MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Rabu, 19 September 2018 00:34
SBBI Persoalkan PHK Tanpa Penetapan PHI

Temukan Ratusan Kasus Pemutusan Kerja

Neson Nadek(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Serikat Buruh Borneo Indonesia (SBBI) Kaltim menemukan ratusan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Benua Etam. PHK tersebut dilakukan tanpa melewati prosedur yang berlaku. Pasalnya, mayoritas perusahaan yang menghentikan buruh tidak menempuh jalur penetapan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

Ketua SBBI Kaltim, Neson Nadek mengungkapkan, kasus PHK terjadi secara masif terjadi di Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar). Pada kurun waktu 2015 dan 2016, pihaknya menemukan 806 kasus.

Data tersebut ditemukan setelah Neson melakukan penelitian untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah. Diperkirakan, kasus yang sama masih terus berlanjut pada 2017 dan 2018.

“Selama belum ada pemberian sanksi kepada perusahaan, kasus PHK tanpa prosedur itu masih akan terus berlanjut. Justru itulah yang harus dievaluasi oleh Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Red.),” imbuhnya, Selasa (18/9) kemarin.

Di masa yang akan datang, apabila Disnakertrans Kaltim tidak mengevaluasi PHK yang cacat aturan tersebut, kasus yang sama akan terus merugikan para pekerja yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di Kaltim.

“Ini yang harus segera dievaluasi. Karena tidak ada sanksi yang diberikan pada perusahaan yang melakukan PHK tanpa penetapan dari PHI. Walaupun belum ada sanksi, harus ada tindakan preventif dari Disnakertrans,” saran Neson.

Kemudian, SBBI Kaltim juga meminta DPRD Kaltim untuk menyusun peraturan daerah (perda) yang mengatur mekanisme PHK. Salah satu poin yang harus ditekankan dalam perda tersebut yakni pemberian sanksi pada perusahaan yang melakukan PHK tanpa prosedur penetapan PHI.

“Karena sekarang ini ada kekosongan hukum di Kaltim. Daripada terus memakan korban di perusahaan, DPRD harus membuat perda. Karena undang-undang mengenai PHK ini sudah ada. Tinggal aturan di bawahnya saja yang belum dibuat,” terangnya.

Kata Neson, prosedur PHK telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 151 disebutkan, perundingan PHK antara perusahaan dan karyawan/serikat buruh harus ditempuh melalui penetapan PHI.

Kemudian dalam pasal 155 dijelaskan lebih lanjut, PHK tanpa melewati penetapan PHI dianggap batal demi hukum. Artinya PHK tersebut dianggap tidak memenuhi aturan. Sehingga sebelum penetapan PHI, pengusahan dan buruh harus tetap menjalankan  kewajiban.

Di pasal 155 Undang-Undang nomor 13/2003 itu disebutkan, ketika pengusaha melakukan skorsing pada buruh selama belum keluar penetapan PHI, maka buruh tetap mendapatkan gaji beserta hak lainnya yang diberikan perusahaan.

“Tetapi kenyataannya tidak begitu. Pada saat perusahaan melakukan PHK tanpa penetapan PHI, padahal buruh tidak menerima keputusan itu, pengusaha tidak menjalankan kewajibannya,” terang Neson. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 27 Desember 2018 19:19

2019, Kantong Plastik Dilarang

SAMARINDA – Upaya Pemkot Samarinda menata lingkungan dengan melarang penggunaan…

Kamis, 27 Desember 2018 19:17

Dari Anugerah Kencana Nasional untuk Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menerima Anugerah Kencana Nasional 2018…

Minggu, 23 Desember 2018 17:27

Kontrak Penjualan LNG ke Jepang Bakal Habis, Begini Kata Gubernur...

SAMARINDA – Kontrak ekspor gas alam cair atau liquefied natural…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:44

Bisnis Hotel Diprediksi Terus Tumbuh

 “Kenaikan itu sudah cukup bagus. Karena di tahun-tahun sebelumnya, tingkat…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:43

Pekerja Berhak Atas Jaminan Sosial

SAMARINDA – Setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial. Hal ini…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:42

Gubernur dan Dubes Rusia Satu Meja

SAMARINDA - Untuk memastikan kelanjutan kerja sama proyek strategis di…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:41

Gelar Kegiatan Donor Darah, Libatkan Semua Kalangan Masyarakat

Banyak cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Ibu Nasional yang…

Jumat, 21 Desember 2018 18:44

Isran Pastikan Harga Sembako di Batas Wajar

SAMARINDA – Upaya antisipasi kelangkaan barang dan naiknya harga kebutuhan…

Jumat, 21 Desember 2018 18:43

2019, Ekonomi Tumbuh Lambat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum berani mematok angka…

Jumat, 21 Desember 2018 18:42

2018, Asuransi Mobil Tumbuh Positif

SAMARINDA – Pertumbuhan jasa asuransi mobil di Kaltim pada 2018…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*