MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Jumat, 12 Oktober 2018 00:15
Soal Diperbolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
Pernyataan Mendagri Bakal Berdampak Negatif
Saipul(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum lama ini memperbolehkan peserta pemilu melakukan kampanye di sekolah dan pondok pesantren. Tak pelak seruan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, Saipul berpendapat, pernyataan yang dilontarkan Mendagri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Aturan tersebut juga diperkuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Dua produk hukum itu dapat dijadikan dasar bahwa kampanye di lembaga pendidikan tidak diperbolehkan.

“Di pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang nomor 7 tahun 2018 itu tidak boleh kampanye di lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah, dan tempat-tempat ibadah. Aturan ini berlaku di pileg dan pilpres 2019 nanti,” sebutnya, Kamis (11/10) kemarin.

Kata dia, pembatasan kampanye di tiga tempat tersebut bertujuan menciptakan netralitas. Dengan begitu, lembaga publik tidak terbawa arus kepentingan politik praktis kelompok tertentu.

“Kalau masuk kepentingan politik praktis, dikhawatirkan itu dapat menimbulkan gesekan dan ketidakharmonisan. Karena dapat menciptakan perpecahan disebabkan perbedaan dukungan,” terangnya.

Jika diperbolehkan kampanye di institusi pendidikan formal seperti SMA/SMK dan kampus, maka akan sangat rawan menimbulkan gesekan dan faksi. Kampanye politik praktis calon tertentu dapat menimbulkan gesekan yang membawa efek buruk bagi keberlangsungan visi pendidikan.

“Tetapi kalau pengajaran norma politik, itu tidak masalah. Justru itu baik untuk pendidikan politik generasi muda,” tuturnya.

Bagi calon tertentu yang melakukan kampanye di lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah, dan tempat ibadah, dapat diberikan sanksi administratif hingga didiskualifikasi dari pencalonan. Syaratnya, apabila calon tertentu melakukan kampanye secara berulang kali di tiga lokasi tersebut.

“Kalau sudah dikasih sanksi administrasi, terus masih dilakukan, bisa juga dibatalkan jatah kampanyenya. Tafsir aturan ini sudah rigid, Tidak sumir. Jadi bisa langsung diterapkan,” kata Saipul.

Selama tahapan kampanye, Bawaslu belum menemukan terdapat calon tertentu yang berkampanye di sejumlah lokasi terlarang itu. Namun pihaknya terus mengingatkan agar para calon taat pada aturan tersebut.

“Tentu saja semua calon sudah paham aturan ini. Kami tidak perlu mengingatkan lagi lewat surat resmi. Kalau lewat media, itu bisa saja,” tutupnya. (*/um)

 


BACA JUGA

Kamis, 27 Desember 2018 19:19

2019, Kantong Plastik Dilarang

SAMARINDA – Upaya Pemkot Samarinda menata lingkungan dengan melarang penggunaan…

Kamis, 27 Desember 2018 19:17

Dari Anugerah Kencana Nasional untuk Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menerima Anugerah Kencana Nasional 2018…

Minggu, 23 Desember 2018 17:27

Kontrak Penjualan LNG ke Jepang Bakal Habis, Begini Kata Gubernur...

SAMARINDA – Kontrak ekspor gas alam cair atau liquefied natural…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:44

Bisnis Hotel Diprediksi Terus Tumbuh

 “Kenaikan itu sudah cukup bagus. Karena di tahun-tahun sebelumnya, tingkat…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:43

Pekerja Berhak Atas Jaminan Sosial

SAMARINDA – Setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial. Hal ini…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:42

Gubernur dan Dubes Rusia Satu Meja

SAMARINDA - Untuk memastikan kelanjutan kerja sama proyek strategis di…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:41

Gelar Kegiatan Donor Darah, Libatkan Semua Kalangan Masyarakat

Banyak cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Ibu Nasional yang…

Jumat, 21 Desember 2018 18:44

Isran Pastikan Harga Sembako di Batas Wajar

SAMARINDA – Upaya antisipasi kelangkaan barang dan naiknya harga kebutuhan…

Jumat, 21 Desember 2018 18:43

2019, Ekonomi Tumbuh Lambat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum berani mematok angka…

Jumat, 21 Desember 2018 18:42

2018, Asuransi Mobil Tumbuh Positif

SAMARINDA – Pertumbuhan jasa asuransi mobil di Kaltim pada 2018…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*