MANAGED BY:
MINGGU
21 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 16 Agustus 2018 19:03
Penataan IUP di Kaltim Berjalan Lambat

ESDM Sebut Terkendala Data yang Belum Valid

Wahyu Widhi Heranata(MUBIN/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Penataan izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim masih menyimpan beragam masalah. Padahal Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pernah memberikan batas waktu hingga Mei 2018 untuk menyelesaikan silang sengkarut perizinan tambang di Benua Etam.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Wahyu Widhi Heranata mengatakan, penyebab belum tuntasnya penataan IUP sebanyak 1.404 di Kaltim, ditengarai karena data IUP yang diberikan wali kota dan bupati dinilai belum valid.

“Pemerintah kabupaten/kota memberikan data separuh-separuh. Hanya fotokopinya saja. Jadi enggak bulat. Kalau bulat, enak saja kami tata IUP itu,” ungkapnya, Rabu (15/8) kemarin.

Sejatinya dia ingin melayangkan surat instruksi pada pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot), agar segera menyerahkan data IUP. Namun langkah tersebut tidak dapat dilakukan.

“Penyebabnya karena pemkab dan pemkot itu juga belum menerima data yang bulat dari perusahaan. Data utuh itu belum sepenuhnya ada. Apalagi  ada perusahaan yang mengklaim sudah mendapat izin resmi,” sebutnya.

Meski begitu, pihaknya belum memiliki rencana untuk memanggil wali kota dan bupati di sepuluh kabupaten/kota. Sebab untuk mendapatkan data IUP yang lengkap, ESDM dapat memintanya lewat surat.

“Jadi kami bisa minta data itu dilengkapi. Kami juga tidak bisa mendesak dinas di kabupaten/kota. Karena semua ini punya tahapan,” tuturnya.

Wahyu juga belum dapat memastikan target waktu penyelesaian penataan seluruh IUP di Kaltim. “Saya enggak bisa jawab itu. Tetapi yang jelas, saya akan berusaha untuk memperbaiki data IUP,” jelasnya.

Karena itu, sebagai kepala dinas yang baru saja diangkat oleh Awang Faroek Ishak, dirinya akan terlebih dulu memperbaiki manajemen internal di Dinas ESDM Kaltim. Penataan di tubuh dinas tersebut, kata Wahyu, membutuhkan waktu tiga bulan.

“Karena bagaimana saya mau mengurus orang luar di luar kantor saya, sedangkan di internal kantor saya sendiri belum baik? Artinya saya perbaiki dan seragamkan langkah personel di internal dulu. Baru saya kerjakan yang di luar,” katanya.

Seperti diketahui, terdapat 1.404 IUP di Kaltim yang akan ditata oleh Dinas ESDM Kaltim. Dalam proses penataan perizinan tersebut, izin akan dibagi menjadi dua bagian. Meliputi clean and clear (CNC) dan non-CNC.

Dari klasifikasi tersebut, hingga pertengahan 2018 terdapat 876 IUP yang dinyatakan tidak layak dan harus segera dicabut oleh pemerintah. Namun kebijakan tersebut bukan tanpa perlawanan dari pemilik usaha pertambangan. Para pemegang IUP mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman.

Kendala lainnya, alamat IUP yang disetor pemkab dan pemkot, tidak lagi sesuai dengan data awal pengurusan izin. Sebab perusahaan telah berpindah tempat. (*/um)


BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 18:27

Menengok Pedagang Sapi Tahunan di Kutim

<p style="text-align: justify;"><strong>SANGATTA &ndash;</strong> Iduladha…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*