MANAGED BY:
SENIN
19 NOVEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Kamis, 18 Oktober 2018 00:12
Hibah dan Bansos Terancam Dikurangi

APBD Direvisi karena Anggaran Pendidikan Belum Terpenuhi

FOTO WAJAH: Bere Ali & Muhammad Samsun(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltim 2018 yang sebelumnya telah disetujui serta disahkan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, ternyata masih melewati tahapan evaluasi di pemerintah pusat.

Hasil evaluasi itu menunjukkan, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan belum memenuhi 20 persen sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Pemrov Kaltim diminta menyesuaikan kewajiban penganggaran tersebut.

Asisten III Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltim, Bere Ali mengatakan, selain anggaran pendidikan, alokasi anggaran kesehatan dan infrastruktur juga mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Pasalnya, ketiga pos itu bersifat wajib atau mandatori dari pusat.

“Paling tidak anggaran kesehatan itu minimal 10 persen dan infrastruktur minimal 20 persen sampai 25 persen,” ucapnya, Rabu (17/10) kemarin.

Dari keseluruhan APBD Perubahan Kaltim 2018, hanya alokasi anggaran di bidang pendidikan yang dievaluasi. Karenanya, pemerintah daerah diminta menyesuaikan besaran anggaran pos mandatori tersebut.

Kata dia, pemerintah daerah akan berusaha mengubah susunan alokasi perubahan APBD. Secara keseluruhan dari 20 persen itu, baru terpenuhi 18,93 persen untuk anggaran pendidikan. Kekurangannya masih sekira 1 persen.

Apabila kekurangan anggaran tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Pemprov Kaltim akan mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan. “Nanti Kementerian Keuangan akan melakukan pememotongan dana transfer. Saya belum tahu berapa persen. Mereka punya formulasi tersendiri,” tuturnya.

Pemprov Kaltim tidak diberikan tenggat waktu untuk melakukan revisi APBD Perubahan. Namun imbasnya, ketika perbaikan itu ditunda, maka akan menghambat kegiatan Pemprov Kaltim.

Karena itu, setelah dilakukan pengecekan dan evaluasi, kemungkinan anggaran untuk hibah dan bantuan sosial (bansos) akan dialihkan untuk memenuhi kekurangan anggaran pendidikan 20 persen.

“Kemungkinan lainnya akan berimbas pada hibah. Karena hibah itu diberikan setelah anggaran mandatori sudah terpenuhi. Resikonya akan seperti itu,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan, pemenuhan anggaran untuk pendidikan tidak harus diambil dari anggaran hibah dan bansos. Namun diambil dari sejumlah pos yang berkaitan dengan bidang pendidikan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kan banyak bagian pendidikan itu. Fungsi pendidikan itu bukan hanya di Dinas Pendidikan. Ketika nanti terkumpul semua, akan terpenuhi juga (untuk anggaran pendidikan, Red.),” katanya.

Apabila alokasi anggaran pendidikan tidak terpenuhi, secara otomatis akan diambil dari hibah dan bansos. “Mana yang akan dikurangi, kita harus legawa. Tetapi saya yakin bukan dari hibah dan bansos,” ucapnya. (*/um)


BACA JUGA

Sabtu, 17 November 2018 19:11

Alphad Masuk Meja Kejari

  SAMARINDA – Kasus hukum yang menjerat Ketua DPRD Samarinda…

Sabtu, 17 November 2018 19:10

Pemda Diminta Segera Obati Agustania

“Kalau sudah seperti ini, ditangani dulu di rumah sakit. Karena…

Sabtu, 17 November 2018 19:07

Regulasi Lemah, Hak Buruh Dipertaruhkan

SAMARINDA – Perlindungan terhadap hak-hak para buruh dan pekerja di…

Sabtu, 17 November 2018 19:04

Harga Cabai Merangkak Naik

SAMARINDA – Masyarakat Samarinda harus rela merogoh kocek sedikit lebih…

Sabtu, 17 November 2018 19:03

Perbaikan Traffic Light Hanya Sasar Beberapa Titik

SAMARINDA – Rusaknya traffic light atau lampu lalu lintas di…

Jumat, 16 November 2018 20:46

Potensi Kerugian Rp 1,3 Triliun

SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama kementerian perhubungan dan…

Jumat, 16 November 2018 20:45

Diguyur Hujan, Jalan KS Tubun Amblas

SAMARINDA – Warga Jalan KS Tubun, Gang Jabal Noor 2,…

Jumat, 16 November 2018 20:44

Kukar Terancam Tak Bisa Kelola PI Blok Mahakam

SAMARINDA - Tahun 2019, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) terancam tak…

Kamis, 15 November 2018 19:07

APT Pranoto Butuh Rp 20 Miliar

  SAMARINDA - Meski bakal melayani rute penerbangan nasional pada…

Kamis, 15 November 2018 19:04
Blok Mahakam

KRK Kecewa dengan Sikap Isran

  SAMARINDA - Koalisi Rakyat Kukar (KRK) yang berasal dari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .