MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN
Minggu, 09 September 2018 00:13
Kolom Minggu
Definisi Makar “Zaman Now”
Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

PROKAL.CO, Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post 

BEBERAPA waktu yang lalu jagad perpolitikan Indonesia diramaikan aksi pelarangan, penolakan, dan pembubaran terhadap sejumlah kegiatan deklarasi tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden di beberapa daerah. Berbagai alasan pun bermunculan untuk membenarkan pelarangan serta penolakan tersebut. Deklarasi #2019GantiPresiden dituding sebagai curi start kampanye, aksi provokasi, hingga yang sangat ekstrim, makar.

Tudingan yang terakhir merupakan yang menarik untuk dikritisi. Tudingan ini muncul dari beberapa tokoh. Salah satunya dari Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. Dalam salah satu argumennya, pria yang identik dengan serban itu mengatakan gerakan tersebut memiliki arti bahwa pada 1 Januari 2019, Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo alias Jokowi harus diganti.

Lebih lanjut Ngabalin secara frontal menyebut bahwa aktivitas dan deklarasi tentang pergantian presiden harus dihentikan karena merupakan gerakan gerombolan pengacau keamanan negara. Menurut Ngabalin, meski merupakan aktivitas menyampaikan pendapat, haruslah memenuhi syarat salah satunya menghargai pendapat orang lain dan tidak mengacau keamanan.

Argumen ini menurut saya sangat menarik untuk dikupas. Apalagi komentar ini sekilas terdengar seperti asal bunyi (asbun) tanpa pemikiran yang matang terlebih dahulu. Dimulai dari definisi #2019GantiPresiden versi Ngabalin. Dengan begitu mudah, Ngabalin menyebut gerakan kontroversial ini sebagai upaya mengganti presiden pada 1 Januari 2019. Padahal bila dilihat dari logika bahasa, pernyataan tersebut cacat.

Tagar #2019GantiPresiden secara sekilas bisa diartikan bahwa ada keinginan untuk mengganti presiden pada 2019. Namun momentum waktu 2019 ini, tidak berarti harus pada 1 Januari. Melainkan bisa di hari apa saja di 2019. Karena tagar tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tanggal “ganti presiden” yang dimaksud.

Pun begitu, merujuk pada latar belakang munculnya #2019GantiPresiden, sebagaimana yang beredar di berbagai media, merupakan keinginan mengganti presiden secara konstitusional atau dengan cara yang diatur dalam undang-undang. Cara apa itu? Yaitu melalui Pemilu 2019, tepatnya Pemilihan Presiden (Pilpres) yang merupakan momen demokrasi yang secara sah ditetapkan sebagai cara menentukan pemimpin bangsa ini.

Nah, para pencetus dan motor gerakan yang identik dengan kaus ini memiliki sikap politik, mengganti presiden saat ini melalui momen Pilpres 2019. Sehingga dari sini saja sudah bisa disimpulkan bahwa gerakan ini bukanlah makar. Karena pergantian presiden yang dimaksud dilakukan sesuai aturan hukum yang dianut negara ini.

Demikian juga dengan tudingan bahwa #2019GantiPresiden sebagai gerakan gerombolan pengacau keamanan negara. Faktanya, dari pantauan media, sejauh ini belum ada kegiatan deklarasi yang mengacaukan keamanan yang sifatnya membahayakan. Beberapa kegiatan deklarasi yang sudah berlangsung tercatat aman-aman saja, tanpa ada kerusakan fasilitas umum ataupun kekacauan yang diinisiasi kelompok ini.

Sebaliknya, aksi kekerasan yang membahayakan, perilaku kekerasan dan kekacauan muncul dari pihak-pihak yang menentang digelarnya deklarasi ini. Dengan berdalih menjaga persatuan, mengamalkan Pancasila, mencegah provokasi, kelompok penolak deklarasi malah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan alasan-alasan mereka tersebut.

Oknum-oknum warga serta oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat dalam penolakan deklarasi ini secara brutal dan radikal melakukan upaya-upaya intimidasi, kekerasan, dan persekusi kepada para pegiat #2019GantiPresiden yang tidak bersenjata. Aksi kekerasan yang mengacau keamanan justru terjadi oleh pihak-pihak yang menolak deklarasi ini.

Maka tudingan pengacau keamanan yang ditujukan pada kelompok #2019GantiPresiden sejatinya antitesis. Sejauh yang terlihat, deklarasi ini hanya sekadar penyampaian pendapat bahwa kelompok #2019GantiPresiden ini hanya menyampaikan pendapat bahwa mereka menginginkan pergantian presiden lewat Pilpres 2019. Serta turut mengajak masyarakat agar mengubah sikap dalam pesta demokrasi di 2019 tersebut.

Tapi tudingan makar sudah terlanjur tersebar. Beragam tudingan ikut mencoreng nama #2019GantiPresiden. Misalnya pernyataan yang menyatakan gerakan ini ditunggangi organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bahkan tudingan gerakan ini sebagai upaya menegakkan khilafah yang entah kenapa begitu ditakuti masyarakat yang notabene-nya mayoritas umat Islam.

Tudingan makar yang diungkapkan Ngabalin ini lantas dibantah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Sebaliknya, pria yang sempat disebut-sebut bakal cawapres Jokowi ini mempertanyakan pihak-pihak yang menyerat gerakan #2019GantiPresiden sebagai tindakan makar. Menurut Mahfud, tagar tersebut hanya bentuk aspirasi dalam ruang demokratis yang tidak memunculkan unsure makar sebagaimana dituduhkan selama ini. 

Menurut Mahfud, istilah makar dalam hukum merupakan tindakan kudeta yang dilakukan oleh militer atau oleh kekuatan sipil. Dalam pasal 104 sampai pasal 129 KUHP, makar didefinisikan sebagai perbuatan menyandera, menahan, merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden, berkomplot atau berencana mengganti ideologi Pancasila.

Dengan merujuk definisi makar tersebut, Mahfud mempertanyakan di mana tindakan makar yang dilakukan para pegiat #2019GantiPresiden. Deklarasi itu disebut tidak menyandera presiden, tidak mau mengganti Pancasila, dan hanya mau ikut pemilu. Berangkat dari hal tersebut, Mahfud menyimpulkan bila #2019GantiPresiden bukanlah makar. Dalam hal ini dia meminta semua pihak agar menggunakan hukum dengan benar.

Tentu dengan membandingkan pendapat dua tokoh tersebut, saya lebih condong mengikuti Mahfud MD. Karena dalam berargumen, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) itu menggunakan KUHP sebagai pedoman. KUHP sendiri diakui sebagai dasar hukum yang diamalkan di Indonesia. Sementara untuk pendapat Ngabalin, menurut saya lebih didasarkan pada komentar pribadinya. Bisa jadi didasarkan nafsunya semata, mengingat Ngabalin kini berada di kubu Jokowi selaku petahana.

Mendefinisikan makar sendiri tentu lebih tepat bila berpijakan pada KUHP. Karena KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. Sementara definisi makar yang sumbernya dari pendapat seseorang, yang belum dilegalkan dalam bentuk peraturan tertulis, jelaslah tidak layak dijadikan sebagai sebuah definisi. Karena siapa pun bisa dan boleh berargumen, selama tetap dalam koridor penuh tanggung jawab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, makar memiliki tiga arti kaitannya dengan masalah ini. Yang pertama yaitu “akal busuk” atau “tipu muslihat”. Arti kedua yaitu “perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya”. Dan arti ketiga yaitu “perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah”.

Dari tiga arti tersebut, arti ketiga yaitu “perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah” yang lebih tepat. Nyatanya, hal tersebut tak ditemukan dalam kegiatan #2019GantiPresiden. Gerakan ini hanya berkeinginan mengganti pemerintahan, dalam hal ini presiden, melalui proses yang konstitusional yaitu melalui Pilpres 2019.

Maka sangat disesalkan bila ada pihak-pihak yang dengan mudahnya membuat suatu definisi tanpa berpikir secara matang dasar yang digunakannya dalam definisi yang dibuat tersebut. Termasuk dalam kasus Ngabalin, serta siap saja yang dengan mudahnya menuding #2019GantiPresiden sebagai makar. Hal ini tentu bisa menjadi fitnah yang jelas bukan sesuatu yang baik.

Yang lebih disesalkan lagi adalah ketika tudingan atau definisi salah kaprah ini datang dari pihak istana, mengingat Ngabalin saat ini menjabat sebagai staf kepresidenan. Karena apa yang dikatakan Ngabalin ini implikasinya pada pihak pemerintah, khususnya pihak Jokowi selaku petahana.

Bagi mereka yang berlogika cerdas, bisa saja memandang penggunaan istilah-istilah “seram” sebagaimana kata “makar” untuk #2019GantiPresiden oleh pihak-pihak pendukung petahana yang notabene menjalankan pemerintahan, sebagai upaya-upaya menghalalkan segala cara demi melanggengkan kekuasaan. Sebagai upaya-upaya tak sehat demi mematikan langkah pihak-pihak yang dianggap berseberangan.

Tentu hal ini sangat disayangkan, karena tindakan-tindakan ceroboh dan gegabah tersebut, justru bakal menjadi blunder dan memperburuk citra pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini berpengaruh dalam citra Jokowi selaku petahana. Bisa saja publik melihatnya sebagai upaya represif demi “dua periode”, sehingga dapat menurunkan elektabilitas Jokowi. Khususnya dalam hal keadilan, mengingat kampanye sejenis, dengan tagar #Jokowi2Periode dapat melenggang bebas digelar.

Memang kebebasan berpendapat dan berkumpul sebagaimana yang dilakukan #2019GantiPresiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pun dengan pihak penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak mempersoalkan deklarasi #2019GantiPresiden. Kegiatan deklarasi ini dianggap tidak melanggar aturan karena belum masuk masa kampanye dan juga belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan.

Namun begitu, bukan lantas para pegiat kampanye ini bisa begitu bebas dalam menyampaikan aspirasinya. Karena diakui, aspirasi yang diusung #2019GantiPresiden terbilang frontal dan membuat banyak telinga, khususnya pendukung petahana menjadi merah.

Sehingga alangkah baiknya semua pihak, baik kubu #2019GantiPresiden maupun kubu penolak dapat lebih menahan diri. Mungkin lebih baik bila saling adu argumen dengan positif, tidak harus menggunakan ancaman, intimidasi, atau bahkan kekerasan fisik. Tak ada salahnya menahan diri mengingat masa kampanye tak lama lagi bakal segera dimulai.

Namun yang perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai karena masalah politik dan kepentingan, kita bisa membuat definisi-definisi tersendiri semau kita. Padahal definisi tersebut bertentangan atau tidak sesuai. Sebagaimana definisi makar “zaman now” yang diungkapkan Ngabalin. Jangan sampai karena definisi “abal-abal”, bisa membungkam kebebasan berpendapat yang selama ini dilindungi di negara kita tercinta ini.  (*)


BACA JUGA

Minggu, 21 Oktober 2018 00:20

Jangan Sampai Meleng

Oleh: Lukman M, Redaktur Bontang Post  JAGAD media sosial dibuat…

Sabtu, 13 Oktober 2018 23:53
KOLOM MINGGU

Jaga Bontang Terus Berkembang

Lukman M, Redaktur Bontang Post  JUMAT (12/10) lalu merupakan hari…

Selasa, 09 Oktober 2018 00:01
Gempa Palu

Mengungsi karena Trauma, Sementara Pilih Tinggal di Rumah Sanak Keluarga

Senin (8/10) kemarin, sekira 21 korban bencana gempa dan tsunami…

Minggu, 07 Oktober 2018 00:02

Keadilan untuk Penyebar Hoaks

Oleh Lukman M, Redaktur Bontang Post  HOAKS alias kabar bohong…

Kamis, 04 Oktober 2018 00:31

Palu Ketika Tanpa Koran

Oleh: Dahlan Iskan   Saya kepikiran teman-teman saya di Radar…

Minggu, 30 September 2018 00:05

Teguran dari Cincin Api

Oleh Lukman M, Redaktur Bontang Post  BENCANA kembali menerpa negeri…

Jumat, 28 September 2018 00:42

Sepak Bola Layaknya Malaikat Pencabut Nyawa

EDITORIAL Oleh: Yusva Alam, Redaktur Bontang Post  Meninggalnya seorang suporter…

Selasa, 25 September 2018 00:26

Menanti Media Sosial yang Damai

Oleh: Muhammad Zulfikar Akbar, Redaktur Pelaksana Bontang Post  PER 23…

Selasa, 25 September 2018 00:16

Herwan Legawa Tinggalkan Karang Paci

SAMARINDA – Silang sengkarut penggantian antar waktu (PAW) antara dua…

Jumat, 21 September 2018 00:25

Memetik Hikmah dari Cinderella Man

Yusva Alam Redaktur Bontang Post  Banyak pelajaran menarik bisa kita…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .