MANAGED BY:
SENIN
22 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Rabu, 19 September 2018 00:34
SBBI Persoalkan PHK Tanpa Penetapan PHI

Temukan Ratusan Kasus Pemutusan Kerja

Neson Nadek(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Serikat Buruh Borneo Indonesia (SBBI) Kaltim menemukan ratusan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Benua Etam. PHK tersebut dilakukan tanpa melewati prosedur yang berlaku. Pasalnya, mayoritas perusahaan yang menghentikan buruh tidak menempuh jalur penetapan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

Ketua SBBI Kaltim, Neson Nadek mengungkapkan, kasus PHK terjadi secara masif terjadi di Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar). Pada kurun waktu 2015 dan 2016, pihaknya menemukan 806 kasus.

Data tersebut ditemukan setelah Neson melakukan penelitian untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah. Diperkirakan, kasus yang sama masih terus berlanjut pada 2017 dan 2018.

“Selama belum ada pemberian sanksi kepada perusahaan, kasus PHK tanpa prosedur itu masih akan terus berlanjut. Justru itulah yang harus dievaluasi oleh Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Red.),” imbuhnya, Selasa (18/9) kemarin.

Di masa yang akan datang, apabila Disnakertrans Kaltim tidak mengevaluasi PHK yang cacat aturan tersebut, kasus yang sama akan terus merugikan para pekerja yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di Kaltim.

“Ini yang harus segera dievaluasi. Karena tidak ada sanksi yang diberikan pada perusahaan yang melakukan PHK tanpa penetapan dari PHI. Walaupun belum ada sanksi, harus ada tindakan preventif dari Disnakertrans,” saran Neson.

Kemudian, SBBI Kaltim juga meminta DPRD Kaltim untuk menyusun peraturan daerah (perda) yang mengatur mekanisme PHK. Salah satu poin yang harus ditekankan dalam perda tersebut yakni pemberian sanksi pada perusahaan yang melakukan PHK tanpa prosedur penetapan PHI.

“Karena sekarang ini ada kekosongan hukum di Kaltim. Daripada terus memakan korban di perusahaan, DPRD harus membuat perda. Karena undang-undang mengenai PHK ini sudah ada. Tinggal aturan di bawahnya saja yang belum dibuat,” terangnya.

Kata Neson, prosedur PHK telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 151 disebutkan, perundingan PHK antara perusahaan dan karyawan/serikat buruh harus ditempuh melalui penetapan PHI.

Kemudian dalam pasal 155 dijelaskan lebih lanjut, PHK tanpa melewati penetapan PHI dianggap batal demi hukum. Artinya PHK tersebut dianggap tidak memenuhi aturan. Sehingga sebelum penetapan PHI, pengusahan dan buruh harus tetap menjalankan  kewajiban.

Di pasal 155 Undang-Undang nomor 13/2003 itu disebutkan, ketika pengusaha melakukan skorsing pada buruh selama belum keluar penetapan PHI, maka buruh tetap mendapatkan gaji beserta hak lainnya yang diberikan perusahaan.

“Tetapi kenyataannya tidak begitu. Pada saat perusahaan melakukan PHK tanpa penetapan PHI, padahal buruh tidak menerima keputusan itu, pengusaha tidak menjalankan kewajibannya,” terang Neson. (*/um)


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 00:12

Gemar Berbagi Motivasi, Ingatkan Pentingnya Perencanaan Hidup

Selain dikenal sosok yang rendah hati, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi juga karib dengan…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:14
Polemik Kinibalu

Pengadilan Kabulkan Permohonan DPUPR

  SAMARINDA – Sengketa pembangunan masjid di lapangan Kinibalu akhirnya menemui titik terang.…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:13

Raperda RZWP3K Lindungi Nelayan!

SAMARINDA – Kritikan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:13

Masuk Musim Pancaroba, Mulai Waspada Wabah DBD!

SAMARINDA – Warga Kota Tepian patutnya mulai mewaspadai penyebaran penyakit demam berdarah dengue…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:12

Hibah dan Bansos Terancam Dikurangi

SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltim 2018 yang sebelumnya…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:11
Raperda LGBT

Raperda LGBT Tunggu Payung Hukum

SAMARINDA – Desakan publik agar dewan segera mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dewan Naikkan Target Pajak

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sepertinya harus mengencangkan ikat pinggang pada…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:10

Dulu Dikenal Sebagai Guru, Kini Dipercaya Jadi Wagub Kaltim

Di mana ada tekad, maka di situ aja jalan. Begitulah gambaran prinsip hidup dari seorang Hadi Mulyadi.…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:09

Oknum Polisi Malaysia Selundupkan Miras

KRAYAN – Oknum polisi Malaysia diamankan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas)…

Rabu, 17 Oktober 2018 00:24
Info CPNS

4.131 Berkas CPNS Sudah Masuk BKPPD

 SAMARINDA – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda resmi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .