MANAGED BY:
RABU
24 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Rabu, 19 September 2018 00:33
Daerah Perkotaan Rawan Konflik
Saipul(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim membeberkan adanya potensi konflik antar kelompok pendukung calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2019. Wilayah perkotaan dinilai mendominasi kemungkinan munculnya konflik antara pendukung pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno.

Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul menuturkan, tingkat kerawanan konflik di perkotaan lebih dominan dibandingkan perdesaan. Hal itu didasarkan pada anggapan, bahwa fanatisme pendukung lebih banyak muncul di wilayah yang padat penduduk.

“Sejauh ini, data dan fakta yang kami dapatkan di pengawas, konflik di perdesaan itu kurang. Justru di daerah perkotaan yang rawan konflik,” beber Saipul, Selasa (18/9) kemarin.

Pengumpulan data untuk pemetaan konflik, lanjut dia, masih terus dilakukan Bawaslu Kaltim. Pemetaan didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan Bawaslu RI.

“Sekarang ini kami terus melakukan pemetaan. Tentu hingga akhir tahun ini, kami akan lakukan pemetaan potensi-potensi kerawanan dan pelanggaran yang terjadi di pilpres (pemilihan presiden, Red.),” katanya.

Setelah pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, belum ada satupun kejadian yang menimbulkan konflik. Meski begitu, riak-riak penyebab konflik akan selalu muncul selama tahapan pemilu. “Kerawanan paling besar itu ada di pilpres. Kalau di pileg agak kurang potensi kerawanannya. Tetapi sejauh ini, sepertinya masih terkendali,” imbuhnya.

Saipul menekankan, kedua belah pihak, baik pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi, harus saling menjaga kondusifitas di Benua Etam. Caranya, tidak boleh ada satupun  kelompok yang merasa paling benar.

“Selama tidak ada pihak-pihak yang memancingnya, tidak akan ada konflik. Semua pihak harus menahan diri. Tidak boleh merasa paling benar. Pada posisi yang masing-masing bijak, saya yakin tidak akan ada konflik,” jelasnya.

Secara umum, kerawanan dapat terjadi di seluruh tahapan pemilu 2019. Kata Saipul, kerawanan tersebut muncul pada tahapan kampanye, penetapan daftara pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

Salah satu potensi kerawanan yang sangat besar yakni money politic atau politik uang. Jual beli suara dapat terjadi pada masa kampanye dan menjelang pemungutan suara. Daerah yang paling besar peluang terjadinya politik uang ialah wilayah perkotaan.

“Wilayah yang padat penduduk dan banyak massa mengambang, itu sangat rawan politik uang. Massa mengambang ini ada yang secara positif menunggu visi dan misi para caleg (calon legislatif, Red.). Tetapi dari sisi negatifnya, bisa mengarah pada money politic,” jelasnya.

Massa mengambang, kata Saipul, bisa saja tidak menggunakan hak pilih atau golongan putih (golput). Posisi golput biasanya diambil karena tidak adanya kepuasaan pada para calon yang bertarung di pemilu. Bisa juga terjadi karena keengganan menggunakan hak pilih.

Di sisi lain, kerawanan terjadi pada masa kampanye. Khususnya pada saat para tim sukses calon presiden atau caleg memasang spanduk atau baliho. Sebabnya, pemasangan alat peraga kampanye di lokasi yang terlarang.

“Kerawanan juga terjadi karena para calon tidak menjalankan aturan, tata cara kampanye, dan pertemuan akbar. Di situ berpotensi terjadi pelanggaran,” sebutnya.

Berikutnya, penambahan dan pengurangan DPT untuk pemilu 2019 dapat menimbulkan konflik kepentingan antar calon dan pendukung. Terjadinya konflik muncul karena adanya kelompok yang merasa dirugikan.

“Kemudian distribusi logistik juga rawan terjadi pelanggaran. Misalnya logistik yang tidak sampai sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bisa juga jumlahnya yang tidak sesuai dengan pemilih,” jelasnya. (*/um)


BACA JUGA

Senin, 22 Oktober 2018 19:44

Gaji Buruh Setiap Daerah Mesti Dibedakan

SAMARINDA-Pemerintah pusat menetapkan peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen pada…

Minggu, 21 Oktober 2018 00:19

Gaji Buruh Dianggap Belum Layak

SAMARINDA – Pemerintah pusat menetapkan peningkatan upah minimal provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen…

Minggu, 21 Oktober 2018 00:19

Terbukti Bebani Anggaran Daerah, Pemprov Diminta Tak Lagi Gunakan APBD untuk MYC

SAMARINDA - Proyek prestisius multiyears contract (MYC) atau proyek tahun jamak yang diinisiasi Pemerintah…

Sabtu, 20 Oktober 2018 21:06

Hak Alphad Dkk Ditangguhkan

SAMARINDA – Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif dkk tampaknya mesti berlapang dada. Pasalnya, Pemerintah…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:07

Bapenda Sebut Kenaikan Target Pajak Tidak Sesuai Data

SAMARINDA– Merasa tidak puas dengan capaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini, Badan Anggaran…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:06

WADUH..!! Stok Sembako Mulai Tak Stabil

SAMARINDA – Harga beberapa kebutuhan pokok di Pasar Segiri mulai tak stabil. Kendati demikian,…

Jumat, 19 Oktober 2018 19:06

Andi Harun Siap Pasang Badan

SAMARINDA – Tarik ulur proses pengantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Samarinda, Alphad Syarif…

Jumat, 19 Oktober 2018 19:03

Dana Pendidikan Sulit Dipenuhi

SAMARINDA – DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengaku kesulitan memenuhi anggaran…

Jumat, 19 Oktober 2018 00:13
Polemik Masjid Lapangan Kinibalu

Izin Masjid di Kinibalu, Warga Tuding Ada Rekayasa

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan tidak akan mengajukan banding terkait…

Jumat, 19 Oktober 2018 00:12

MIRIS..!! Ribuan Anak Putus Sekolah di Lima Daerah

SAMARINDA – Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) nyatanya tak lantas membuat Kaltim…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .