MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Minggu, 16 September 2018 00:01
Gaji Guru Honorer Tak Sesuai UMR

Klaim Bakal Dibahas di Tim Penyusunan RPJMD

Edy Rahmat(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Sejak Januari 2018, muncul tuntutan secara serentak dari seluruh guru honorer dari SMA/SMK Negeri di sepuluh kabupaten/kota di Kaltim. Pasalnya, sekira lima ribu orang guru honorer mendapatkan gaji di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR).

Donny Michael Maukar, seorang guru di salah satu SMA Negeri di Mahakam Ulu (Mahulu), mengaku sangat kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Sebab janji penyesuaian gaji guru honorer telah muncul di awal tahun 2018.

“Kami dijanjikan oleh Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Red.). Tambahan gaji kami Rp 700 ribu akan dibayar tahun ini. Tetapi sampai sekarang belum cair,” katanya pada Metro Samarinda belum lama ini.

Dengan adanya penambahan Rp 700 ribu tersebut, gaji guru honorer dapat meningkat menjadi Rp 2,2 juta. Pasalnya saat ini, umumnya guru honorer di SMA/SMK Negeri hanya menerima gaji Rp 1,5 juta.  “Informasi terakhir waktu rapat dengan DPRD Kaltim kemarin, penambahan gaji guru Rp 700 ribu itu hanya dibayar empat bulan. Kami sangat kecewa. Karena janji awal kan mau dibayar penuh,” tuturnya.

Merespons keluhan guru tersebut, anggota Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2018-2022, Edy Rahmat mengatakan, pihaknya akan membahas masalah tersebut bersama tim yang dibentuk oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Isran Noor dan Hadi Mulyadi.

“Memang itu sudah ada dalam agenda kami. Saya harap sekarang bisa tenang dulu. Nanti kalau gubernur dan wakil gubernur sudah  dilantik, baru kita dialog baik-baik. Karena ini problem yang perlu dipecahkan,” ucapnya, Sabtu (15/9) kemarin.

Edy mengaku telah mendapatkan beragam laporan dari guru honorer di Benua Etam. Masalah itu tidak hanya terjadi di tingkat provinsi. Tetapi juga dialami pemerintah kabupaten/kota di Kaltim.

“Balikpapan juga kan bermasalah. Di Kutai Kartanegara lebih besar lagi jumlah guru honorer. Itu juga  problem. Hal sama terjadi di Samarinda. Jadi masalah ini terstruktur,” jelasnya.

Rendahnya gaji guru honorer, lanjut Edy, berakar pada rekrutmen yang tidak direncanakan secara matang. Apabila pemerintah daerah merencanakannya dengan baik, maka kebutuhan guru dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Sejak pengalihan kewenangan penggajian guru honorer SMA/SMK Negeri di provinsi, Pemprov Kaltim menghadapi ledakan pengeluaran di bidang pendidikan. Hal itu diperparah dengan defisit keuangan yang melanda Kaltim beberapa tahun terakhir.

Edy menyarankan, kuota guru honorer harus dievaluasi secara total. “Supaya kebutuhan dan kemampuan keuangan bisa disesuaikan. Jangan sampai jumlah gurunya banyak, uangnya tidak cukup. Itu kan jadi masalah. Intinya masalah ada pada perencanaan,” bebernya. (*/um)


BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 18:27

Menengok Pedagang Sapi Tahunan di Kutim

<p style="text-align: justify;"><strong>SANGATTA &ndash;</strong> Iduladha…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*