MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Rabu, 19 September 2018 00:33
Daerah Perkotaan Rawan Konflik
Saipul(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim membeberkan adanya potensi konflik antar kelompok pendukung calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2019. Wilayah perkotaan dinilai mendominasi kemungkinan munculnya konflik antara pendukung pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno.

Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul menuturkan, tingkat kerawanan konflik di perkotaan lebih dominan dibandingkan perdesaan. Hal itu didasarkan pada anggapan, bahwa fanatisme pendukung lebih banyak muncul di wilayah yang padat penduduk.

“Sejauh ini, data dan fakta yang kami dapatkan di pengawas, konflik di perdesaan itu kurang. Justru di daerah perkotaan yang rawan konflik,” beber Saipul, Selasa (18/9) kemarin.

Pengumpulan data untuk pemetaan konflik, lanjut dia, masih terus dilakukan Bawaslu Kaltim. Pemetaan didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan Bawaslu RI.

“Sekarang ini kami terus melakukan pemetaan. Tentu hingga akhir tahun ini, kami akan lakukan pemetaan potensi-potensi kerawanan dan pelanggaran yang terjadi di pilpres (pemilihan presiden, Red.),” katanya.

Setelah pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, belum ada satupun kejadian yang menimbulkan konflik. Meski begitu, riak-riak penyebab konflik akan selalu muncul selama tahapan pemilu. “Kerawanan paling besar itu ada di pilpres. Kalau di pileg agak kurang potensi kerawanannya. Tetapi sejauh ini, sepertinya masih terkendali,” imbuhnya.

Saipul menekankan, kedua belah pihak, baik pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi, harus saling menjaga kondusifitas di Benua Etam. Caranya, tidak boleh ada satupun  kelompok yang merasa paling benar.

“Selama tidak ada pihak-pihak yang memancingnya, tidak akan ada konflik. Semua pihak harus menahan diri. Tidak boleh merasa paling benar. Pada posisi yang masing-masing bijak, saya yakin tidak akan ada konflik,” jelasnya.

Secara umum, kerawanan dapat terjadi di seluruh tahapan pemilu 2019. Kata Saipul, kerawanan tersebut muncul pada tahapan kampanye, penetapan daftara pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

Salah satu potensi kerawanan yang sangat besar yakni money politic atau politik uang. Jual beli suara dapat terjadi pada masa kampanye dan menjelang pemungutan suara. Daerah yang paling besar peluang terjadinya politik uang ialah wilayah perkotaan.

“Wilayah yang padat penduduk dan banyak massa mengambang, itu sangat rawan politik uang. Massa mengambang ini ada yang secara positif menunggu visi dan misi para caleg (calon legislatif, Red.). Tetapi dari sisi negatifnya, bisa mengarah pada money politic,” jelasnya.

Massa mengambang, kata Saipul, bisa saja tidak menggunakan hak pilih atau golongan putih (golput). Posisi golput biasanya diambil karena tidak adanya kepuasaan pada para calon yang bertarung di pemilu. Bisa juga terjadi karena keengganan menggunakan hak pilih.

Di sisi lain, kerawanan terjadi pada masa kampanye. Khususnya pada saat para tim sukses calon presiden atau caleg memasang spanduk atau baliho. Sebabnya, pemasangan alat peraga kampanye di lokasi yang terlarang.

“Kerawanan juga terjadi karena para calon tidak menjalankan aturan, tata cara kampanye, dan pertemuan akbar. Di situ berpotensi terjadi pelanggaran,” sebutnya.

Berikutnya, penambahan dan pengurangan DPT untuk pemilu 2019 dapat menimbulkan konflik kepentingan antar calon dan pendukung. Terjadinya konflik muncul karena adanya kelompok yang merasa dirugikan.

“Kemudian distribusi logistik juga rawan terjadi pelanggaran. Misalnya logistik yang tidak sampai sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bisa juga jumlahnya yang tidak sesuai dengan pemilih,” jelasnya. (*/um)


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 19:14

BI Waspadai Dampak Terhadap Inflasi

KENAIKAN harga tarif tiket pesawat memasuki libur natal dan tahun…

Jumat, 14 Desember 2018 19:13

Kenaikkan Tarif Tiket Pesawat Dianggap Wajar

  SAMARINDA – Libur natal dan tahun tahun baru benar-benar…

Jumat, 14 Desember 2018 19:09

2019, Tak Ada Proyek Baru

“Kalau proyek yang baru dan besar belum ada. Kita masih…

Kamis, 13 Desember 2018 18:40

BNN Bekuk Bandar Narkoba Sangatta

  SAMARINDA – Peredaran narkoba di wilayah Kaltim kian menghawatirkan.…

Kamis, 13 Desember 2018 18:38
Terkait Hasil Klarifikasi dan Pemeriksaan Seleksi KPU Kaltim

Timsel dan KPU RI “Adu” Hemat Bicara

SAMARINDA – Benang kusut seleksi penerimaan calon anggota komisoner KPU…

Rabu, 12 Desember 2018 19:34

Urai Banjir, Pemkot Bakal Duet dengan Pemprov

SAMARINDA – Penyelesaian masalah banjir di tahun 2019 akan mendapatkan…

Rabu, 12 Desember 2018 19:33

Wagub Ingin Ada Laporan Berkala

SAMARINDA – Sebanyak 38 Inspektur Tambang dikumpulkan di kantor Pemerintah…

Rabu, 12 Desember 2018 19:30

Lima Anggota DPRD Samarinda Diberhentikan

 “Kami akan segera berkomunikasi dengan unsur pimpinan dewan supaya proses…

Selasa, 11 Desember 2018 18:22
Unjuk Rasa Menolak Tambang

“Keponakan Saya Juga Jadi Korban”

“Saya telah mempersembahkan hidup mati saya untuk Kaltim”. Hadi Mulyadi…

Selasa, 11 Desember 2018 18:21

ESDM Janji Tindak IUP Melanggar

 “Nanti akan kita rilis setiap inspektur tambang yang memegang dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .