MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Sabtu, 22 September 2018 00:17
Pemilu 2019
Dana Awal Kampanye Wajib Dilaporkan

Tak Serahkan Laporan, Siap-Siap Kena Sanksi

Ilustrasi(Net)

PROKAL.CO, BONTANG – Setiap penerimaan dan pengeluaran dana para calon legislatif (caleg), diwajibkan untuk dicatat dan dilaporkan secara jujur dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Penggalangan dana dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa harus menyertakan keterangan secara jelas nama, alamat, identitas, dan asal muasal dana tersebut.

LADK ini wajib diserahkan kepada KPU Minggu (23/9) besok. Bagi perorangan yang ingin menyumbangkan dana untuk kampanye caleg, maka hanya bisa memberi dana kumulatif sebesar Rp 2,5 miliar.

“Dana kumulatif yang diberikan senilai Rp 2,5 miliar bisa berupa uang, barang, dan jasa,” jelas Komisioner KPU Bontang Divisi Hukum, Saparuddin, Kamis (20/9) lalu.

Dalam aturannya pun, Saparuddin menjelaskan bahwa masing-masing caleg harus melaporkan dulu LADK-nya. Pun, mereka yang akan menyumbang harus dimasukkan dulu ke dalam rekening partai politik (parpol), barulah bisa digunakan.

Adapun sumber dana kampanye berasal dari tiga sumber. Dirincikan mulai dari parpol, caleg, dan sumbangan pihak lain. Nah, kata Saparuddin, sumbangan pihak lain ini bisa dari perorangan, organisasi non pemerintah, juga kelompok atau lembaga. “Kelompok dan lembaga swasta dibatasi maksimal Rp 25 miliar. Kalau dari parpol dan calegnya tidak dibatasi,” terang dia.

Sementara itu, jika dana kampanye yang dilaporkan di awal tidak habis digunakan saat kampanye, maka harus disetor ke kas negara dalam kurun waktu 14 hari setelah hari pencoblosan.

Laporan awal dana kampanye ini berlaku untuk semua parpol sebagai peserta pemilu. Mengingat laporan awal dana kampanye ini terkait uang yang disiapkan untuk kegiatan kampanye. “Jadi laporannya harus dilaporkan saat pelaksanaan kampanye pada 23 September,” ujarnya.

Jika dalam tenggat waktu yang diberikan partai politik maupun pengurusnya terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Sanksinya dapat berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayahnya,” ungkapnya.

Undang-undang yang mengatur sanksi jika tidak melaporkan dana awal kampanye yakni Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.(mga)


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 19:22

Sadap Karet Sambil Jualan Sabu

BONTANG – Bekerja menyadap karet membuat pendapatan yang diterima PR…

Jumat, 14 Desember 2018 19:18

Tiga Keberangkatan Sepi Penumpang

BONTANG – Libur natal dan tahun baru diidamkan oleh sebagaian…

Jumat, 14 Desember 2018 19:17

Oknum Polisi Terindikasi Narkoba

BONTANG – Ratusan anggota Polres Bontang menjalani tes urine dadakan…

Jumat, 14 Desember 2018 19:16

Dokumen Perda RTRW Diminta Dievaluasi

BONTANG – Dokumen Perda RTRW yang sedang diperbaiki oleh pemerintah…

Jumat, 14 Desember 2018 19:15
Porprov Kaltim 2018

Porprov VI Kaltim, Yang Tua yang Berprestasi

Meski sudah dipenuhi uban, Djoniman tak terlihat bergetar melangkah di…

Kamis, 13 Desember 2018 18:48

Siapkan 400 Ha untuk Lahan Kilang

  BONTANG – Usai perjanjian kerja sama antara Pertamina dengan…

Kamis, 13 Desember 2018 18:45

PENTING!!! Tak Rekam KTP-El, Data Kependudukan Diblokir

BONTANG – Pemkot Bontang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil…

Kamis, 13 Desember 2018 18:43

Billboard Semrawut karena Gratis Pajak

BONTANG – Banyaknya papan iklan atau billboard yang terpasang di…

Kamis, 13 Desember 2018 18:41

Kawasan Tertib Lalu Lintas Diperluas

BONTANG – Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) diperluas melalui Peraturan…

Rabu, 12 Desember 2018 19:55

Jumlah DPT Berkurang 250 Suara

BONTANG – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bontang untuk Pemilu 2019…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .