MANAGED BY:
JUMAT
17 AGUSTUS
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Minggu, 17 Juni 2018 00:30
Pilgub Kaltim 2018
Selisih Suara Jadi Syarat Gugatan Pilgub Kaltim 2018, Tak Boleh Lebih 1,5 Persen
PILKADA DAMAI: Empat pasangan kandidat peserta Pilgub Kaltim 2018 dalam deklarasi kampanye damai Februari silam. KPU menyatakan telah siap menghadapi kemungkinan terjadinya sengketa pilgubDISKOMINFO KALTIM).

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 tidak bisa asal memasukkan gugatan. Yaitu terkait hasil suara yang diperoleh dari pemungutan suara 27 Juni mendatang. Dalam hal ini, selisih perolehan suara yang dipermasalahkan tak boleh melampaui 1,5 persen suara sah.

Hal ini diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Viko Januardhy. Komisioner yang membidangi Divisi Hukum ini menjelaskan, gugatan dapat dilakukan paslon kepada KPU Kaltim apabila ada legal standing atau kedudukan pemohon.

“Kedudukan pemohon itu dapat dipenuhi kalau suara paslon nomor urut 1, 2, 3, dan 4 tidak melampaui 1,5 persen suara sah,” ungkap Viko beberapa waktu lalu.

Kata dia, secara umum dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), terdapat beberapa kategori syarat bagi paslon yang mengajukan sengketa. Salah satunya, daerah dengan jumlah pemilih kurang atau lebih dari dua juta suara. Maka selisih suara antar pemenang dengan penggugat adalah 1,5 persen suara sah.

Sementara untuk daerah dengan jumlah penduduk dua hingga enam juta, maka selisih suara sah tetap 1,5 persen. Sebagaimana yang berlaku pada Kaltim. Syarat ini menjadi berbeda dengan jumlah penduduk enam juta sampai 12 juta. Selisih suara yang boleh digugat yakni satu persen.

Viko mengungkapkan, daerah dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa, paslon dapat menyampaikan gugatan apabila selisih suara dua persen. Sementara daerah dengan persentase penduduk 250 sampai 500 ribu jiwa, paslon dapat mengajukan gugatan dengan alasan selisih suara 1,5 persen.

Kategori berikutnya, berlaku untuk daerah dengan jumlah 500 ribu jiwa hingga satu juta jiwa. Syarat selisih perolehan suara yakni satu persen. Kemudian daerah dengan persentase penduduk lebih dari satu juta jiwa, dapat diajukan gugatan dengan selisih setengah persen suara sah.

Cara menghitungnya, lanjut Viko, persentase selisih tersebut dikali dengan suara sah dalam pemilu. “Tetapi gugatan yang disampaikan harus sesuai waktu yang telah ditentukan,” sebutnya.

Viko menjelaskan, contoh masalah lain yang dapat disengketakan ketika ada masyarakat di suatu desa tidak dapat memilih karena tidak mendapat surat C6, walaupun hanya 200 orang. Maka ketika pilkada selesai, masalah itu bisa menjadi objek sengketa.

Proses perekrutan penyelenggara ad hoc pemilu juga bisa menjadi sengketa pilkada. Yang meliputi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketika ditemukan syarat tidak terpenuhi, juga bisa menjadi objek sengketa pilkada.

Begitupun ketika ada surat suara yang tidak memenuhi standar PKPU. “Beberapa masalah ini yang sejak awal coba kami minimalisir,” sebutnya.

Walau begitu, proses pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki batas waktu tiga hari setelah adanya penetapan resmi dari KPU. “Pleno terbuka penyampaian hasil penghitungan surat suara dilakukan tanggal 7-9 Juli,” terangnya. (drh)


BACA JUGA

Kamis, 16 Agustus 2018 19:25

Satu Rumah Dilalap Si Jago Merah

BONTANG – Satu rumah milik guru SDN 009 Bontang Selatan hangus dilalap si jago merah di Jalan…

Kamis, 16 Agustus 2018 19:24

Kakek Bejat Cabuli Anak Tiri

“Saya ini sebenarnya enggak tega sama anak, tetapi karena keenakan ya harus tega. Tidak dimungkiri…

Kamis, 16 Agustus 2018 19:16

Nursalam: PT BME Nihil Dividen

“Saya sesalkan PT BME tidak menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal bidang usahanya…

Kamis, 16 Agustus 2018 19:14

Kegiatan Pesta Adat Perlu Dilindungi Payung Hukum

BONTANG – Meski pesta adat Erau Pelas Benua di Guntung dan Pesta Laut di Bontang Kuala kerap diselenggarakan…

Rabu, 15 Agustus 2018 21:01

Maksimalkan Pemantauan Arus Lalu Lintas

BONTANG – Adanya Closed Circuit Television (CCTV) yang telah terpasang di beberapa titik di wilayah…

Rabu, 15 Agustus 2018 20:59

Laga Diwarnai Drama Kartu Kuning

BONTANG – Drama kartu kuning mewarnai pertandingan antara Penajam Utama FC melawan PS PU Bontang,…

Rabu, 15 Agustus 2018 20:57

Waspada DBD, Jangan Tunggu Korban

BONTANG – Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi ancaman serius warga Bontang. Apalagi pada…

Rabu, 15 Agustus 2018 20:54

Neni: Ayo Ikut Sukseskan Asian Games!

BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengimbau masyarakat Bontang untuk turut menyukseskan…

Rabu, 15 Agustus 2018 20:52

Sertijab Ketua BNK ke Kepala BNNK Bontang

BONTANG- Setelah menjabat selama 2 Tahun sebagai Kepala Badan Narkotika Kota (BNK) Bontang, Basri Rase…

Rabu, 15 Agustus 2018 20:51

Dewan Minta OPD Gotong Royong

BONTANG – Komisi III DPRD menggelar agenda kunjungan lapangan ke lokasi eks kebakaran Prakla,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .