MANAGED BY:
MINGGU
23 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 09 Agustus 2018 00:23
Usai Dihapusnya Tiga Pengobatan oleh BPJS Kesehatan, Pemprov Diminta Turun Tangan
Rusman Yaqub(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Terhitung sejak 25 Juli 2018, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak lagi menanggung pengobatan penyakit katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitas medis. Kebijakan itu berlaku secara nasional. Namun demikian, campur tangan pemerintah daerah sangat dipandang diperlukan agar tidak membebani masyarakat dan penyelenggara PBJS Kesehatan.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub berpendapat, penghapusan tiga jaminan kesehatan tersebut karena beban keuangan di internal BPJS Kesehatan. Sebab masih banyak tunggakan peserta yang tidak terbayar. Sehingga berimbas pada pembayaran di sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.

“Saya melihat dengan banyaknya tunggakan seperti itu, ada pengurangan untuk jaminan penyakit tertentu. Kalau itu yang terjadi, BPJS Kesehatan ini tidak lagi ekslusif kayak dulu,” ucapnya, Rabu (8/8) kemarin.

Karena itu, pihaknya akan memanggil seluruh pimpinan atau perwakilan rumah sakit daerah yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Dia ingin masalah tersebut dievaluasi. Dengan harapan, rumah sakit dan pengelola BPJS Kesehatan dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami ingin ada solusi, baik untuk rumah sakit, BPJS Kesehatan, maupun peserta yang terkena dampak dari kebijakan ini,” tuturnya.

Kata Rusman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat mengambil bagian. Dengan catatan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat disubsidi oleh pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus turun tangan dengan melakukan subsidi. Subsidi itu boleh nasional atau daerah. Itu yang sampai hari ini masih perdebatan. Karena belum ada payung hukumnya,” sebut dia.

Cara lain, Pemprov Kaltim dapat menyubsidi masyarakat yang terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sebab kepesertaan BPJS Kesehatan meliputi peserta mandiri dan PBI. “Sampai saat ini, Kaltim itu belum 100 persen memberikan subsidi untuk PBI. Masih banyak yang belum terjamin lewat PBI,” bebernya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim pernah mengusulkan pada pemprov, agar dialokasikan dana Rp 25 miliar untuk masyarakat yang belum terdaftar sebagai anggota PBI.

“Meskipun sebenarnya UHC (universal health coverage, Red.) itu ada di kabupaten/kota, tetapi pemprov juga harus terlibat. Di rapat Banggar (Badan Anggaran, Red.) berikutnya, saya akan usulkan itu,” tandas Rusman. (*/um)


BACA JUGA

Jumat, 21 September 2018 00:23
Polemik KINIBALU

Kejati Bantah Keluarkan Rekomendasi Terkait Pengawasan Pembangunan Proyek Masjid di Kinibalu

SAMARINDA – Pemasangan plang yang menyebut bahwa proyek pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu…

Jumat, 21 September 2018 00:22

Penataan Reklame Kota Tepian Semrawut

SAMARINDA – Sampai saat ini penataan reklame di Kota Samarinda masih terbilang semrawut. Hal ini…

Jumat, 21 September 2018 00:21

Dipaksa Berhenti dari Perusahaan, Buruh Ambil Langkah Hukum di MA

SAMARINDA – Empat tahun terakhir ratusan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa ketetapan…

Jumat, 21 September 2018 00:21

Kampung Long Isun Diusulkan sebagai Masyarakat Hukum Adat

SAMARINDA – Perjuangan dalam kurun waktu satu dekade terakhir untuk mendapatkan pengakuan dan…

Kamis, 20 September 2018 00:41
Persekusi

Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Bilang Khilafah Layaknya Kotoran

DUGAAN persekusi pegiat hashtag atau tanda pagar ganti presiden yang melibatkan tiga kader Partai Demokrasi…

Kamis, 20 September 2018 00:41
Persekusi

Gara-Gara Ini, Tiga Legislator Samarinda Dituntut Mundur

SAMARINDA – Dugaan persekusi yang dilakukan oknum anggota DPRD Samarinda pada Sabtu (16/9) lalu…

Kamis, 20 September 2018 00:40

Terkait Pembayaran Gaji, Guru Honorer Merasa Kecewa

“Sebelumnya sudah ada MoU dengan Disdikbud Kaltim. Bilangnya insentif Rp 700 ribu per bulan itu…

Kamis, 20 September 2018 00:39
Info CPNS

Pembukaan CPNS Samarinda Diundur

“Sesuai arahan BKN, setiap kabupaten/kota diwajibkan mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat…

Kamis, 20 September 2018 00:38

Raperda Ketenagakerjaan Bakal Digodok

SAMARINDA – Tahun 2019, DPRD Kaltim berencana akan memasukkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan…

Kamis, 20 September 2018 00:37
Polemik KINIBALU

Warga Kampung Jawa Geruduk Balai Kota Samarinda

  SAMARINDA – Warga yang menentang pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu melakukan aksi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .