MANAGED BY:
SENIN
22 OKTOBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Jumat, 12 Oktober 2018 00:13
Info CPNS
Banyak Honorer K2 Belum Daftar CPNS

Gara-Gara Terbentur Persyaratan dari Pusat

Nurhikmah(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Empat hari sebelum pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditutup, masih banyak tenaga honorer K2 (kategori dua) yang belum melakukan pendaftaran. Tercatat, hingga Kamis (11/10) kemarin, baru 13 orang yang dinyatakan lulus pengecekan pemberkasan.

Jumlah tersebut terbilang sedikit, padahal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda khusus menyediakan kuota sebanyak 24 orang. Terlebih, dari ke-13 orang tersebut belum ada satu pun yang mengirimkan berkas pendaftaran CPNS-nya kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Informasi Daerah BKPPD Samarinda, Nurhikmah mengatakan, kebanyakan tenaga honorer K2 yang ingin mendaftar CPNS itu terbentur persyaratan. Pasalnya, sebelum melakukan pendaftaran online para K2 diharuskan melakukan pengecekan berkas ke BKPPD Samarinda.

“Nah mereka itu banyak yang terkendala di persyaratan sepert di usia, pendidikan, dan sebagainya,” beber dia.

Diakui Nurhikmah, memang banyak pihak merasa diberatkan dengan adanya aturan mengenai batasan usia itu. Namun Pemkot Samarinda pun tidak dapat berbuat banyak sebab dasar acuan dilakukannya pendaftaran CPNS ini harus sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.

“Asal ada aturan yang mengatakan boleh K2 usianya lewat 35 tahun pasti kami ikuti. Tapi masalahnya ini kan tidak ada. Jadi kami merujuk pada peraturan yang ada sampai dikeluarkannya peraturan baru,” ucapnya.

Nurhikmah mengatakan, sebenarnya ada saja kemungkinan mengenai peraturan batasan usia dan lainnya tersebut diubah. Hanya saja itu harus menunggu perubahan UU sebagai dasar acuan hukum di RI.

“Sebenarnya Menpan ada beberapa solusi bagi K2. Seperti mengubah aturan mengenai batasan usia, PP tentang P3K (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Red.). Atau pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menaikkan gaji honorer mendekati UMR (Upah minimal rata-rata, Red.). Hanya saja mungkin dikarenakan masih sibuk pendaftaran CPNS, hal tersebut belum dibahas secara tuntas oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (*/dev)


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 19:06

Andi Harun Siap Pasang Badan

SAMARINDA – Tarik ulur proses pengantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Samarinda, Alphad Syarif…

Jumat, 19 Oktober 2018 19:03

Dana Pendidikan Sulit Dipenuhi

SAMARINDA – DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengaku kesulitan memenuhi anggaran…

Jumat, 19 Oktober 2018 00:13
Polemik Masjid Lapangan Kinibalu

Izin Masjid di Kinibalu, Warga Tuding Ada Rekayasa

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan tidak akan mengajukan banding terkait…

Jumat, 19 Oktober 2018 00:12

MIRIS..!! Ribuan Anak Putus Sekolah di Lima Daerah

SAMARINDA – Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) nyatanya tak lantas membuat Kaltim…

Jumat, 19 Oktober 2018 00:12

Gemar Berbagi Motivasi, Ingatkan Pentingnya Perencanaan Hidup

Selain dikenal sosok yang rendah hati, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi juga karib dengan…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:14
Polemik Kinibalu

Pengadilan Kabulkan Permohonan DPUPR

  SAMARINDA – Sengketa pembangunan masjid di lapangan Kinibalu akhirnya menemui titik terang.…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:13

Raperda RZWP3K Lindungi Nelayan!

SAMARINDA – Kritikan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:13

Masuk Musim Pancaroba, Mulai Waspada Wabah DBD!

SAMARINDA – Warga Kota Tepian patutnya mulai mewaspadai penyebaran penyakit demam berdarah dengue…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:12

Hibah dan Bansos Terancam Dikurangi

SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltim 2018 yang sebelumnya…

Kamis, 18 Oktober 2018 00:11
Raperda LGBT

Raperda LGBT Tunggu Payung Hukum

SAMARINDA – Desakan publik agar dewan segera mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .