MANAGED BY:
MINGGU
23 SEPTEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Selasa, 14 Agustus 2018 00:16
Aset Pemkot Samarinda Disorot BPK

Hasil Audit Temukan Sejumlah Aset Diduga Bermasalah

Ilustrasi

PROKAL.CO,  

SAMARINDA – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Wilayah Kaltim menemukan ada delapan pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola keuangan negara. Salah satunya yakni adanya temuan mengenai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tanpa dokumen kepemilikan dan dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus), Sarlena Layuk dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di ruang Rapat Utama DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Senin (13/8) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang pun berkelit, bahwa persoalan aset memang merupakan permasalahan di setiap daerah. Terkadang ada permasalahan terkait tanah, baik mengenai luasnya, surat menyurat maupun dalam hal balik nama.

“Dimana-mana kemungkinan seperti itu pasti ada, namun, biasanya ada tindak lanjutnya. Kemungkinannya seperti apa dan nanti BPK akan melihat lagi apakah bisa diterima atau tidak,” tutur dia, usai rapat paripurna, Senin (13/8) kemarin.

Begitupun disinggung mengenai aset-aset pemkot apa saja yang disinyalir tanpa nama dan dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan, Jaang tidak bisa berkomentar banyak, dengan alasan tidak hafal secara keseluruhan.

“Karena asetnya ada banyak jadi saya tidak mau menerka-nerka. Nanti kami cek, ini kan persoalan teknis. Jadi BPKAD (Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah) yang lebih tau,” ujarnya.

Namun, ia menyebut, pihaknya pastinya akan menindak lanjuti hasil temuan ini. “Karena untuk memberikan klarifikasi tindak lanjut dari BPK itu 60 hari. Nanti akan kami rapatkan. Akan kami cek kembali dari sekian temuan BPK ini berapa yang sudah ditindaklanjuti Pemkot Samarinda. Termasuk apa yang menjadi arahan dan rekomendasi DPRD, pasti akan kami tindak lanjuti,” kata dia

Diketahui, BPK menemukan delapan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yakni pengelolaan pajak hiburan, reklame, dan restoran yang belum dilaksanakan secara maksimal.

Selain itu, pengelolaan retribusi tempat olah raga dan kekayaan daerah, kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset sekira Rp 14 miliar, kebijakan akuntansi piutang pajak, penatausahaan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.

Temuan lainnya yakni Penatausahaan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda, belanja pemeliharaan belum di kapitalisasi ke aset tetap sekira Rp 1 miliar, sistem pengakuan dan pencatatan serta pelaporan utang jangka pendek kepada pihak ke tiga.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Siswadi memandang, Pemkot Samarinda memang belum maksimal dalam membukukan dan mengamankan aset-aset yang telah dibeli. Padahal, ketika penganggaran pembelian aset itu, juga dibarengi dengan anggaran perawatan.

“Saya melihat hal seperti ini selalu terjadi di setiap kepemimpinan kepala daerah. Harusnya segera diselesaikan. Agar di kepemimpinan selanjutnya tidak muncul lagi,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyebut, salah satu contoh aset yang digunakan kurang maksimal yakni watermaster (penyedot lumpur).

“Dulu harapannya dengan adanya alat itu, bisa mengeruk  polder dan sungai-sungai. Namun nyatanya tidak difungsikan secara maksimal. Selain itu penyedot debu. Masyarakat pun banyak yang mempertanyakan kemana larinya penyedot tersebut, malah manusianya yang nyedotin debu setiap hari,” pungkasnya. (*/dev)


BACA JUGA

Jumat, 21 September 2018 00:23
Polemik KINIBALU

Kejati Bantah Keluarkan Rekomendasi Terkait Pengawasan Pembangunan Proyek Masjid di Kinibalu

SAMARINDA – Pemasangan plang yang menyebut bahwa proyek pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu…

Jumat, 21 September 2018 00:22

Penataan Reklame Kota Tepian Semrawut

SAMARINDA – Sampai saat ini penataan reklame di Kota Samarinda masih terbilang semrawut. Hal ini…

Jumat, 21 September 2018 00:21

Dipaksa Berhenti dari Perusahaan, Buruh Ambil Langkah Hukum di MA

SAMARINDA – Empat tahun terakhir ratusan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa ketetapan…

Jumat, 21 September 2018 00:21

Kampung Long Isun Diusulkan sebagai Masyarakat Hukum Adat

SAMARINDA – Perjuangan dalam kurun waktu satu dekade terakhir untuk mendapatkan pengakuan dan…

Kamis, 20 September 2018 00:41
Persekusi

Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Bilang Khilafah Layaknya Kotoran

DUGAAN persekusi pegiat hashtag atau tanda pagar ganti presiden yang melibatkan tiga kader Partai Demokrasi…

Kamis, 20 September 2018 00:41
Persekusi

Gara-Gara Ini, Tiga Legislator Samarinda Dituntut Mundur

SAMARINDA – Dugaan persekusi yang dilakukan oknum anggota DPRD Samarinda pada Sabtu (16/9) lalu…

Kamis, 20 September 2018 00:40

Terkait Pembayaran Gaji, Guru Honorer Merasa Kecewa

“Sebelumnya sudah ada MoU dengan Disdikbud Kaltim. Bilangnya insentif Rp 700 ribu per bulan itu…

Kamis, 20 September 2018 00:39
Info CPNS

Pembukaan CPNS Samarinda Diundur

“Sesuai arahan BKN, setiap kabupaten/kota diwajibkan mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat…

Kamis, 20 September 2018 00:38

Raperda Ketenagakerjaan Bakal Digodok

SAMARINDA – Tahun 2019, DPRD Kaltim berencana akan memasukkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan…

Kamis, 20 September 2018 00:37
Polemik KINIBALU

Warga Kampung Jawa Geruduk Balai Kota Samarinda

  SAMARINDA – Warga yang menentang pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu melakukan aksi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .