulan…

Minggu, 21 Oktober 2018 00:22
Info CPNS

Ribuan Pelamar Daftar CPNS

BONTANG – Sejak diumumkannya informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bontang 2018…

Minggu, 21 Oktober 2018 00:21

Harga Sayur Berangsur Turun

BONTANG – Pascagempa disertai tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah membuat harga komoditas…

Sabtu, 20 Oktober 2018 21:08

Dewan: Utamakan Disiplin Ilmu dan Pengalaman

“Pejabat yang mengisi OPD harus sesuai dengan disiplin ilmu jabatan yang akan ditempati,”…

Sabtu, 20 Oktober 2018 21:08

Berebut Kursi Kepala Dinas

BONTANG – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama telah menerima puluhan berkas…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:09

Modus Pinjam Ponsel lalu Kabur

BONTANG – Pemuda warga Tanjung Laut berinisial MN (18) diduga terlibat tindak pidana penggelapan…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:08

Nekat Amat..!! Petani Curi Aset Obvitnas

BONTANG – Pencurian aset milik objek vital nasional (obvitnas) PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS)…

Jumat, 19 Oktober 2018 19:13

Toko Baju Nyaris Jadi Arang

BONTANG – Di tengah guyuran hujan deras, warga sekitar toko pakaian Celcius di Jalan Bhayangkara…

Jumat, 19 Oktober 2018 19:11

Hoaks Kabar Penculikan Anak

“Ibu Nursidah dalam kondisi takut dan curiga sehingga menuliskan imbauan hati-hati di medsos.…

Jumat, 19 Oktober 2018 00:16

HAYUU..!! Pansus Banjir Jadwalkan Sidak

BONTANG – Panitia khusus (Pansus) Banjir DPRD dalam waktu dekat bakal menggelar inspeksi mendadak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .