MANAGED BY:
MINGGU
21 APRIL
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Jumat, 19 Oktober 2018 19:03
Dana Pendidikan Sulit Dipenuhi

Anggaran 20 Persen Terganjal Pembiayaan Infrastruktur

Muspandi(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengaku kesulitan memenuhi anggaran pendidikan 20 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2018. Sebab pemprov memiliki kewajiban untuk membiayai pos lain yang diamanahi pada daerah sebagaimana diatur undang-undang.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Muspandi mengatakan, kewajiban alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan mestinya diambil dari dana alokasi khusus (DAK).

“Kalau bicara 20 persen, tahun ini, itu kan tidak realistis. DAK itu terhitung sebagai pendapatan yang harus dialokasikan untuk pendidikan. Artinya tidak pada tempatnya (jika diambil juga di pos anggaran lain, Red.). Jadi kami agak susah memenuhi 20 persen untuk pendidikan,” katanya, Rabu (17/10) lalu.

Muspandi menyebut, kewajiban alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan itu sejatinya dapat dipenuhi pemerintah. Namun akan sulit direalisasikan di tengah beban anggaran Kaltim yang terlalu besar di bidang infrastruktur.

Sebagaimana diketahui, pada APBD Perubahan 2018, Pemprov Kaltim harus menggelontorkan Rp 450 miliar. Untuk menutupi sisa pembayaran multiyears contract (MYC) atau proyek tahun jamak.

Anggaran puluhan miliar itu mesti dialokasikan untuk proyek yang digagas mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak itu. Pasalnya akhir tahun ini, sejumlah proyek yang telah “memakan” triliuan anggaran daerah itu harus rampung dikerjakan para kontraktor.

Kewajiban penyelesaian proyek itu berdampak pada pengalokasian sisa anggaran. Meski pembayaran tetap disesuaikan dengan progres pengerjaan, pemprov tetap berkewajiban mengalokasikan sisanya di APBD Perubahan 2018.

Jika anggaran tidak tersedia akhir tahun ini, maka pemerintah bisa dikenakan sanksi. Hal ini sempat menjadi perdebatan hangat di Banggar Kaltim. Ada dua pilihan yang sempat mencuat di DPRD dan pemprov. Satu sisi, anggaran dialokasikan sesuai progres pengerjaan MYC.

Namun di sisi lain, muncul pendapat berbeda dari sebagian anggota dewan. Sisa pembayaran tetap dialokasi penuh. Dengan catatan, pembayaran akan dilakukan sesuai progres pengerjaan MYC.

Kata Muspandi, setelah pengalokasian anggaran untuk infrastruktur tersebut rampung, maka di 2019 mendatang, kewajiban penganggaran 20 persen untuk pendidikan dapat terpenuhi.

“Saya yakin yang akan datang (bisa terpenuhi, Red.) kewajiban 20 persen untuk pendidikan itu. Tahun ini kami telah sepakat untuk mengalokasikan kewajiban di bidang pendidikan. Harus dihitung dulu kewajiban-kewajiban lain,” tuturnya.

Asisten III Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltim, Bere Ali mengatakan, selain anggaran pendidikan, alokasi anggaran kesehatan dan infrastruktur juga mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Pasalnya, ketiga pos itu bersifat wajib atau mandatori dari pusat.

“Paling tidak anggaran kesehatan itu minimal 10 persen dan infrastruktur minimal 20 persen sampai 25 persen,” ucapnya.

Dari keseluruhan APBD Perubahan Kaltim 2018, hanya alokasi anggaran di bidang pendidikan yang dievaluasi. Karenanya, pemerintah daerah diminta menyesuaikan besaran anggaran pos mandatori tersebut.

Kata dia, pemerintah daerah akan berusaha mengubah susunan alokasi perubahan APBD. Secara keseluruhan dari 20 persen itu, baru terpenuhi 18,93 persen untuk anggaran pendidikan. Kekurangannya masih sekira 1 persen.

Apabila kekurangan anggaran tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Pemprov Kaltim akan mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan. “Nanti Kementerian Keuangan akan melakukan pememotongan dana transfer. Saya belum tahu berapa persen. Mereka punya formulasi tersendiri,” tuturnya. (*/um)


BACA JUGA

Kamis, 27 Desember 2018 19:19

2019, Kantong Plastik Dilarang

SAMARINDA – Upaya Pemkot Samarinda menata lingkungan dengan melarang penggunaan…

Kamis, 27 Desember 2018 19:17

Dari Anugerah Kencana Nasional untuk Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menerima Anugerah Kencana Nasional 2018…

Minggu, 23 Desember 2018 17:27

Kontrak Penjualan LNG ke Jepang Bakal Habis, Begini Kata Gubernur...

SAMARINDA – Kontrak ekspor gas alam cair atau liquefied natural…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:44

Bisnis Hotel Diprediksi Terus Tumbuh

 “Kenaikan itu sudah cukup bagus. Karena di tahun-tahun sebelumnya, tingkat…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:43

Pekerja Berhak Atas Jaminan Sosial

SAMARINDA – Setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial. Hal ini…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:42

Gubernur dan Dubes Rusia Satu Meja

SAMARINDA - Untuk memastikan kelanjutan kerja sama proyek strategis di…

Sabtu, 22 Desember 2018 18:41

Gelar Kegiatan Donor Darah, Libatkan Semua Kalangan Masyarakat

Banyak cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Ibu Nasional yang…

Jumat, 21 Desember 2018 18:44

Isran Pastikan Harga Sembako di Batas Wajar

SAMARINDA – Upaya antisipasi kelangkaan barang dan naiknya harga kebutuhan…

Jumat, 21 Desember 2018 18:43

2019, Ekonomi Tumbuh Lambat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum berani mematok angka…

Jumat, 21 Desember 2018 18:42

2018, Asuransi Mobil Tumbuh Positif

SAMARINDA – Pertumbuhan jasa asuransi mobil di Kaltim pada 2018…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*