MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Jumat, 10 Agustus 2018 00:13
Fitra: Anggaran MYC Harus Dialokasikan

Jika Tak Dianggarkan, Pemprov Melanggar Aturan

DIKEBUT: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menjadi salah satu proyek MYC yang sedang dikebut pengerjaannya. Tampak gubernur Awang Faroek saat meninjau langsung pembangunan jalan tol beberapa bulan lalu.(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Silang pendapat antara anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang alokasi anggaran untuk multiyears contract (MYC) di APBD Perubahan 2018 masih terus berlangsung. Karenanya, perbedaan pandangan tersebut mendapat sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Anggota Dewan Penasehat Fitra, Nandang Suherman mengatakan, DPRD dan Pemprov Kaltim harus mengalokasikan anggaran untuk MYC di APBD Perubahan 2018. Sebab masa jabatan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak akan berakhir pada 17 Desember 2018. Sehingga MYC tidak boleh meninggalkan utang bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023.

“Intinya kan begini, tidak boleh MYC itu meninggalkan utang. Harus diselesaikan untuk satu masa kepemimpinan. Kalau enggak dialokasikan, itu bisa disebut pelanggaran,” kata Nandang, Kamis (9/8) kemarin.

Namun, alokasi anggaran tersebut tetap memperhatikan progres pengerjaan. Dia menyarankan, pembayaran dilakukan sesuai tahapan yang sudah dikerjakan. Sebab pemerintah tidak boleh membayar MYC yang belum dikerjakan kontraktor.

“Apalagi yang kerjakan MYC itu kan kontraktor murni. Jadi harus dialokasikan lebih dulu. Persoalan nanti enggak dibayar, itu tidak masalah. Asal anggarannya dialokasikan dulu di APBD Perubahan,” katanya.

Dia menyebut, ada dua sistem perjanjian MYC. Antara lain dikerjakan oleh kontraktor dan kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian pertama, di mana MYC dikerjakan kontraktor, maka anggaran harus terlebih dulu dialokasikan pemerintah. Dengan catatan, pemerintah daerah tetap memperhatikan progres pengerjaan di lapangan.

Kemudian MYC yang dikerjakan pihak ketiga, umumnya dengan cara seluruh kegiatan dikerjakan terlebih dulu. Kemudian setelah rampung, pemerintah daerah menganggarkan sesuai perjanjian awal. “Jadi cara ini bayarnya di akhir. MYC harus diselesaikan 100 persen dulu oleh pihak ketiga,” terangnya.

Dalam kasus MYC di Kaltim, merujuk pada sistem kerja sama dengan kontraktor. Sehingga perbedaan pandangan antara DPRD dan TAPD dapat diselesaikan dengan pengalokasian dana Rp 450 miliar pada APBD Perubahan.

“Kalau sudah dialokasikan, pemerintah itu aman. Kan nanti bisa dengan skema tidak otomatis uang itu dibayarkan pada kontraktor. Dibayar saja sesuai pekerjaan di lapangan,” sarannya.

Terhadap pendapat sebagian anggota Banggar yang menginginkan anggaran MYC dialokasian sebagian dari sisa tunggakan pemerintah, menurut Nandang, cara tersebut tidak dapat dibenarkan. “Sebagaimana yang saya katakan di awal, gubernur yang akan selesai jabatannya ini, tidak boleh meninggalkan utang. Penganggarannya harus selesai sesuai masa bakti gubernur,” imbuhnya.

Diwartakan, anggota Banggar DPRD Kaltim, Muspandi menyebut, dua pendapat berbeda muncul karena perbedaan tafsir terhadap aturan. Salah satu tafsirnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran untuk MYC harus dialokasikan sesuai masa kontrak.

“Persoalan anggaran itu terserap atau tidak terserap, itu urusan teknis di lapangan. Tapi kalau menurut saya, alokasi anggaran untuk MYC di APBD Perubahan itu tidak wajib. Masih ada ruang bagi kami untuk tidak mengalokasikan sama sekali anggaran untuk MYC,” ucap Muspandi, Rabu (8/8) kemarin.

Apabila ke depan muncul gugatan karena tidak dianggarkan, menurut dia, hal itu tidak menimbulkan masalah yang berarti. Pun demikian, jika dianggarkan pada 2019, maka tidak akan membebani gubernur dan wakil gubernur yang baru.

“Dalam pembahasan APBD 2019, tetap saja melibatkan gubernur yang sekarang. Artinya gubernur sekarang yang masih terlibat dalam pembahasan APBD 2018 sampai 2019,” tegasnya. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 27 Desember 2018 19:19

2019, Kantong Plastik Dilarang

SAMARINDA – Upaya Pemkot Samarinda menata lingkungan dengan melarang penggunaan…

Kamis, 27 Desember 2018 19:17

Dari Anugerah Kencana Nasional untuk Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menerima Anugerah Kencana Nasional 2018…

Minggu, 23 Desember 2018 17:27

Kontrak Penjualan LNG ke Jepang Bakal Habis, Begini Kata Gubernur...

SAMARINDA – Kontrak ekspor gas alam cair atau liquefied natural…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:44

Bisnis Hotel Diprediksi Terus Tumbuh

 “Kenaikan itu sudah cukup bagus. Karena di tahun-tahun sebelumnya, tingkat…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:43

Pekerja Berhak Atas Jaminan Sosial

SAMARINDA – Setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial. Hal ini…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:42

Gubernur dan Dubes Rusia Satu Meja

SAMARINDA - Untuk memastikan kelanjutan kerja sama proyek strategis di…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:41

Gelar Kegiatan Donor Darah, Libatkan Semua Kalangan Masyarakat

Banyak cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Ibu Nasional yang…

Jumat, 21 Desember 2018 18:44

Isran Pastikan Harga Sembako di Batas Wajar

SAMARINDA – Upaya antisipasi kelangkaan barang dan naiknya harga kebutuhan…

Jumat, 21 Desember 2018 18:43

2019, Ekonomi Tumbuh Lambat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum berani mematok angka…

Jumat, 21 Desember 2018 18:42

2018, Asuransi Mobil Tumbuh Positif

SAMARINDA – Pertumbuhan jasa asuransi mobil di Kaltim pada 2018…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*